Iming-Iming Menteri untuk PKS Demi Goyang Koalisi

Reporter

Editor

Amirullah

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Demokrat di kediamannya, Jakarta, 25 Oktober 2022. Foto: Instagram/Anies Baswedan
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Demokrat di kediamannya, Jakarta, 25 Oktober 2022. Foto: Instagram/Anies Baswedan

TEMPO.CO, Jakarta - Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sontak kaget kala mendengar rumor bahwa partainya ditawari dua kursi menteri di kabinet Joko Widodo alias Jokowi. Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Sohibul Iman, menyebut partainya langsung menelusuri informasi ini.

Rupanya, usulan ini datang dari seorang menteri yang ada di kabinet Jokowi. Adapun Menteri ini juga merupakan seorang Ketua Umum partai politik. “Kami telusuri info tersebut, ternyata itu usulan dari seorang menteri yang juga ketua umum sebuah partai kepada Jokowi,” kata Sohibul kepada Tempo, Sabtu, 5 November 2022.

Konon, kata Sohibul, Jokowi senang dengan proposisi tersebut. Presiden menilai usulan menterinya out of the box. Kendati demikian, Sohibul menyebut tawaran ini belum sampai kepada PKS. “Jadi menteri tersebut usul kepada Jokowi agar memberikan 2 kursi menteri buat PKS. Tapi tawaran itu belum datang ke PKS,” kata dia.

Isu tawaran menteri ini meruak di tengah proses pembentukan koalisi antara PKS, Partai NasDem, dan Partai Demokrat. Ketiga partai telah bersepakat menjagokan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024. Iming-iming menteri kepada PKS disebut-sebut merupakan upaya agar Anies batal diusung.

Sohibul menegaskan sikap PKS sudah bulat. Ada atau tidaknya tawaran kursi menteri, kata dia, posisi PKS sebagai partai oposisi tak akan goyah.

Dia menjelaskan, partainya bakal terang-terangan menolak karena Majelis Syura telah membuat keputusan. PKS, kata dia, akan berkukuh berada di luar pemerintahan hingga akhir kepemimpinan Jokowi.

“Ada atau tidak ada tawaran tersebut, sikap PKS jelas menolak karena sudah punya keputusan Majelis Syura bahwa PKS akan tetap di luar pemerintahan sampai akhir pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Calon mitra koalisi PKS, yakni Partai NasDem, mencak-mencak menanggapi isu tawaran kursi menteri ini. Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menyebut ada pihak yang sengaja melontarkan narasi picik untuk menjegal Anies Baswedan agar batal nyapres.

Menurut Willy, narasi semacam ini mendegradasi dua aktor sekaligus, yaitu PKS dan kekuasaan itu sendiri. Jika narasi ini terus dikembangkan, kata dia, tak heran jika perpolitikan Indonesia dicap hitam dan kotor karena isinya melulu teror.

“PKS itu sudah mendeklarasikan dirinya itu oposisi. Ibarat mau berbuka, ini sudah azan asar, sebentar lagi magrib. Terus mereka ditawarin seperti itu? Dan mereka statement, ini narasi yang benar-benar picik,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 1 November 2022.

Willy menyebut pihak yang menawari PKS ini ibarat buta mata, buta telinga, dan buta hati. Kendati demikian, ia mengaku tak tahu-menahu soal sosok menteri yang mengusulkan tawaran ini.

Sementara itu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyebut partainya belum mendengar adanya isu tawaran menteri kepada PKS. Kendati demikian, dia hakulyakin bahwa PKS punya integritas tinggi, sehingga tawaran semacam ini tak bakal menggoyahkan iman politik PKS.

“Kami tidak pernah mendengar itu. Kami meyakini betul bahwa PKS punya integritas sebagai oposisi, tentu akan terus menjaga marwah integritasnya,” kata Kamhar kepada Tempo, Sabtu, 5 November 2022.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut kabar PKS ditawari Menteri dan dibiayai oleh pengusaha dalam Pemilihan Umum 2024 sudah ramai dibicarakan. Tawaran ini bakal berada di genggaman PKS asalkan tidak mengusung Anies Baswedan. Menurut Adi, proposisi ini menggiurkan. Namun, kata dia, tawaran ini juga bisa memicu keterbelahan di internal PKS.

“Isu tawaran dua menteri dan pembiyaan Pemilu ke PKS mungkin saja bisa jadi pemicu keterbelahan internal PKS. Ada yang pro dan kontra. Meski PKS selalu membantah soal ini belakangan ini, tapi isu ini terus bergulir sampai sekarang,” kata Adi kepada Tempo, Rabu, 2 November 2022.

Adapun soal penjegalan terhadap Anies disebut Adi perkara biasa. Sebagai kompetitor, wajar jika satu sama lain saling jegal agar tak bisa maju Pilpres.

