Setelah kesepakatan tercapai, Indonesia, hanya memiliki waktu enam bulan untuk merancang rencana investasi transisi energi. Dalam periode tersebut, para pihak terlibat juga akan membahas besaran porsi hibah dan utang. Bunga pinjaman yang diberikan dalam skema utang juga baru akan ditentukan dalam pembahasan tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan tenggat waktu tersebut. Dia menjelaskan pemerintah akan menyiapkan proyek-proyek yang akan ditawarkan kepada pemberi dana. "Per projectnya nanti akan kita lihat," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Nusa Dua, Bali, 16 November lalu.
Pekan ini, Kementerian pimpinan Luhut, Kementerian ESDM, PLN, hingga Kementerian Keuangan akan membahas lebih dalam proyek-proyek yang akan disiapkan Indonesia. Proyek tersebut dibuat untuk mencapai target pembatasan emisi karbon menjadi 290 megaton CO2 pada 2030, salah satunya mempercepat pensiun dini PLTU batu bara.
"Jadi ini nanti kita lihat berdasarkan yang disampaikan dari PLN, ada yang sudah siap dari aset PLN ada yang kemarin dari Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) kemarin juga diumumkan dari INA keterlibatannya," kata Sri Mulyani.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyatakan periode enam bulan ke depan sangat krusial. “Dalam enam bulan, ini sebaiknya pemerintah membuka ruang setransparan mungkin, separtisipatif mungkin terhadap mereka yang terkena dampak transisi energi,” kata dia.
Bhima pun menekankan pentingnya prinsip berkeadilan dalam skema JETP, terutama dalam menangani dampak yang diterima pekerja di sektor batu bara dan PLTU. "Mereka harus diberi kompensasi atau bagaimana caranya mereka bisa masuk ke ekosistem energi terbarukan dengan skill yang baru." Jika hal itu tidak dilakukan, kata dia, dampaknya malah akan menimbulkan PHK massal.
Prinsip yang sama juga harus diterapkan pada masyarakat di sekitar PLTU yang perlu mendapat kompensasi. "Pasalnya, selama ini mereka hidup dengan menghirup udara tidak sehat. Mereka juga terkena dampak lingkungannya," ujar Bhima.
Adapun ihwal proyek yang dipilih, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pemerintah bakal memilah dengan saksama. Khusus soal PLTU yang akan dipensiunkan, daftarnya sudah sempat dikurasi. "Dari PT PLN (Persero), ada yang sudah siap yang berasal dari aset PLN sendiri, ada yang berasal dari independent power producer (IPP) yang sudah diumumkan INA keterlibatannya," kata Sri Mulyani.
Selanjutnya: Diminta Tak Hanya Andalkan JETP
