“Dan ini bukan semata-mata salah Bulog karena Bulog hanya operator,” kata Rusli kepada Tempo, Kamis, 23 Maret 2023. “Kenapa tidak maksimal? Biasanya karena banyak faktor, seperti harga beras atau harga gabah yang melebihi harga pembelian pemerintah, kualitas beras di bawah standar, dan rebutan dengan pelaku swasta.”
Pemerintah boleh saja mengimpor beras jika diperlukan. Tepat atau tidak tepatnya langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan ini, menurut Rusli, tergantung pada usaha-usaha yang sudah dilakukan pemerintah. Jika penyerapan beras tidak maksimal karena terkendala harga pokok pembelian (HPP) dan kualitas gabah, Bulog mesti diberi fleksibilitas dengan dasar kondisi mendesak untuk menyerap gabah petani. Meksipun, bertolak belakang dengan ketentuan HPP dan standar atau spesifikasi gabah.
“Fleksibilitas ini saya kira bisa menjadikan penyerapan gabah bulog optimal, terutama untuk menyerap surplus produksi beras,” ujar Rusli.
Namun ketika pemerintah pada akhirnya memutuskan melakukan impor, lanjut Rusli, pemerintah mesti berhati-hati dengan memperhatikan parameter-parameter yang terukur. Parameter tersebut, di antaranya prediksi akan gagal panen, stok bulog di bawah angka ideal, impor untuk stabilisasi harga domestik yang tinggi.
“Selain itu, impor juga mestinya tidak dilakukan ketika musim panen padi, seperti bulan Maret sampai Mei, dan bulan Agustus,” kata Rusli.
Selanjutnya: Mendag Zulhas: Berat, tapi....
