Margo mengaku BPS telah melakukan survei khusus untuk mengetahui stok beras domestik pada Juni lalu. Hasilnya, sebanyak 60 sampai 63 persen stok beras ada di masyarakat. "Ini barangkali persoalan kita. Jadi memang relatif sulit. Ini tantangan yang mau diberesin sama Badan Pangan Nasional (Bapanas)," kata Margo.
Menurutnya, data soal beras ini memang masih harus dievaluasi. Karena itu, BPS pun akan melakukan survei pada 31 Desember nanti bersama Bapanas, Kementan, dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengetahui mengenai jumlah stok beras yang ada di seluruh Indonesia.
Seperti diketahui, dilakukan, pemerintah memutuskan untuk melakukan impor meski verifikasi bersama itu belum dilakukan. Kemendag telah memberikan izin usai rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ratas tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dihadiri Jokowi.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku kementeriannya bahkan sudah memberikan izin kepada Bulog untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton. "Saya sudah taken surat perintah dari Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) meminta agar segera diizinkan impor. Maka saya sudah beri izin untuk impor datangkan beras sebanyak 500 ribu ton kapanpun diperlukan," ucapnya saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Desember 2022.
Namun saat dikonfirmasi perihal waktu importasi beras yang diizinkan Kemendag, Zulkifli mengaku tidak tahu. Ia mengatakan Bulog bisa mengimpor beras kapan saja asalkan dengan batas 500 ribu ton. Zulkifli juga tidak tahu dari negara mana beras impor itu berasal. "Saya kurang tau dari mana belinya, saya hanya kasih izin saja," tuturnya.
Mendengar resminya pemerintah mengimpor beras akhir tahun ini, Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (SPI), Mujahid Widian pun mengaku merasa kecewa. Sebab diperkirakan pada awal 2023 akan terjadi panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia.
"Kalau sudah impor, yang harus diperhatikan ya nasib petani bagaimana? Terlebih lagi di awal tahun 2023 nanti beberapa wilayah sudah menyatakan akan panen raya,” kata kepada Tempo pada Selasa, 6 Desember 2022.
Bahkan ia mencatat panen raya akan terjadi pada pekan kedua Januari 2023 di Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Jombang, Mojokerto, Nganjuk, dan Kediri. Menurut Mujahid, impor beras yang dilakukan Bulog merupakan bentuk dari belum ditanganinya persoalan pangan di Indonesia secara komprehensif. Permasalahannya masih klasik, kata dia, yakni perbedaan data antara kementerian maupun lembaga. Padahal, persoalan ini sudah diantisipasi dengan penggunaan data tunggal, sehingga terhindar dari tarik-menarik kepentingan.
Menurutnya, persoalan cadangan beras pemerintah seharusnya dapat diantisipasi lebih baik dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan. Di antaranya adalah perubahan soal harga pembelian pemerintah atau HPP. Ia menilai HPP sudah tidak relevan dan harus segera direvisi. Musababnya, dengan harga dan persyaratannya yang sekarang, petani lebih memilih menjual ke tengkulak ketimbang pada Bulog.
Menanggapi kekhawatiran petani atas importasi itu, Bapanas menyebut mustahil panen raya terjadi pada awal Januari. "Tidak mungkin lah. Masa percaya?" ucap Arief Prasetyo Adi Kepala Bapanas atau National Food Agency (NFA). Dia berjanji impor beras tidak akan mengganggu hasil panen dalam negeri. Menurut dia, beras impor itu hanya akan digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat atau bencana melalui Perum Bulog.
Bapanas menyatakan impor beras komersial itu merupakan persediaan akhir tahun ini sampai menunggu panen raya pada Februari hingga Maret 2023. Selanjutnya, pemerintah melalui Bulog akan menyerap hasil panen dalam negeri pada Februari hingga Maret 2023 hingga stok Bulog mencapai 1,2 juta ton sesuai target.
“Kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani," ucap Arief
Arief mengatakan importasi beras sebesar 200 ribu ton ini sebetulnya belum dilakukan. Terlebih mengimpor beras pun saat ini bukan perkara mudah karena negara-negara penghasil beras kian membatasi ekspor untuk menjaga pasokan di negaranya masing-masing. Hal itu lantaran kondisi geopolitik Rusia dan Ukraina yang masih memanas sehingga penyaluran pangan secara global mengalami kendala.
Kendati demikian, Bulog akan berupaya menyerap beras impor secara komersial pada Desember ini. Sebab pasokan dalam negeri sudah dipastikan tidak cukup untuk memenuhi target penyerapan Bulog hingga akhir tahun. Tetapi pemerintah, menurut Buwas, sudah bekerja sama dengan beberapa negara. "Begitu ada barangnya bisa kita beli, itu aja kita berangkatkan dulu deh," kata Buwas.
RIANI SANUSI PUTRI
Baca: Pemerintah Impor Beras 200 Ribu Ton, Zulhas: Saya Beri Izin 500 Ribu Ton, Bisa Dibeli Kapan pun
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
