Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gaduh di Kemenkeu, dari 69 Pegawai Berisiko Tinggi hingga Transaksi Mencurigakan Rp 300 T

image-gnews
Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini, berita Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menjadi sorotan masyarakat. Beberapa diantaranya adalah tentang 69 pegawai yang ditandai berisiko tinggi karena dianggap laporan kekayaan tak jelas, hingga transaksi mencurigakan Rp 300 triliun.

Sejumlah 69 pegawai high risk atau berisiko tinggi itu diketahui dari konferensi pers pada Rabu, 1 Maret 2023 lalu. Pada kesempatan itu, Inspektur Jenderal atau Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan (LHK) 2019 ada 33 pegawai tidak clear, untuk LHK 2020 ada 36 pegawai yang tidak clear, sehingga total ada 69 pegawai yang tidak clear.

"Ini masih dalam proses, jadi belum bisa kita sampaikan. Nanti kalau sudah selesai akan dijelaskan," kata Awan melalui keterangan tertulis pada Tempo, Rabu 15 Maret 2023.

Dari 69 pegawai tersebut, ada 27 pegawai yang menjadi prioritas untuk diperiksa. Hal ini diungkap oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

"Dari 69 yang masuk risiko tinggi, ada 55 orang layak klarifikasi. Saat ini kita prioritaskan kurang lebih 27 pegawai," kata Prastowo, sapaannya, dalam rekaman suara yang diterima Tempo pada Senin, 13 Maret 2023. 

Prastowo menjelaskan sepuluh pegawai akan dipanggil sampai awal minggu ini. Sementara sisanya akan diselesaikan sepekan ini sampai awal pekan depan. Dia menyebut, dalam dua minggu ini, 27 pegawai Kemenkeu yang menjadi top priority akan diperiksa.

Ditanya apakah 27 pegawai Kemenkeu itu terdiri dari Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai, Prastowo tidak menjawab. Namun, dia menyebut para pegawai tersebut diberi kesempatan untuk klarifikasi.

"Itjen Kemenkeu melakukan pemanggilan secara bertahap terhadap para pegawai tersebut, sudah dilakukan pemanggilan untuk klarifikasi. Mereka juga diberi kesempatan untuk melengkapi keterangan/bukti/dokumen dan lain-lain," ujar Prastowo dalam keterangan tertulis terbaru, Rabu.

Selanjutnya: Awal Viral Transaksi Janggal 300 Triliun

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terpopuler: Potensi PHK Usai Boikot Produk Diduga Terafiliasi Israel dan Balasan Bahlil atas Kritik Anies soal IKN

3 jam lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani ketika ditemui di Kemenko Marves pada Selasa, 22 Agustus 2033. TEMPO/Riri Rahayu
Terpopuler: Potensi PHK Usai Boikot Produk Diduga Terafiliasi Israel dan Balasan Bahlil atas Kritik Anies soal IKN

Berita terpopuler pada Selasa, 28 November 2023, dimulai dari Ketua Apindo yang berbicara soal dampak boikot produk berafiliasi Israel ke penjualan hi


Cara Integrasi NIK KTP dengan NPWP Secara Online

14 jam lalu

NPWP online. pajak.com
Cara Integrasi NIK KTP dengan NPWP Secara Online

Cara integrasi NIK KTP dengan NPWP melalui situs DJP Online bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.


Sri Mulyani Tagih Janji ke Menkominfo Budi Arie soal 75 Ribu Desa hingga 240 Ribu Sekolah Terkoneksi Internet

14 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat wawancara dengan Tim Tempo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani Tagih Janji ke Menkominfo Budi Arie soal 75 Ribu Desa hingga 240 Ribu Sekolah Terkoneksi Internet

Sri Mulyani menagih janji mengenai 75 ribu desa di Indonesia, 10 ribu puskesmas, dan 240 ribu sekolah dasar atau madrasah terkoneksi dengan digital.


Terkini: Teten Temui Tokopedia terkait Merger TikTok dan GoTo, Garuda Indonesia Kembali Gelar Travel Fair

15 jam lalu

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat berbincang dengan salah satu pedagang di Blok A Pasar Tanah Abang pada Selasa, 19 September 2023. TEMPO/Ami Heppy
Terkini: Teten Temui Tokopedia terkait Merger TikTok dan GoTo, Garuda Indonesia Kembali Gelar Travel Fair

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengaku telah bertemu Tokopedia. Pertemuan berkaitan kabar bergabungnya TikTok dengan GoTo Gojek Tokopedia.


Pendanaan untuk ASN Pindah ke IKN, Jubir Sri Mulyani: Masih Dibahas Antarkementerian

16 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Pendanaan untuk ASN Pindah ke IKN, Jubir Sri Mulyani: Masih Dibahas Antarkementerian

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, menjelaskan pendanaan untuk ASN yang akan pindah ke IKN.


Sri Mulyani: Ekonomi Digital Bisa Ciptakan Kesenjangan hingga Lapangan Kerja yang Hilang, tapi...

17 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Gujarat, India, Ahad, 16 Juli 2023 (Sumber: Instagram @smindrawati)
Sri Mulyani: Ekonomi Digital Bisa Ciptakan Kesenjangan hingga Lapangan Kerja yang Hilang, tapi...

Sri Mulyani menjelaskan ekonomi digital juga akan menimbulkan lapangan kerja lama hilang, tapi memunculkan lapangan kerja baru.


Sri Mulyani Cerita Baik dan Buruknya Teknologi Digital, Ungkit James Bond hingga..

19 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi jajarannya memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Sri Mulyani melaporkan realisasi APBN hingga akhir Februari 2019, tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Cerita Baik dan Buruknya Teknologi Digital, Ungkit James Bond hingga..

Sri Mulyani mengenang perkembangan teknologi digital, jika di masa lalu yang hanya impian dan kini sudah menjadi hal yang lumrah.


Modernisasi Ekonomi dan Pemerataan Melalui Infrastruktur Indonesia 2024

19 jam lalu

Modernisasi Ekonomi dan Pemerataan Melalui Infrastruktur Indonesia 2024

Pemerintah berupaya untuk mengatasi tantangan krusial pembangunan infrastruktur Indonesia demi kesejahteraan masyarakat.


Menkop Teten Sebut Pajak UMKM 0,5 Persen Masih Berlaku: untuk Stimulus Pertumbuhan Ekonomi

21 jam lalu

Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Teten Masduki memberi sambutan pada pameran Panggung Karya Nusantara di Sarinah, Jakarta, Jumat 24 November 2023. Panggung Karya Nusantara tahun 2023 akan mengangkat tema besar
Menkop Teten Sebut Pajak UMKM 0,5 Persen Masih Berlaku: untuk Stimulus Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menanggapi kabar soal rencana pemerintah mengenakan pajak tarif normal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).


Sri Mulyani Minta Pemda Gunakan Dana Transfer Daerah untuk Tangani Perubahan Iklim

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengisi acara pembukaan Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Sri Mulyani Minta Pemda Gunakan Dana Transfer Daerah untuk Tangani Perubahan Iklim

Sri Mulyani Indrawati mendorong pemerintah daerah menggunakan dana transfer ke daerah untuk mengarusutamakan penanganan perubahan iklim.