Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Asa Heru Budi Hartono pada Sekda DKI Baru Joko Agus Setyono, Mengawal Anggaran Jakarta

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Joko Agus Setyono resmi menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Joko Agus Setyono resmi menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Selasa, 15 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bali Joko Agus Setyono menjabat Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta usai dilantik Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono. Dalam kesempatan itu, Joko menyatakan tidak ada program khusus selain membantu Pj Gubernur.

“Tugas saya membantu beliau, Pj Gubernur dalam rangka mencapai program-program pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Jakarta supaya Jakarta lebih baik,” kata dia usai pelantikan di Balai Kota DKI, Rabu, 15 Februari 2023.  

Heru Budi Hartono optimistis Joko Agus Setyono dapat mengawal dan menjaga akuntabilitas anggaran daerah. Dia menilai, Joko telah menguasai seputar penganggaran, mulai dari analisis keuangan hingga pengawasannya.

"Saya percaya beliau sebagai Sekda selaku pembina ke dalam sekaligus mengawal supaya penganggaran itu tepat dan tentu akuntabilitas terjaga. Itu yang penting," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 15 Februari 2023.

Bagi Kepala Sekretaris Kepresidenan itu, Joko merupakan sosok yang familiar dan pernah bertugas di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI Jakarta selama beberapa tahun. Joko dianggap telah terbiasa mengawal proses penganggaran Ibu Kota.

Heru Budi menilai, eks Kepala BPK Bali itu mampu mengemban amanah sebagai Sekda DKI. "Beliau (Joko) tidak asing di DKI, pada 2010 sampai 2015 bertugas di DKI Jakarta, khususnya menangani Pemprov DKI," ucap dia.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berharap Joko mampu membangun harmonisasi kerja untuk menuntaskan tiga program prioritas, yaitu penanggulangan banjir, penanganan kemacetan dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi.

Ketiga program tersebut digadang Heru Budi Hartono saat resmi menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

“Kami memikirkan juga nanti itu adalah target di perubahan yang akan kita bahas semoga perencanaan dari tim anggarannya TAPD yang diketuai oleh Pak Sekda yang baru supaya sukses,” ujarnya di Balai Kota Jakarta usai acara pelantikan.

Selain menguasai permasalahan Jakarta, Ketua DPRD DKI itu yakin Joko Agus sangat paham soal keuangan karena lama berkarier di Badan Pemeriksaan Keuangan sejak 2015.

Mengingat Joko pernah menjadi Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur; Kepala Subauditorat DKI Jakarta I BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta pada 2010; Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau pada 2017; Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat pada 2018; Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur pada 2020; dan terakhir sebagai Kepala BPK Provinsi Bali.

Baca juga: Perjalanan Heru Budi Copot Marullah Matali Lalu Ingin Calon Sekda DKI yang Paham Anggaran

Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta sekaligus politisi Partai NasDem Nova Harivan Paloh berharap Sekda DKI Joko Agus Setyono mampu mendamping Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono dalam berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Dalam rangka berkoordinasi secara bersama terhadap SKPD yang ada dalam hal istilahnya memprioritaskan pembangunan, melalui RPD ke depan kami akan menyusun RKPD untuk 2024,” kata Nova saat dihubungi, Kamis, 16 Februari 2023.

Nova Harivan Paloh juga berharap Sekda DKI yang baru saja dilantik Heru Budi mampu mencapai target pendapatan daerah dari sektor-sektor kegiatan, seperti pajak daerah. Selain itu, diharapkan bisa menjalankan program prioritas. Mengingat, DKI memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 sebesar Rp 83,7 triliun.

“Kami fokus terhadap tujuan kita membangun DKI. Saya rasa kerja sekda-sekda sebelumnya sudah bagus,” kata dia.

Selaraskan Kebijakan Daerah dengan Pemerintah Pusat

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan menilai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono harus mampu mendampingi Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono untuk membenahi Ibu Kota. Dia mengharapkan Joko dapat membawa kebijakan di daerah sejalan dengan pemerintah pusat. 

"Tentu sangat berharap dapat membawa Jakarta selaras dengan kebijakan-kebijakan di pusat dan di sinilah peran Sekda untuk mengoordinasikannya ke berbagai stakeholder di Jakarta," kata August dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 16 Februari 2023.

Menurut August, kebijakan yang selaras dengan pemerintah pusat antara lain penanganan banjir dan penanggulangan kemacetan. Anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI itu juga meyakini, Joko akan lebih berhati-hati soal penggunaan APBD DKI mengingat latar belakangnya sebagai eks Kepala BPK Provinsi Bali.

"Melihat track record Joko Agus yang merupakan Kepala BPK Provinsi Bali, tentu integritas dan kualitas beliau tidak perlu dipertanyakan," ujar dia.

Pilihan Editor: Joko Agus Setyono jadi Sekda DKI Pilihan Jokowi, Berapa Harta Kekayaannya?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

4 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.


Pemprov DKI Jakarta Benahi Infrastruktur dan Operasional Sarana Banjir

2 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Pemprov DKI Jakarta Benahi Infrastruktur dan Operasional Sarana Banjir

Langkah-langkah ini disusun dalam program penanganan banjir yang menjadi bagian dari rencana aksi roadmap untuk penyusunan RPJPD 2025-2045.


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

3 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Program Rice Cooker Gratis ESDM Tersalurkan 68,5 Persen, Habiskan Duit Rp 176 Miliar

3 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Rice cooker yang akan didistribusikan memiliki kapasitas 1,8-2,0 liter, mencantumkan label Standar Nasional Indonesia (SNI) dan hemat energi, serta memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Tempo/Tony Hartawan
Program Rice Cooker Gratis ESDM Tersalurkan 68,5 Persen, Habiskan Duit Rp 176 Miliar

ESDM meminta maaf program hibah rice cooker gratis belum bisa memenuhi harapan.


Dishub DKI Prediksi Puncak Arus Mudik 8 April 2024

3 hari lalu

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat ditemui di Stasiun KA Pasar Senen, Rabu, 19 April 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Dishub DKI Prediksi Puncak Arus Mudik 8 April 2024

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo memprediksi puncak arus mudik terjadi pada Senin 8 April 2024.


Heru Budi Ajak Penyandang Disabilitas Ngabuburit Naik MRT

3 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai meninjau Instalasi Jaringan Distribusi Air PAM di Kelurahan Kebon Kosong di Jl. Kemayoran Gempol RW.04 Kel. Kebon Kosong, Selasa, 24 November 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Ajak Penyandang Disabilitas Ngabuburit Naik MRT

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Purnomo mengajak penyandang disabilitas ngabuburit naik Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta


Pemprov DKI Tambah Armada Bus Mudik Gratis, Pendaftaraan Akan Kembali Dibuka

4 hari lalu

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 5 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Pemprov DKI Tambah Armada Bus Mudik Gratis, Pendaftaraan Akan Kembali Dibuka

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan membuka kembali program Mudik Gratis 2024


Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

4 hari lalu

Heru Budi Mau Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu, Koral: Sudah Gagal di Tiga Pulau
Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.


Heru Budi Hartono Raih Penghargaan Sebagai Top Pembina BUMD 2024

6 hari lalu

Heru Budi Hartono Raih Penghargaan Sebagai Top Pembina BUMD 2024

Pada acara Top BUMD Awards 2024 pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mampu meraih sejumlah penghargaan untuk lima BUMD


Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

6 hari lalu

Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.