Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Benarkah Cita-cita 25 Tahun Reformasi Luntur di Era Jokowi?

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (ketiga kanan) menyapa peserta pada puncak acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 14 Mei 2023. Dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo menerima tiga nama bakal calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto serta empat nama bakal calon wakil presiden yakni Mahfud MD, Moeldoko, Arsyad Rasyid, dan Sandiaga Uno berdasarkan hasil Musra. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo alias Jokowi (ketiga kanan) menyapa peserta pada puncak acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 14 Mei 2023. Dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo menerima tiga nama bakal calon presiden yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto serta empat nama bakal calon wakil presiden yakni Mahfud MD, Moeldoko, Arsyad Rasyid, dan Sandiaga Uno berdasarkan hasil Musra. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Momen 25 tahun reformasi tahun ini begitu senyap. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, misalnya, tidak menyampaikan pernyataan khusus mengenai momen ini. Akan tetapi, Jokowi sempat menyinggung soal upaya merawat demokrasi, yang jadi salah satu cita-cita reformasi, saat berbicara di depan ribuan para relawan pendukunga di Istora Senayan, Jakarta.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa kali berbicara soal demokrasi dan mengaitkannya dengan kegiatan Musyawarah Rakyat atau Musra. Ini adalah ajang yang digunakan para relawan, atas perintah Jokowi, untuk menjaring nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pilihan masyarakat di berbagai daerah.

"Saya sangat menghargai upaya ini, saya tahu saudara-saudara ingin merawat demokrasi di akar rumput. Bukan di elite, tapi di akar rumput," kata Jokowi, disambut gemuruh teriakan para pendukungnya, Ahad, 14 Mei 2023.

Selanjutnya, Jokowi bicara soal berbagai kriteria pemimpin dapat menggantikannya pada 2024 nanti. Salah satunya, Jokowi menilai Indonesia butuh kepemimpinan yang kuat yang punya komitmen yang kuat untuk antikorupsi dan merawat demokrasi.

Jokowi pun memberikan dukungan soal pentingnya kegiatan seperti Musra ini ke depannya. "Jangan nanti ada yang mau Musra dilarang, inilah yang dibutuhkan oleh negara kita ke depan," kata dia.

Pada 25 tahun yang lalu, tepatnya pada 12 Mei 1998, penembakan dilakukan terhadap empat mahasiswa Universitas Trisakti saat berdemonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya.

Empat orang mahasiswa Trisakti tersebut yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto dan Hendriawan Sie meninggal ditembak aparat keamanan. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Trisakti yang menjawab titik balik gerakan reformasi. Puncaknya, Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun meletakkan jabatannya pada 21 Mei 1998.

Reformasi Saat Ini di Mata Aktivis 98

Meski peristiwa itu telah berlalu 25 tahun yang lalu, tapi tuntutan agar negara bertanggung jawab dan mengusut tuntas belum pudar. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan tragedi penembakan mahasiswa Universitas Trisakti tidak boleh diabaikan. "Apalagi kasus ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia berat yang sudah diakui negara," kata dia.

Untuk itu, Usman, aktivis 98 yang juga mantan mahasiswa Trisakti ini mendesak Jokowi segera membentuk pengadilan HAM Ad Hoc. "Sekaligus menginstruksikan Jaksa Agung untuk menyidik tuntas kasus tersebut, karena hingga kini aktor utama di balik penembakan itu masih belum terungkap dan diadili," kata Usman, 12 Mei 2023.

Menurut Usman, para korban dan keluarga berhak mendapatkan keadilan atas apa yang mereka alami. Sebab setiap hari, keluarga korban terus bertanya-tanya sampai kapan negara akan terus menunda keadilan.

Jaringan Solidaritas Korban untuk Kekerasan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 4 Mei 2023. Aksi Kamisan ke-772 tersebut bertemakan 25 Tahun Reformasi Tegakan Supermasi Hukum dan HAM. Massa aksi menuntut pemerintah berkomitmen menegakan agenda reformasi dan amanat konstitusi. Menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Memenuhi hak-hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat secara menyeluruh. TEMPO/Subekti.

Demikian pula keluarga korban dari tragedi serupa lainnya seperti Tragedi Semanggi I dan Semanggi II yang telah diselidiki secara paralel oleh Komnas HAM. Bagi Usman, mengusut tuntas kasus ini, termasuk memenuhi hak korban dan menghukum pelaku secara efektif melalui pengadilan HAM, akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terjawab selama 25 tahun.

"Bila kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi tidak diusut tuntas, pelanggaran HAM berat serupa akan terus berulang dan kebenaran tidak akan terungkap," kata dia.

