ICW Duga Kemenkeu Sembunyikan Sesuatu
Agus menduga ada hal yang disembunyikan oleh Kemenkeu terhadap hasil audit program JKN BPJS Kesehatan. Awalnya, kata dia, ICW ingin tahu sebenarnya. “Tapi karena mereka melakukan keberatan kemudian banding ke PTUN justru membuat kami bertanya-tanya ada apa yang membuat info itu tidak boleh dibuka kepada publik," kata Agus.
Namun, Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha mengatakan gugatan itu merupakan hal lumrah dilakukan apabila ada pihak yang tidak puas dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaganya. "Jadi apabila ada yang tidak berkenan, tidak setuju atau tidak puas dengan putusan KIP itu adalah lumrah," ujar Arya.
Sebagai lembaga quasi judicial peradilan, kata Arya, tidak sedikit para pihak yang pernah bersengketa soal keterbukaan informasi di KIP. Bahkan mengujinya kembali pada lembaga peradilan baik itu ke PTUN, jika badan publik negara atau ke pengadilan negeri jika badan publik selain negara.
"Secara hukum, dalam Undang-undang sudah dijelaskan bahwa terbuka untuk upaya hukum terhadap putusan Komisi Informasi yaitu gugatan ke pengadilan berdasarkan Pasal 47 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP," kata Arya.
MOH KHORY ALFARIZI | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
Baca Juga: Penghapusan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Diundur jadi Awal 2025, Begini Penjelasan DJSN
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
