Buru-buru menetapkan pagu anggaran 2023
Rapat Banggar seharusnya berlangsung pada 23 November pukul 13.00 WIB. Rapat sempat dimulai pukul 19.20 WIB. Pembacaan hasil kerja pembahasan RAPBD 2023 di setiap komisi sempat terhenti.
Alasannya, kertas materi rapat dari Komisi A Bidang Pemerintahan dan Komisi E Bidang Kesra belum diperbanyak. Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua menerangkan, komisinya sengaja tidak memberikan materi rapat. Sebab, ada kelebihan anggaran di Komisi A senilai Rp 1,27 triliun.
"Ada permasalahan di sini, karena menyangkut masalah selisih cukup besar, sehingga perlu ada rasionalisasi," tutur politikus Partai Gerindra ini dalam rapat Banggar, 23 November 2022.
Pembengkakan tersebut tak hanya dialami Komisi A. Hasil pembahasan RAPBD 2023 di empat komisi lainnya juga melebihi postur anggaran yang totalnya Rp 82,5 triliun. Berikut rincian pembengkakan tersebut:
1. Komisi A Rp Rp 1,27 triliun
2. Komisi B Rp Rp 373,58 miliar
3. Komisi C Rp Rp 321,16 miliar
4. Komisi D Rp Rp 1,64 triliun
5. Komisi E Rp Rp 1,47 triliun
Rapat Banggar hari pertama akhirnya ditunda oleh Prasetyo yang beralasan sakit. Namun sebenarnya telah terjadi pembengkakan anggaran yang perlu rasionalisasi. Saat ditemui Tempo, Inggard berujar, Komisi A meminta waktu untuk rasionalisasi terlebih dulu.
Legislator di Komisi A lantas menggelar rapat rasionalisasi pada 24 November sebelum rapat Banggar dimulai lagi. "Kami minta waktu lagi rasionalisasi, sehingga ada pengurangan di Komisi A sekitar Rp 400 miliar," terang dia di Gedung DPRD DKI, 24 November 2022.
Kelebihan anggaran di Komisi A berkurang menjadi Rp 959,45 miliar. Sementara nilai kelebihan di empat komisi lainnya tetap sama, karena belum dirasionalisasi.
Dewan baru sibuk merasionalisasi anggaran di sela rapat Banggar. Rapat Banggar akhirnya diskors dan dewan diberi waktu hanya satu jam untuk menyeimbangkan nilai pendapatan dan pembiayaan.
Inggard menerangkan huru-hara pembahasan anggaran ini imbas dari dilewatinya tahap pembahasan Rancangan KUA-PPAS di setiap komisi. Rancangan KUA-PPAS hanya dibahas di rapat Banggar pada awal November 2022. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, Rancangan KUA-PPAS dibahas terlebih dulu di setiap komisi sebelum berlanjut ke Banggar.
"Terlalu cepat menetapkan pagu anggaran," ujar dia.
Besaran RAPBD 2023 akhirnya membengkak. Inggard berujar kebutuhan warga Ibu Kota lebih dari postur anggaran sebesar Rp 82,5 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Michael Rolandi menyatakan RAPBD 2023 akhirnya disepakati menjadi Rp 83,7 triliun. Angka ini tetap lebih besar dari KUA-PPA senilai Rp 82,5 triliun atau Rp 1,2 triliun.
Menurut Michael, kelebihan anggaran Rp 1,2 triliun itu masih dapat didanai dengan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang totalnya Rp7,9 triliun. "Ada penyesuaian dari asumsi SiLPA yang tadinya Rp6,7 triliun menjadi Rp7,9 triliun," terang dia saat dihubungi, Jumat malam, 25 November 2022.
Dia memastikan alokasi anggaran untuk program prioritas tidak dipangkas. Michael menuturkan pemerintah daerah harus menganggarkan biaya untuk program prioritas Heru Budi tahun depan.
APBD DKI 2023 diutamakan untuk merealisasikan program penanganan banjir, macet, dan dampak resesi ekonomi. Alokasi PMD untuk program prioritas juga tidak dipotong. Misalnya, program pembangunan LRT Fase 1B rute Velodrome-Manggarai, ITF Sunter, dan penerusan pinjaman dari pemerintah pusat dan daerah untuk PT MRT Jakarta.