Tak hanya Usman, kekhawatiran soal cita-cita reformasi juga ada di hati Immanuel Ebenezer, Ketua Aktivis 98 yang juga ketua kelompok relawan Jokowi Mania alias JoMan. Bagi Nuel, sapaannya, reformasi dalam 25 tahun belakangan ini telah berubah menjadi kleptokrasi alias kekuasaan yang diisi oleh praktik korupsi hingga oligarki alias kekuasaan oleh sekelompok orang. "Yang merampas makanan dari piring-piring rakyat," kata dia kepada Tempo, 14 Mei 2023.

Nuel menilai Jokowi memang sudah baik dalam menentukan kriteria pemimpin ke depan yang menjadi penerusnya. Termasuk soal bagaimana Jokowi menilai kegiatan Musra di Istora sebagai salah satu upaya merawat dempokrasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hanya saja, Nuel menilai persoalan yang dihadapi di era reformasi ini tak sebatas itu saja. Ia menilai ada pekerjaan rumah lain yang lebih berat, yaitu bagaimana Jokowi sebagai presiden tidak bisa begitu maksimal bekerja. "Karena menghadapi kegilaan kleptokrasi dan oligarki yang mencoba mengatur demokrasi," kata Nuel.

Kekhawatiran akan kondisi Indonesia pasca-reformasi saat ini juga diungkapkan Ubedilan Badrun, aktivis 98 yang kini menjadi analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Bagi Ubed, sapaannya, cita-cita reformasi 98 telah dilunturkan oleh rezim Jokowi ini terutama dua agenda besar, yaitu pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan demokratisasi. 

Sebab, kata Ubed, rezim Jokowi telah melemahkan KPK sejak tahun 2019 dan kini indeks korupsinya anjlok. "Rapor-nya sangat merah dengan skor 34, anjlok dalam 8 tahun terakhir ini. Korupsi pun terjadi dimana-mana, bahkan di lingkaran Istana karena tidak sedikit para menteri terjerat kasus korupsi," kata dia.

Kemudian soal demokrasi. Pada faktanya, Ubed menyebut, kategori demokrasi Indonesia stagnan dan cenderung memburuk dengan kategori flawd democracy alias demokrasi yang cacat dengan skor yang masih dibawah 70. "Apalagi skor kebebasan sipil kita masih 59," ujarnya. 

Selain itu, Ubed menyebut demokrasi di era ini juga rusak karena rezim takluk pada kepentingan oligarki. Lalu secara vulgar mewacanakan tiga periode dan atau penundaan pemilu. "Sesuatu yang bertentangan dengan prinsip negara demokrasi,"

Termasuk di dalamnya, kata Ubed, memproduksi regulasi yang ditentang rakyat seperti UU Cipta Kerja dan aturan lainnya. Sehingga di mata Ubed, ada semacam praktek otoritarian bersembunyi di balik regulasi atau para ilmuwan menyebutnya sebagai praktek otocratic legalism.

Kualitas Demokrasi Turun Setelah 2016

Bila Jokowi bicara soal demokrasi, maka sejatinya kualitasnya tidak selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan riset terakhir yang dilakukan Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022. 

Skor tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021, dan masih tergolong sebagai demokrasi cacat (flawed democracy). Meski nilai indeks tetap, ranking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54.

Nilai yang stagnan tersebut juga tercermin pada semua indikator, yakni pluralisme dan proses pemilu, efektivitas pemerintah, partisipasi politik, budaya politik yang demokratis, dan kebebasan sipil. Tidak ada perubahan nilai sama sekali pada lima indikator tersebut.

Dalam 12 tahun terakhir, EIU mencatat bahwa indeks demokrasi Indonesia mengalami tren naik turun. Sempat mengalami kenaikan pada periode 2010 hingga 2015. Jokowi sendiri baru naik ke tampuk kepemimpinan pada 2014.

Tapi kemudian nilai Indonesia mengalami penurunan sepanjang 2016 hingga 2020. Penurunan terdalam terjadi pada tahun 2017, ketika nilai indeks Indonesia menurun 0,58 dibanding capaian tahun sebelumnya.

Penurunan terlihat pada indikator budaya politik yang demokratis dan kebebasan sipil. Di tahun 2010, angka budaya politik adalah 5,63 dan angka kebebasan sipil 7,06. Namun di tahun 2022, nilainya masing-masing menjadi 4,38 dan 6,18. 

Di kawasan Asia Tenggara, kualitas demokrasi Indonesia pada tahun lalu pun kalah dari Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Meski sama-sama memiliki tipe rezim demokrasi cacat, tiga negara itu mencatatkan nilai yang lebih tinggi dibanding Indonesia, masing-masing 7,30; 7,06; dan 6,73.

