Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KUHP Pukul Mundur Pemulihan Pariwisata

DPR mengesahkan Rancangan KUHP yang diajukan pemerintah pada 6 Desember 2022. Berlaku tiga tahun lagi, KUHP itu menerbitkan pelbagai kecemasan: atas nama hukum, ketertiban, atau pembangunan, negara mengekang kebebasan berekspresi seperti pada masa Orde Baru.
DPR mengesahkan Rancangan KUHP yang diajukan pemerintah pada 6 Desember 2022. Berlaku tiga tahun lagi, KUHP itu menerbitkan pelbagai kecemasan: atas nama hukum, ketertiban, atau pembangunan, negara mengekang kebebasan berekspresi seperti pada masa Orde Baru.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasal-pasal moralitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mendapat sorotan dari banyak kalangan. Salah satunya adalah kekhawatiran investor dan pelaku usaha pariwisata atas aturan ranah privat.

Duta Besar Amerika Sung Kim, salah satu yang cemas dari penerapan KUHP baru. Dia menyoroti pidana bagi pasangan yang melakukan seks di luar pernikahan. Menurutnya, aturan yang mengkriminalkan keputusan pribadi akan menjadi salah satu penentu rencana investasi banyak perusahaan di Indonesia. 

Baca: Sebut KUHP Tak Ganggu Wisatawan Asing, Sandiaga: Indonesia Hormati Hak Privat Tamu

Kekhawatiran Sung  Kim pun dirasakan oleh Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita), Budijanto Ardiansjah. Budijanto berharap perkara keresahaan masyarakat dunia terhadap KUHP baru tidak dianggap sepele.  

Pemerintah, kata dia, mesti melakukan sosialisasi KUHP baru dengan baik. Terutama ihwal Pasal 411 dan 412 yang mengatur soal perzinaan dan kohabitasi. Sehingga, KUHP tidak membuat lesu bisnis pariwisata yang baru mulai mulih pasca pandemi Covid-19. 

“Sekarang  menjadi tugas bersama untuk sosialisasikan KUHP ini,” ujar Budijanto saat dihubungi Tempo, Selasa, 13 Desember 2022. 

KUHP baru yang disahkan DPR dalam sidang paripurna pada Selasa, 6 Desember 2022, kata Budijanto, memang menimbulkan reaksi dari banyak pihak. Dia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari agen travel luar negeri soal situasi Tanah Air usai aturan tersebut disahkan.

Dia mengungkapkan banyak agen travel luar negeri yang berpikir situasi Indonesia saat ini berubah. 

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mendesak pemerintah buka suara soal pasal kontroversial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Klausul dalam salah satu pasal itu dinilai berpotensi mengganggu industri pariwisata.

Maulana berujar, pengusaha hotel masih berjuang mengembalikan sektor pariwisata yang dihantam pandemi Covid-19 sejak 2020. “Karena inilah yang sangat kita khawatirkan pariwisata itu harus clear juga image-nya dan segala macam itu harus clear,” tutur dia saat dihubungi pada Jumat, 9 Desember 2022. 

Selanjutnya: Pasal zina dinilai sangat merugikan pariwisata Bali ...

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Pemerintah Bakal Terbitkan Golden Visa, Begini Penjelasan Bahlil

2 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memberi materi kepada para santri akhir Pondok Modern Gontor Putra di Ponorogo, Madiun, Jawa Timur, 8 April 2022. FOTO/Instagram
Pemerintah Bakal Terbitkan Golden Visa, Begini Penjelasan Bahlil

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah berencana menerbitkan golden visa untuk investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.


Angela Tanoesoedibjo Nyaleg, Sandiaga: Saya Yakin Mbak Wamenparekref Amanah di Kementerian

2 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno (kiri) bersama wakilnya, Angela Tanoesoedibjo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Angela Tanoesoedibjo Nyaleg, Sandiaga: Saya Yakin Mbak Wamenparekref Amanah di Kementerian

Sandiaga Uno buka suara saat Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menjadi calon anggota legislatif (caleg) atau "nyaleg".


