Rencana Penerapan Jalan Berbayar di Jakarta, Kesiapan Angkutan Umum Jadi Pertanyaan

Suasana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta berencana menggunakan jalan berbayar atau model electronic road pricing (ERP). Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertujuan mengurai kemacetan seiring dengan kewajiban pengguna jalan untuk membayar biaya. Di antara 25 ruas jalan tersebut salah satunya yakni Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta kembali mengemuka, setelah rencananya peraturan daerahnya atau raperdanya sudah masuk di DPRD DKI Jakarta. 

Raperda jalan berbayar ini telah selesai disusun saat Anies Baswedan masih menjabat sebagau Gubenrur DKI Jakarta. Anies menyelesaikan masa jbatannya pada 16 Oktober 2022 lalu.

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan penerapan kebijakan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau electronic road pricing (ERP) masih dalam tahap pembahasan awal di Dewan. 

"Masih proses lama, kan masih ada tujuh tahapan. Sekarang masih ada di DPRD," kata Heru Budi usai acara pelantikan pengurus baru Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jakarta di Balai Kota DKI pada Senin, 16 Januari 2023.

Electronic Road Pricing Upaya Mengurai Kemacetan

Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta mengatakan kebijakan tersebut sebagai upaya mengurai kemacetan di Ibu Kota dalam bentuk push strategy atau strategi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

"Dalam Raperda PL2SE ini, nantinya tidak hanya mengatur mengenai penerapan ERP saja, tetapi juga diharapkan dapat mengatur pengendalian lalu lintas dan angkutan umum di DKI Jakarta secara elektronik," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo, Rabu, 11 Januari 2023.

Syafrin mengatakan rencana penerapan Electronic Road Pricing masih fokus pada penyelesaian regulasi. Sebab, sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023.

"Perda kebijakan PL2SE atau ERP ini masih dibahas bersama DPRD. Setelah legal aspeknya selesai barulah PLL2SE ini bisa diterapkan," ujarnya.

Besaran Tarif ERP atau Jalan Berbayar yang Diusulkan

Kepala Dishub DKI mengatakan ketentuan soal tarif, ruas jalan, jenis kendaraan, dan lain-lain merupakan substansi yang masuk dalam pasal demi pasal Raperda yang terus dibahas oleh Bapemperda sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

Namun, Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah mengusulkan besaran tarif ERP antara Rp5 ribu hingga Rp19 ribu sesuai kategori dan jenis kendaraan.

Selanjutnya besaran pendapatan DKI Jakarta dari jalan berbayar...






Sorot Formula E, PSI: Masih Utang Rp 90 Miliar & Rp 560 Miliar APBD Kok Bilang Untung

3 jam lalu

Sorot Formula E, PSI: Masih Utang Rp 90 Miliar & Rp 560 Miliar APBD Kok Bilang Untung

PSI minta Jakpro segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau LPJ kegiatan Formula E pada legislatif.


Tahun Ini Dinas Bina Marga DKI Buka 10 Jalan Tembus Atasi Kemacetan

6 jam lalu

Tahun Ini Dinas Bina Marga DKI Buka 10 Jalan Tembus Atasi Kemacetan

Dinas Bina Marga DKI akan membuka 10 jalan tembus tahun ini untuk mengatasi kemacetan. Alokasikan anggaran Rp 200 miliar.


Heru Budi Hartono Sebut Pembebasan Lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung Sudah Tuntas

7 jam lalu

Heru Budi Hartono Sebut Pembebasan Lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung Sudah Tuntas

Heru Budi Hartono memastikan tidak ada lagi pembebasan lahan yang dilakukan untuk proyek sodetan Ciliwung karena masalah sudah tuntas.


Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

14 jam lalu

Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai klaim Formula E untung Rp5 miliar jauh dari yang sudah dikeluarkan APBD DKI Jakarta Rp560 miliar untuk pembayaran commitment fee.


Barang-barang yang Perlu Dibawa Saat Naik Kendaraan Umum

16 jam lalu

Barang-barang yang Perlu Dibawa Saat Naik Kendaraan Umum

Bepergian menggunakan kendaraan umum yang memiliki tantangan tersendiri.


Perjalanan dengan Kendaraan Umum Jadi Lebih Menyenangkan dengan Barang Berikut

1 hari lalu

Perjalanan dengan Kendaraan Umum Jadi Lebih Menyenangkan dengan Barang Berikut

Perjalanan dengan kendaraan umum yang sering terasa berat dan melelahkan akan terasa lebih menyenangkan dengan perlengkapan berikut.


Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

1 hari lalu

Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

PT Jakpro tengah diselimuti persoalan, mulai dari dugaan persengkokolan tender revitalisasi TIM hingga penggelembungan bayar pajak tanah.


DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

1 hari lalu

DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkhawatirkan sistem jalan berbayar atau ERP bakal jadi lahan korupsi baru bagi para oknum.


Ini yang Harus Dilakukan Agar Jalan Berbayar Bisa Diterapkan di Jakarta

1 hari lalu

Ini yang Harus Dilakukan Agar Jalan Berbayar Bisa Diterapkan di Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth jalan berbayar bisa diberlakukan di Jakarta apabila pelayanan transportasi umum sudah maksimal.


Rian Ernest Gabung, Golkar Targetkan Raih 12 Kursi DPRD DKI di Pileg 2024

1 hari lalu

Rian Ernest Gabung, Golkar Targetkan Raih 12 Kursi DPRD DKI di Pileg 2024

Eks petinggi PSI Rian Ernest memutuskan gabung ke Partai Golkar