Ketok Palu, Jalan Tengah Kenaikan Upah

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melayat ke rumah duka atas meninggalnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo di Jakarta Selatan. Jumat, 1 Juli 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersikeras agar formula kenaikan upah mengacu pada PP Nomor 36 tahun 2021. Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani mengatakan aturan itu mengamanatkan data yang digunakan dalam penetapan UMP dan UMK harus berdasarkan dari data yang transparan

Hariyadi mengatakan beleid tersebut telah disempurnakan melalui Undang-undang (UU) 11 tahun 2020 juncto PP 36 tahun 2021, di mana data yang digunakan untuk menetapkan upah harus bersumber dari instansi yang berwenang. Hal itu, kata dia, terbukti dari penerapannya selama dua tahun terakhir.

Karena itu, ia menilai penetapan upah minimum di pada 2022 berdasarkan PP 36 tahun 2021 telah berlangsung telah memperhatikan disparitas upah antar daerah, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang bersangkutan.

Aspek lain yang ia soroti adalah penetapan upah yang harus didahului oleh survey tripatrit, yakni antara pengusaha, serikat pekerja atau buruh, dan pemerintah. Menurut Hariyadi, jika bukan PP 36 tahun 2021 yang dijadikan basis perhitungan UMP, pelaku industri padat karya seperti tekstil, garmen, hingga alas kaki diprediksi bakal gulung tikar. Sebab, mereka tak lagi mampu memenuhi ketentuan legal formal karena tak mampu membayar kenaikan upah tersebut.

Demikian juga dengan para pelaku usaha UMKM yang terpaksa menjalankan usaha secara informal, menurut dia, bakal sulit mendapatkan dukungan program program pemerintah dan akses pasar yang terbatas. Pencari kerja pun disebutkan akan kesulitan karena butuh waktu tunggu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan formal yang layak. Hal ini karena lapangan kerja akibat sistem pengupahan yang tidak kompetitif.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyarankan pemerintah merumuskan kebijakan upah minimum sesuai dengan kondisi industri saat ini. Menurut dia, kebijakan itu perlu lebih terukur, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan karakter tiap sektor.

“Kebijakan upah minimum seyogyanya disertai dengan pemberian insentif yang ditargetkan pada industri tertentu dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi sektoral,” kata Arsjad dalam keterangan tertulis, Selasa, 22 November 2022.

Kebijakan perihal upah minimum pun, kata dia, harus adil dan tidak memberatkan pelaku usaha serta tidak merugikan tenaga kerja. Sebab, kata Arsjad, keduanya merupakan siklus pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan.

Bercermin pada pertumbuhan ekonomi triwulan III 2022, Arsjad melanjutkan, secara kumulatif pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi mengalami pertumbuhan hingga 11,38 persen dibandingkan industri makanan dan minuman yang hanya tumbuh 3,66 persen. Namun, perlambatan permintaan ekspor hingga 30 sampai 50 persen yang terjadi pada industri pakaian jadi juga menyebabkan sektor garmen akhir-akhir ini melakukan sejumlah pemutusan hubungankerja (PHK).

“Kinerja ekspor tercatat turun 10,99 persen pada September tahun ini menjadi US$ 24,8 miliar dibandingkan pada bulan sebelumnya. Imbasnya, sektor industri padat karya sebagai penopang penyerapan tenaga kerja di Indonesia menjadi lesu darah karena permintaan yang menurun," ujar Arsjad.

Di sisi lain, tantangan ekonomi global yang dipicu konflik geopolitik terus memicu lonjakan inflasi. Pada Oktober 2022, inflasi Indonesia telah mencapai 5,71 persen yang diperkirakan berimbas pada kenaikan harga-harga bahan pokok dan daya beli masyarakat. Dengan tantangan yang sama, Arsjad mengatakan industri dalam negeri akan merasakan dampak yang berbeda-beda.

Selanjutnya: Kenaikan Upah Maksimal 10 Persen Kompensasi Inflasi yang..






Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMPJabar Naik 7,88 Persen

1 jam lalu

Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMPJabar Naik 7,88 Persen

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin kemarin 28 November 2022, dimulai dari OJK yang resmi memperpanjang restrukturisasi kredit


Berikut Daftar Lengkap Upah Minimum 2023 Enam Provinsi di Jawa, Jakarta Paling Rendah

1 jam lalu

Berikut Daftar Lengkap Upah Minimum 2023 Enam Provinsi di Jawa, Jakarta Paling Rendah

Pemerintah Provinsi telah mengumumkan besaran upah minimum 2023 di masing-masing wilayahnya.


Akui Sudah Kantongi Angka Usulan UMK Solo 2023, Gibran: Kita Ingin Win-Win Solution

8 jam lalu

Akui Sudah Kantongi Angka Usulan UMK Solo 2023, Gibran: Kita Ingin Win-Win Solution

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengatakan angka-angka UMK Solo mengacu pada regulasi yang ada.


Buruh Ancam Demo Besar Mulai Pekan Depan Jika Kenaikan UMP Tak Direvisi

10 jam lalu

Buruh Ancam Demo Besar Mulai Pekan Depan Jika Kenaikan UMP Tak Direvisi

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengancam akan melakukan aksi demo atas kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 di sejumlah daerah.


Ridwan Kamil Putuskan UMP 2023 Jawa Barat Naik 7,88 Persen, Pemprov: Jalan Terbaik

11 jam lalu

Ridwan Kamil Putuskan UMP 2023 Jawa Barat Naik 7,88 Persen, Pemprov: Jalan Terbaik

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan Surat Keputusan Nomor 561/Kep.752-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2023.


Buruh Tolak Kenaikan UMP, Tuntut Sebesar Angka Inflasi Plus Pertumbuhan Ekonomi

12 jam lalu

Buruh Tolak Kenaikan UMP, Tuntut Sebesar Angka Inflasi Plus Pertumbuhan Ekonomi

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menanggapi kenaikan UMP di beberapa provinsi.


UMP Jawa Barat 2023 Resmi Ditetapkan Naik 7,88 Persen, Jadi Rp 1,98 Juta

12 jam lalu

UMP Jawa Barat 2023 Resmi Ditetapkan Naik 7,88 Persen, Jadi Rp 1,98 Juta

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp1.986.670,17.


Tetapkan UMP NTB 2023 Naik 7,44 Persen, Gubernur: Sesuai dengan Kondisi Obyektif

13 jam lalu

Tetapkan UMP NTB 2023 Naik 7,44 Persen, Gubernur: Sesuai dengan Kondisi Obyektif

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp2,37 juta.


Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

14 jam lalu

Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

Tidak mungkin (pengendalian inflasi) diatasi sendiri oleh pemerintah daerah.


Pemprov DKI Umumkan UMP 2023 Naik Menjadi Rp 4.901.798

16 jam lalu

Pemprov DKI Umumkan UMP 2023 Naik Menjadi Rp 4.901.798

Penetapan UMP DKI 2023 naik 5,6 persen ini sesuai dengan usulan Pemprov DKI yang disampaikan pada Rapat Sidang Dewan Pengupahan.