Wisman Berulah Saat Pertunjukan Tari di Ubud, Sandiaga Bicara Soal Unggahan di Medsos

2 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai ditemui dalam konferensi pers mingguan The Weekly Brief with Sandi Uno di kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Wisman Berulah Saat Pertunjukan Tari di Ubud, Sandiaga Bicara Soal Unggahan di Medsos

Sandiaga akan mengecek dulu kebenaran unggahan di medsos soal wisatawan mancaneagar berulah saat pertunjukan tari di Ubud.


Sandiaga Uno Puji Program Wirausaha Baru dan Perempuan Pengusaha Pemkot Depok

2 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam acara
Sandiaga Uno Puji Program Wirausaha Baru dan Perempuan Pengusaha Pemkot Depok

Sandiaga Uno mengatakan Depok punya potensi untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif.


Soal Permintaan Perpanjangan Konser Coldplay, Sandiaga Tunggu Keputusan Promotor

3 hari lalu

Coldplay Harus Manggung di Indonesia
Soal Permintaan Perpanjangan Konser Coldplay, Sandiaga Tunggu Keputusan Promotor

Sandiaga mengatakan kabar mengenai keputusan tersebut kemungkinan akan disampaikan promotor konser ataupun manajemen dalam beberapa minggu ke depan.


Turis Transaksi Pakai Kripto, Sandiaga: Kami Menghimbau untuk Mematuhi Hukum di Indonesia

3 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Agustus 2021. Rapat tersebut membahas Relokasi dan Refocussing APBN Tahun 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Turis Transaksi Pakai Kripto, Sandiaga: Kami Menghimbau untuk Mematuhi Hukum di Indonesia

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara soal ulah wisatawan mancanegara di Bali yang bertransaksi menggunakan kripto.


RI Teken Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Sandiaga: Yang Penting Tidak Merusak Alam

3 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno menghadiri acara Halal Bihalal Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Selatan di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Mei 2023/Ima Dini/Tempo
RI Teken Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Sandiaga: Yang Penting Tidak Merusak Alam

Menparekraf Sandiaga Uno enggan berkomentar banyak ihwal dampak keputusan Presiden Joko Widodo mengekspor pasir laut, terhadap pariwisata bahari di Indonesia.


Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca Pandemi, PHRI Jawa Barat Selenggarakan Table Top Direct Promotion

4 hari lalu

Kegiatan Table Top Direct Promotion PHRI
Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca Pandemi, PHRI Jawa Barat Selenggarakan Table Top Direct Promotion

Akan ada 5 kota lain yang akan dikunjungi dalam program Direct promotion PHRI Jawa Barat, termasuk Kuala Lumpur & Johor Baru di bulan Agustus


Litbang Kompas Ungkap Cawapres yang Dipilih yang Tak Ganggu di Pilpres 2029

6 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Litbang Kompas Ungkap Cawapres yang Dipilih yang Tak Ganggu di Pilpres 2029

Capres bakal memilih cawapres yang dianggap bisa melengkapi di bidang sosial kapital, representasi, proporsi, dan keterwakilan politik.


Wapres Ingin Pemda Masukkan Program Ekonomi Syariah dalam Anggaran Pembangunan Daerah

7 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ketiga kiri) didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kedua kiri), Gubernur BI Perry Warjiyo (ketiga kanan), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kedua kanan), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kanan) dan Kepala BPS Margo Yuwono (kiri) meluncurkan Proyeksi Penduduk 2020-2050 pada penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2023 di Jakarta, Selasa 16 Mei 2023. Musrenbangnas 2023 digelar dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 untuk pencapaian pelaksanaan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Wapres Ingin Pemda Masukkan Program Ekonomi Syariah dalam Anggaran Pembangunan Daerah

Wapres Ma'ruf Amin meminta agar para kepala daerah memberikan dukungan kepada pengembangan ekonomi syariah.