Selama cara penjegalan tak melanggar aturan, kata dia, maka jegal-menjegal tak menjadi soal. Namun, menjadi haram hukumnya jika penjegalan ditunaikan dengan cara-cara kotor yang anti demokrasi dan melawan hukum.

“Toh yang lain juga berusaha hanya dirinya yang bisa maju, yang lain tak bisa maju. Bahkan kalau bisa semua partai diborong agar calon tunggal tak ada lawan. Itulah politik kita,” kata Adi.

Bukan Pertama Kali Ditawari Kursi Menteri

PKS mengaku pernah diajak masuk ke kabinet Joko Widodo alias Jokowi. Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, menyebut ajakan ini ditawarkan pada periode pertama dan awal periode kedua pemerintahan Jokowi.

“Kalau dulu periode pertama dan masa awal periode kedua Jokowi pernah dapat tawaran. Dan PKS konsisten memutuskan di luar pemerintahan,” kata Kholid saat dihubungi, Jumat, 28 Oktober 2022.

Kholid menegaskan bahwa hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuro VII menetapkan bahwa PKS tetap menjadi partai oposisi hingga 2024. Menurut dia, keputusan ini mengikat kepada seluruh anggota, pengurus, dan pimpinan.

“Ketua Majelis Syura, Wakil Ketua, Presiden, dan Sekretaris Jenderal tidak bisa secara sepihak mengubah keputusan,” kata dia kepada Tempo, Jumat, 4 November 2022.

Saat ditawari masuk ke kabinet, Kholid menyebut tidak ada posisi spesifik yang disiapkan. Ia juga enggan berkomentar soal pihak yang memberi tawaran tersebut. “Adalah (yang mengajak masuk kabinet). Posisi tidak spesifik. Tapi tawaran masuk kabinet ada saat itu. Namun PKS tetap putuskan oposisi,” ujarnya.

Tawaran Menteri Tak Goyahkan Koalisi

Kholid menampik jika isu tawaran Menteri kepada PKS berpengaruh terhadap proses pembentukan koalisi bersama Partai NasDem dan Demokrat. Menurut dia, isu ini tidak masuk dalam kalkulasi politik kala ketiga partai membahas kepastian berkoalisi.

“Isu menteri itu tidak masuk hitungan sama sekali dalam proses pengambilan keputusan koalisi. Itu noise dan rumor yang mengaburkan situasi saja. Karena keputusan Majelis Syura sudah loud and clear, PKS oposisi hingga 2024,” kata dia.

Menurut Kholid, tim kecil dari PKS, NasDem, dan Demokrat sudah membahas banyak hal. Sejauh ini, kata dia, ketiga partai kompak dan solid untuk membentuk koalisi.

“Udah jauh pembahasan di poros perubahan. Alhamdulillah kami kompak dan solid. Perbedaan itu alamiah, dinamika politik yang biasa saja,” kata dia pada Sabtu, 5 November 2022.

Saat tim kecil dihadapkan pada dinamika, Kholid menyebut ketiganya sama-sama berjuang mencari titik temu, alih-alih titik tolak. Dia mengatakan semangat untuk mencari titik temu merupakan modal penting untuk mewujudkan kesepakatan.

Senada dengan Kholid, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menyebut isu menteri tak berdampak pada rencana koalisi. Dia mengatakan komunikasi dan pertemuan dengan PKS dan Partai Demokrat terus menunjukkan kemajuan.

“NasDem, PKS, dan Demokrat sedang berkomunikasi, banyak pertemuan dan pemikiran. Sejauh ini kita tidak pernah melihat, mendengar, merasakan (isu menteri),” kata Ali kepada Tempo, Sabtu, 5 November 2022.

Baca: Anies Baswedan Ungkap 3 Kriteria Sosok Cawapresnnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.








Dukung Kaesang Maju Pilkada Depok dan Kalahkan PKS, Relawan Ganjar Pakai Jurus Jempol

7 jam lalu

GP Center saat deklarasi mendukung Kaesang Pangarep sebagai Calon Wali Kota Depok untuk Pilkada Depok 2023 di Jalan Merdeka, Keluraham Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Sabtu, 1 April 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Dukung Kaesang Maju Pilkada Depok dan Kalahkan PKS, Relawan Ganjar Pakai Jurus Jempol

Relawan Ganjar Pranowo (GP) Center yakin Kaesang Pangarep bisa menang Pilkada Depok dan meruntuhkan dominasi PKS di sana


Soal Koalisi Besar, Golkar: Belum Ada Putusan Apa Pun

13 jam lalu

(Dari kiri) Bendahara Umum Partai NasDem Sahroni, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara buka bersama di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Maret 2023.
Soal Koalisi Besar, Golkar: Belum Ada Putusan Apa Pun

Golkar menyatakan hingga saat ini belum ada putusan apa pun soal wacana koalisi besar meskipun komunikasi terus berjalan dengan berbagai partai.


