TEMPO.CO, Jakarta - Empat hari setelah Anwar Ibrahim menduduki kursi Perdana Menteri Malaysia pada Jumat, 25 November 2022, konstruksi pemerintahan baru negeri jiran itu belum terbentuk. Menyongsong berbagai tantangan baik di tingkat nasional maupun regional, Anwar masih bergelut merancang kabinet yang diniatkan untuk disusun secara langsing.
Baca: Anwar Ibrahim Butuh Waktu Lebih Rampingkan Kabinet
Pada Senin, 28 November 2022, usai memimpin dewan kepresidenan Pakatan Harapan sejak diangkat sebagai perdana menteri, Anwar menyebut formulasi kabinetnya berbeda dari sebelumnya. Karena pemerintahan persatuannya melibatkan banyak pihak, dia harus mendengarkan semua pandangan.
"Masalahnya, sekarang kabinet akan dirampingkan,” kata Anwar kepada wartawan di luar markas Partai Keadilan Rakyat (PKR).
Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Anwar mencakup empat komponen utama: PKR, Parti Tindak Demokratik (DAP), Amanah, dan Organisasi Persatuan Progresif Kinabalu. Dia juga turut membahas pembentukan dewan menteri ini dengan mitra pemerintah persatuannya seperti dari koalisi Barisan Nasional (BN), Gabungan Parti Serawak (GPS), Gabungan Rakyat Sabah (GRS), serta pihak pendukung lainnya.
Anwar mengatakan, sebelumnya isi kabinet bisa saja mencapai 50, 60, 70 anggota, belum termasuk utusan khusus dan penasihat. Sedari awal dia menyatakan enggan meniru pendahulunya yang membentuk tim pemerintahan secara jumbo.
Spekulasi tarik-menarik kepentingan mengenai siapa yang masuk kabinet Anwar tak terhindarkan seperti peran krusial pihak di luar koalisi utama seperti BN yang menolak dipimpin oleh kubu Perikatan Nasional (PN) di bawah Muhyiddin Yasin, sampai akhirnya menjadikan Anwar sebagai perdana menteri.
Sekretaris Jenderal UMNO Ahmad Maslan telah menyerukan agar Ketua BN Ahmad Zahid Hamidi diikutsertakan dalam pembahasan susunan kabinet. Sementara kalangan yang berseberangan mendesak agar Ahmad Zahid tidak dimasukkan dalam kabinet karena kasus hukumnya.
Analis politik dari Universiti Malaysia Sarawak Jeniri Amir yakin Anwar akan dengan bebas memilih dewan menterinya. Dia meninjau Anwar bakal menunjuk orang-orang kepercayaannya di Pakatan Harapan, terutama yang memiliki jabatan senior seperti Wakil Presiden PKR Rafizi Ramli atau Sekjen DAP Anthony Loke, Presiden Amanah Mohamad Sabu, hingga tokoh perempuan Yeo Bee Yin.
"Jabatan di kabinet bukanlah ganjaran atas dukungan. Sebaliknya, saya yakin dia akan menunjuk mereka yang benar-benar berkualitas, cocok, berpengalaman, memiliki kualitas kepemimpinan, dan dapat mendukung agendanya sebagai perdana menteri," kata Jeniri Amir kepada Tempo.
Jika Ahmad Zahid tidak diangkat sebagai anggota kabinet, Wakil Presiden UMNO Mohamad Hasan dianggap masih berpeluang diangkat menjadi menteri bahkan mungkin wakil perdana menteri. Namun, Jeniri mengatakan Anwar pasti akan mempertimbangkan komposisi keberagaman etnik dalam kabinetnya secara padu dan inklusif.
Anwar telah mengindikasikan proses pembentukan kabinet pemerintahannya tidak akan didasari oleh semacam transaksi dari dukungan politik. Dia meminta pihak dalam pemerintahan persatuan bergabung secara tulus.
“Saya ingin mereka mendukung saya berdasarkan kebijakan saya dan komitmen saya terhadap pemerintahan yang baik, komitmen saya terhadap gerakan antikorupsi, dan untuk menyadarkan ekonomi. Itu sebenarnya," kata Anwar dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Khusus Dewan Aksi Nasional mengenai masalah biaya hidup di Putrajaya, Ahad, 27 November 2022.
Anwar tak menampik dia mungkin akan mempertimbangkan satu atau dua sosok yang dia perlukan. Namun dia mengingatkan jangan melihat itu sebagai ganjaran pada penguasa politik karena telah mendukungnya.
Mengenai kapan susunan kabinet itu akan dipublikasikan, Anwar mengatakan akan mengumumkannya dalam beberapa hari ke depan. Dia juga sedang menggalang suara bagi anggota yang akan diangkat sebagai menteri untuk mengurangi gaji mereka.
Tantangan Pemerintahan Anwar
Dalam menjalankan pemerintahannya, Anwar Ibrahim menyatakan akan berfokus pada mengatasi krisis biaya hidup di tengah laju ekonomi yang melambat. Pada Ahad lalu, Anwar menyebutkan sedang meninjau program subsidi pemerintahnya, yang bertujuan mengarahkan uang ke kelompok berpenghasilan rendah.
Malaysia juga menghadapi ancaman perpecahan pasca-pemilu akibat adu saing dua kubu yang secara ekstrem berbeda pandangan politik. Para relawan mengharapkan pemerintah Anwar akan mencegah kembalinya ketegangan bersejarah antara etnis Melayu, mayoritas Muslim, dan minoritas etnis China serta India.
"Untuk saat ini, ada tiga pertimbangan Anwar dalam membentuk kabinet. Pertama, berfokus pada stabilitas politik. Kedua, berfokus pada peningkatan ekonomi dan menurunkan biaya hidup yang tinggi dan menurunkan inflasi. Ketiga, berfokus pada peningkatan hubungan luar negeri," kata ahli politik Malaysia, Ahmad Atory Hussain, kepada Tempo.
Sementara Anwar belum mengucapkan satu konsep pun soal kebijakan luar negerinya, dia telah menerima pemimpin negara tetangga pertama, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, di Putrajaya, Senin, 28 November 2022. Keduanya menjajaki peningkatan hubungan bilateral.
Kementerian Luar Negeri RI juga mengonfirmasi Anwar akan mengunjungi Indonesia, tetapi waktunya belum dipastikan. Saat berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo tak lama setelah terpilih sebagai perdana menteri, Anwar sudah menyatakan niatnya untuk tetap melanjutkan hubungan baik dengan Indonesia.
Pada saat Anwar mulai berkuasa, ASEAN juga masih akan menjumpai tantangan di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik global. Masalah keamanan regional seperti krisis kemanusiaan di Myanmar menjadi tugas dari semua pemimpin negara-negara Asia Tenggara.
Ahmad Atory Hussain menilai, mengenai kebijakan luar negerinya, Anwar akan mengambil pendekatan yang ramah kepada semua. Anwar diyakini akan menjalin persahabatan dengan negara-negara anggota ASEAN.
Senada dengan Ahmad Atory, Jeniri Amir juga mengatakan Anwar akan mengikat kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN di berbagai bidang antara lain ekonomi, bisnis, dan budaya. Khusus dengan Indonesia, yang akan menjadi ketua ASEAN tahun depan, Anwar diharapkan dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menjembatani hubungan bilateral, termasuk mengenai pekerja migran yang kerap bermasalah.
"Sementara masalah Myanmar, Anwar akan lebih berhati-hati," kata Jeniri.
Baca: Kemlu RI: Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim Akan Berkunjung ke Indonesia
