TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini, berita Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menjadi sorotan masyarakat. Beberapa diantaranya adalah tentang 69 pegawai yang ditandai berisiko tinggi karena dianggap laporan kekayaan tak jelas, hingga transaksi mencurigakan Rp 300 triliun.
Sejumlah 69 pegawai high risk atau berisiko tinggi itu diketahui dari konferensi pers pada Rabu, 1 Maret 2023 lalu. Pada kesempatan itu, Inspektur Jenderal atau Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan (LHK) 2019 ada 33 pegawai tidak clear, untuk LHK 2020 ada 36 pegawai yang tidak clear, sehingga total ada 69 pegawai yang tidak clear.
"Ini masih dalam proses, jadi belum bisa kita sampaikan. Nanti kalau sudah selesai akan dijelaskan," kata Awan melalui keterangan tertulis pada Tempo, Rabu 15 Maret 2023.
Dari 69 pegawai tersebut, ada 27 pegawai yang menjadi prioritas untuk diperiksa. Hal ini diungkap oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.
"Dari 69 yang masuk risiko tinggi, ada 55 orang layak klarifikasi. Saat ini kita prioritaskan kurang lebih 27 pegawai," kata Prastowo, sapaannya, dalam rekaman suara yang diterima Tempo pada Senin, 13 Maret 2023.
Prastowo menjelaskan sepuluh pegawai akan dipanggil sampai awal minggu ini. Sementara sisanya akan diselesaikan sepekan ini sampai awal pekan depan. Dia menyebut, dalam dua minggu ini, 27 pegawai Kemenkeu yang menjadi top priority akan diperiksa.
Ditanya apakah 27 pegawai Kemenkeu itu terdiri dari Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai, Prastowo tidak menjawab. Namun, dia menyebut para pegawai tersebut diberi kesempatan untuk klarifikasi.
"Itjen Kemenkeu melakukan pemanggilan secara bertahap terhadap para pegawai tersebut, sudah dilakukan pemanggilan untuk klarifikasi. Mereka juga diberi kesempatan untuk melengkapi keterangan/bukti/dokumen dan lain-lain," ujar Prastowo dalam keterangan tertulis terbaru, Rabu.