Lukas Enembe Ajukan Praperadilan, KPK Nyatakan Siap Hadapi

15 jam lalu

Tersangka korupsi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua, Gubernur Papua (nonaktif), Lukas Enembe dan tersangka korupsi proyek pembangunan infrastruktur dari pembiayaan APBD Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Tahun 2013-2019, Bupati Bupati Mamberamo Tengah, Papua Ricky Ham Pagawak (kiri), menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 10 Maret 2023. Dalam pemeriksaan ini penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dalam rangka pengumpulan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka Lukas Enembe dan perpanjangan penahanan selama 40 hari terhadap tersangka Ricky Ham Pagawak. TEMPO/Imam Sukamto
Lukas Enembe Ajukan Praperadilan, KPK Nyatakan Siap Hadapi

KPK meyakini kasus Lukas Enembe benar secara formil maupun materiil.


NasDem Interupsi, Prasetyo Edi Bela Heru Budi di Hadapan DPRD DKI pada Rapat Paripurna

20 jam lalu

Rapat paripurna penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2022. TEMPO/Lani Diana
NasDem Interupsi, Prasetyo Edi Bela Heru Budi di Hadapan DPRD DKI pada Rapat Paripurna

Prasetyo Edi Marsudi membela Heru Budi di hadapan anggota dewan atas ketidakhadirannya pada Rapat Paripurna karena alasan kesehatan.


PKB Genjot Sosialisasi Muhaimin Selama Ramadhan Setelah Masuk Lima Besar Capres

23 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kiri) menghadiri Ijtima Ulama Jakarta di Jakarta, Kamis 2 Februari 2023. PKB menggelar Ijtima Ulama Jakarta dengan mengusung tema
PKB Genjot Sosialisasi Muhaimin Selama Ramadhan Setelah Masuk Lima Besar Capres

Jazilul Fawaid menyebut pihaknya bakal menggenjot sosialisasi Muhaimin Iskandar di bulan Ramadan 2023 untuk menaikan elektabilitas.


PKB Sebut Koalisi KIR Tidak Pernah Perhitungkan Duet Prabowo-Ganjar

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Jazilul Fawaid dalam acara Kongres XVI Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, 15 Juli 2022. Dok.Istimewa
PKB Sebut Koalisi KIR Tidak Pernah Perhitungkan Duet Prabowo-Ganjar

Jazilul Fawaid mengatakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) tidak pernah memperhitungkan menduetkan Prabowo-Ganjar


Politikus NasDem Nova Paloh Sebut Heru Budi dan Anies Baswedan Tidak Ada Bedanya

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menandatangani Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2023 yang disepakati senilai Rp 83,78 triliun di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2022. TEMPO/Lani Diana
Politikus NasDem Nova Paloh Sebut Heru Budi dan Anies Baswedan Tidak Ada Bedanya

Ketua DPRD Prasetyo Edi menegur Nova Paloh yang telat datang rapat paripurna sehingga tidak tahu kalau Heru Budi izin sakit.


Dugaan Korupsi BTS Bakti, Partai Nasdem Pecat Johnny Plate jika Terbukti Terlibat

1 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai NasDem, Johnny Gerard Plate, saat memberikan tanggapan soal desakan agar partainya mundur dari Kabinet Indonesia Maju pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Oktober 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Dugaan Korupsi BTS Bakti, Partai Nasdem Pecat Johnny Plate jika Terbukti Terlibat

Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan Johnny Plate akan dipecat jika terbukti terlibat kasus korupsi BTS Bakti Kominfo.


Profil Istri Bupati Kapuas, KPK Tetapkan Ary Egahni Anggota DPR Komisi Hukum yang Terjerat Kasus Korupsi

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat  saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke provinsi Kalteng, Jumat (16/9/2022). Foto: Tiara/nvl
Profil Istri Bupati Kapuas, KPK Tetapkan Ary Egahni Anggota DPR Komisi Hukum yang Terjerat Kasus Korupsi

KPK sebut anggota DPR Komisi III (Hukum) Ary Egahni terjerat kasus korupsi Rp8,7 miliar bersama suaminya, Bupati Kapuas Ben Bharim S. Bahat.


Ibas Demokrat Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Usai RI Batal Jadi Penyelenggara Piala Dunia U-20

1 hari lalu

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas membacakan ikrar kesetiaan di tangga Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang dipimpin oleh Ibas membacakan ikrar kesetiaan, tunduk, patuh pada konstitusi Partai Demokrat yang telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Demokrat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ibas Demokrat Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Usai RI Batal Jadi Penyelenggara Piala Dunia U-20

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyayangkan FIFA yang mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20