Pilihan Editor: Jalan Politik Yusuf Mansur: Aksi 212, Dukung Jokowi, Kini Bacaleg dari Perindo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Lantik KSAD Hari Ini, Kandidatnya Maruli Simanjuntak

1 jam lalu

Maruli Simanjuntak. Foto: Dok Dispenad
Jokowi Lantik KSAD Hari Ini, Kandidatnya Maruli Simanjuntak

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melantik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) hari ini. Pangkostrad Maruli Simanjuntak salah satu kandidat.


DKPP Masih Verifikasi Aduan Pelanggaran Administrasi KPU terkait Pencalonan Gibran

9 jam lalu

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membacakan Deklarasi Pemilu Berintegritas pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu 8 November 2023. Rakornas diikuti sekitar 1.200 penyelenggara pemilu yang terdiri dari dari Ketua KPU dan Ketua Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota serta Sekretaris KPU se-Indonesia. TEMPO/Subekti
DKPP Masih Verifikasi Aduan Pelanggaran Administrasi KPU terkait Pencalonan Gibran

DKPP masih memverifikasi laporan terhadap KPU terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Prabowo.


Putusan Batas Usia Capres Dinilai Akan Berbeda Jika Anwar Usman Taat Hukum

13 jam lalu

Ketua MK Anwar Usman saat menjadi Ketua Majelis Hakim sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 16 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Putusan Batas Usia Capres Dinilai Akan Berbeda Jika Anwar Usman Taat Hukum

Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar menilai putusan batas usia capres akan berbeda jika Anwar Usman tak ikut ambil bagian.


Pendanaan untuk ASN Pindah ke IKN, Jubir Sri Mulyani: Masih Dibahas Antarkementerian

14 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Pendanaan untuk ASN Pindah ke IKN, Jubir Sri Mulyani: Masih Dibahas Antarkementerian

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, menjelaskan pendanaan untuk ASN yang akan pindah ke IKN.


Dewas KPK Sebut Proses Etik Firli Bahuri Akan Selesai Secepatnya

16 jam lalu

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 20 November 2023. Firli mengaku tidak akan mundur meskipun dirinya diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). TEMPO/Magang/Joseph.
Dewas KPK Sebut Proses Etik Firli Bahuri Akan Selesai Secepatnya

Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyatakan proses etik terhadap Firli Bahuri akan selesai secepatnya.


Forum Alumni UI Minta Jokowi Cuti Sementara sebagai Presiden

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) usai membuka Kongres ke-32 Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat 24 November 2023. Presiden Joko Widodo membuka Kongres ke-32 HMI dan Musyawarah Nasional ke-25 Kohati yang yang dihadiri para pengurus dan kader HMI se-Indonesia. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang
Forum Alumni UI Minta Jokowi Cuti Sementara sebagai Presiden

Forum Alumni UI mendesak Presiden Jokowi untuk cuti sementara sebagai Presiden RI karena anak kandungnya, Gibran ikut Pilpres 2024.


Megawati Sebut Pemerintah seperti Orde Baru, Politikus PDIP Bilang Begini

17 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan sambutan di Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Senin, 27 November 2023. Foto: TPN Ganjar-Mahfud
Megawati Sebut Pemerintah seperti Orde Baru, Politikus PDIP Bilang Begini

Politikus PDIP Deddy Sitorus menjelaskan pernyataan ketua umum partainya, Megawati Seokarnoputri yang menyebut pemerintah saat ini seperti Orde Baru.


Jokowi Keluarkan PP Baru, Penyidikan Tindak Pidana Cukai Bisa Dihentikan

17 jam lalu

Tangkapan layar Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di acara R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA) di Jakarta, Senin (27/11/2023). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
Jokowi Keluarkan PP Baru, Penyidikan Tindak Pidana Cukai Bisa Dihentikan

Presiden Jokowi resmi mengeluarkan PP No. 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara, bagaimana aturannya?


Gibran Rakabuming Akui Belum Ajukan Cuti untuk Kampanye Pilpres 2024

17 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk kantor di Balai Kota Solo meski hari ini merupakan kampanye perdana Pemilu 2024, Selasa 28 November 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Rakabuming Akui Belum Ajukan Cuti untuk Kampanye Pilpres 2024

Gibran Rakabuming mengaku belum mengajukan cuti untuk kampanye Pilpres 2024.


Rocky Gerung Sebut Kasusnya Sudah di Kejaksaan, Kapuspen Kejagung: Belum Ada Penetapan Tersangka

18 jam lalu

Rocky Gerung hadiri sidang pleidoi Haris Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, 27 November 2023. TEMPO/Desty Luthfiani.
Rocky Gerung Sebut Kasusnya Sudah di Kejaksaan, Kapuspen Kejagung: Belum Ada Penetapan Tersangka

Rocky Gerung mengatakan laporan PDIP sudah dicabut tapi ada berita kalau Bareskrim Polri masih memeriksa saksi kasus itu.