Misteri Sumber Harta Kekayaan Pejabat DKI yang Jadi Sorotan KPK

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 November 2022./Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta

TEMPO.CO, JakartaHarta kakayaan para pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tengah menjadi sorotan publik. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan ada pejabat yang memiliki 20 hingga 25 bidang tanah.

Alexander Marwata mempertanyakan kewajaran pejabat yang memiliki aset sebanyak itu. “Ini banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI punya tanah berpuluh bidang, saya tidak tahu. Ini mudah-mudahan itu juga dari hasil yang halal,” katanya di Balai Kota, Kamis, 15 Desember 2022.

Daftar Harta Kekayaan Pejabat DKI

Tempo menghimpun data harta kekayaan 39 pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jakarta dari situs elhkpn.kpk.go.id. Data ini diambil dari LHKPN 2021.

Hasilnya, ada 39 anak buah Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono yang terdiri atas 10 kepala badan, 21 kepala dinas, satu kepala Satpol PP, satu inspektorat, serta lima wali kota dan satu bupati.

Pejabat DKI dengan harta kekayaan tertinggi di atas Rp 10 miliar antara lain:

  1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Arifin (Rp24.597.000.000)
  2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah Elisabeth Ratu Rante Allo (Rp.19.093.275.048)
  3. Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho (Rp16.227.117.331)
  4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Yusmada Faizal (Rp16.103.500.983)
  5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Andri Yansyah (Rp15.584.041.692)
  6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Michael Rolandi Cesnanta Brata (Rp14.971.608.935)
  7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Isnawa Adji (Rp11.107.146.682)

 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Arifin Klaim Salah Input Data

Berdasatkan data dari LHKPN, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin merupakan pejabat di bawah gubernur dengan harta kekayaan terbanyak. Arifin tercatat memiliki total kekayaan Rp24,5 miliar per 2021. Total kekayaan aset yang dimiliki Arifin berupa dua bidang tanah serta tujuh bidang tanah dan bangunan yang dijumlahkan nilainya mencapai Rp23,8 miliar.

Ia menyebut ada kesalahan pengisian data harta kekayaan di LHKPN. Dia berujar kelebihan mengisi angka, sehingga harga kekayaannya menyentuh puluhan miliar rupiah. "Ada kesalahan dalam pengisian data, nanti kami perbaiki," ujar dia di Ruang Pola, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2022.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Andi Yansyah dengan total kekayaan Rp15.584.041.692 dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Michael Rolandi Cesnanta Brata dengan total kekayaan Rp14.971.608.935 belum menjawab permintaan konfirmasi dari Tempo.

Pj Gubernur Heru Budi Hartono Ogah Komentar

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono enggan berkomentar soal harta kekayaan para pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dinilai tidak wajar. Ia meyerahkan masalah tersebut kepada Inspektorat.

“Enggak tau, tanya Inspektorat,” kata dia usai melakukan kunjungan ke fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta, Senin, 19 Desember 2022.

DPRD DKI Jakarta Enggan Berspekulasi

Anggota Komisi Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menganggap gaji yang diterima aparatur sipil negara atau ASN DKI tidak mungkin mencapai miliaran rupiah.

Untuk itu, menurut dia, tak masuk akal apabila harta kekayaan Ketua Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Arifin murni bersumber dari gajinya sebagai ASN DKI. “Gaji ASN berapa sih? Kalau dari gaji pegawai sipilnya, itu saya pastikan tidak mungkin dia mendapatkan harta sebesar itu,” kata dia saat dihubungi, Senin, 19 Desember 2022.

Politikus PDIP itu tidak ingin berspekulasi atau berburuk sangka soal harta kekayaan Arifin yang tercatat dalam LHKPN, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, bisa jadi Arifin memperoleh harta puluhan miliar itu dari bisnis lain atau warisan orang tua.

“Sepanjang itu diperoleh dari hal-hal yang halal, rezeki orang, kita enggak boleh batasi. Barangkali Arifin punya bisnis di luar, kan kita enggak ngerti,” ucap politikus PDIP ini.

Minta tak Diumbar ke Publik 

Sekretaris Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Yusuf berharap harta kekayaan para pejabat pemerintah DKI tak diumbar ke publik. Tujuannya agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

“Kami berharap harta-harta tersebut itu jangan terlalu cuatkan, karena juga nantinya akan menjadi pertanyaan-pertanyaan di publik,” kata dia saat dihubungi, Senin, 19 Desember 2022.

MUTIA YUANTISYA

 






Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

47 menit lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

1 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

5 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Heru Budi Optimistis Kemiskinan Ekstrem Jakarta 0 Persen di 2024, Begini Intervensi DKI

1 hari lalu

Heru Budi Optimistis Kemiskinan Ekstrem Jakarta 0 Persen di 2024, Begini Intervensi DKI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, di antaranya terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data.


Wisma Atlet Disebut Jadi Tempat Kuntilanak, Pengamat Tata Kota: Jangan Diubah Jadi Rusun

1 hari lalu

Wisma Atlet Disebut Jadi Tempat Kuntilanak, Pengamat Tata Kota: Jangan Diubah Jadi Rusun

Pengamat tata kota Nirwono Joga menyatakan Wisma Atlet Kemayoran dibangun untuk kepentingan event olahraga internasional. Bisa untuk olimpiade.


Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

1 hari lalu

Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengusulkan agar Pemrov DKI Jakarta mengelola Wisma Atlet agar tidak jadi sarang kuntilanak.


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

1 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

1 hari lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.