TEMPO.CO, Jakarta -Koalisi negara G7 plus Denmark, Norwegia, dan Irlandia Utara sepakat membantu percepatan transisi energi di Indonesia melalui program Just Energy Transition Partnership atau JETP. Mereka akan menyediakan dana senilai US$ 20 miliar setara Rp 311 triliun selama 3-5 tahun ke depan untuk membiayai proyek energi bersih dalam negeri. Pembiayaan itu diumumkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali.
Mengutip Koran Tempo edisi 18 November 2022, untuk mendapatkan komitmen dari koalisi negara yang dipimpin Jepang dan Amerika Serikat itu, pemerintah setidaknya aktif melobi para pemilik dana sejak tahun lalu. Seorang sumber di Kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjelaskan bagaimana proses Indonesia mendapatkan pendanaan JETP. Dia mengatakan bahwa lobinya mulai berjalan intens sejak April lalu.
Lobi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia beberapa kali bertemu dengan Utusan Khusus Presiden untuk Masalah Perubahan Iklim Amerika, John Kerry. Pada Februari 2022, misalnya, keduanya menyepakati tidak boleh ada waktu yang terbuang dalam perang melawan perubahan iklim.
Amerika bahkan meminta Indonesia untuk menghentikan seluruh operasi pembangkit listrik tenaga batu bara sampai 2030. Namun, Indonesia menyatakan tak memiliki dana yang dibutuhkan untuk menyuntik mati seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sehingga memerlukan waktu bertahap.
Adapun dalam skema pendanaan, sumber yang sama menuturkan belum ada kepastian mengenai porsi yang akan diterima Indonesia baik dalam bentuk hibah maupun utang. "Kita pinginnya semua hibah," kata sumber tersebut.
Presiden Amerika Serikat Joseph R. Biden menyatakan kerja sama itu sangat penting. “Indonesia menunjukkan kepemimpinan dan ambisi yang besar selama pembentukan kemitraan ini,” ujar dia lewat keterangan tertulis. Jika berhasil, kata dia, skema ini menunjukkan bahwa suatu negara bisa memangkas emisi dan meningkatkan energi terbarukan secara drastis sambil membuka lapangan kerja serta melindungi masyarakatnya.
Selanjutnya: Skema JETP Didominasi Utang
