Iming-Iming Menteri untuk PKS Demi Goyang Koalisi

Reporter

Editor

Amirullah

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai NasDem, dan Partai Demokrat di kediamannya, Jakarta, 25 Oktober 2022. Foto: Instagram/Anies Baswedan

TEMPO.CO, Jakarta - Internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sontak kaget kala mendengar rumor bahwa partainya ditawari dua kursi menteri di kabinet Joko Widodo alias Jokowi. Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Sohibul Iman, menyebut partainya langsung menelusuri informasi ini.

Rupanya, usulan ini datang dari seorang menteri yang ada di kabinet Jokowi. Adapun Menteri ini juga merupakan seorang Ketua Umum partai politik. “Kami telusuri info tersebut, ternyata itu usulan dari seorang menteri yang juga ketua umum sebuah partai kepada Jokowi,” kata Sohibul kepada Tempo, Sabtu, 5 November 2022.

Konon, kata Sohibul, Jokowi senang dengan proposisi tersebut. Presiden menilai usulan menterinya out of the box. Kendati demikian, Sohibul menyebut tawaran ini belum sampai kepada PKS. “Jadi menteri tersebut usul kepada Jokowi agar memberikan 2 kursi menteri buat PKS. Tapi tawaran itu belum datang ke PKS,” kata dia.

Isu tawaran menteri ini meruak di tengah proses pembentukan koalisi antara PKS, Partai NasDem, dan Partai Demokrat. Ketiga partai telah bersepakat menjagokan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024. Iming-iming menteri kepada PKS disebut-sebut merupakan upaya agar Anies batal diusung.

Sohibul menegaskan sikap PKS sudah bulat. Ada atau tidaknya tawaran kursi menteri, kata dia, posisi PKS sebagai partai oposisi tak akan goyah.

Dia menjelaskan, partainya bakal terang-terangan menolak karena Majelis Syura telah membuat keputusan. PKS, kata dia, akan berkukuh berada di luar pemerintahan hingga akhir kepemimpinan Jokowi.

“Ada atau tidak ada tawaran tersebut, sikap PKS jelas menolak karena sudah punya keputusan Majelis Syura bahwa PKS akan tetap di luar pemerintahan sampai akhir pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Calon mitra koalisi PKS, yakni Partai NasDem, mencak-mencak menanggapi isu tawaran kursi menteri ini. Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menyebut ada pihak yang sengaja melontarkan narasi picik untuk menjegal Anies Baswedan agar batal nyapres.

Menurut Willy, narasi semacam ini mendegradasi dua aktor sekaligus, yaitu PKS dan kekuasaan itu sendiri. Jika narasi ini terus dikembangkan, kata dia, tak heran jika perpolitikan Indonesia dicap hitam dan kotor karena isinya melulu teror.

“PKS itu sudah mendeklarasikan dirinya itu oposisi. Ibarat mau berbuka, ini sudah azan asar, sebentar lagi magrib. Terus mereka ditawarin seperti itu? Dan mereka statement, ini narasi yang benar-benar picik,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 1 November 2022.

Willy menyebut pihak yang menawari PKS ini ibarat buta mata, buta telinga, dan buta hati. Kendati demikian, ia mengaku tak tahu-menahu soal sosok menteri yang mengusulkan tawaran ini.

Sementara itu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyebut partainya belum mendengar adanya isu tawaran menteri kepada PKS. Kendati demikian, dia hakulyakin bahwa PKS punya integritas tinggi, sehingga tawaran semacam ini tak bakal menggoyahkan iman politik PKS.

“Kami tidak pernah mendengar itu. Kami meyakini betul bahwa PKS punya integritas sebagai oposisi, tentu akan terus menjaga marwah integritasnya,” kata Kamhar kepada Tempo, Sabtu, 5 November 2022.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut kabar PKS ditawari Menteri dan dibiayai oleh pengusaha dalam Pemilihan Umum 2024 sudah ramai dibicarakan. Tawaran ini bakal berada di genggaman PKS asalkan tidak mengusung Anies Baswedan. Menurut Adi, proposisi ini menggiurkan. Namun, kata dia, tawaran ini juga bisa memicu keterbelahan di internal PKS.

“Isu tawaran dua menteri dan pembiyaan Pemilu ke PKS mungkin saja bisa jadi pemicu keterbelahan internal PKS. Ada yang pro dan kontra. Meski PKS selalu membantah soal ini belakangan ini, tapi isu ini terus bergulir sampai sekarang,” kata Adi kepada Tempo, Rabu, 2 November 2022.

Adapun soal penjegalan terhadap Anies disebut Adi perkara biasa. Sebagai kompetitor, wajar jika satu sama lain saling jegal agar tak bisa maju Pilpres.

Selama cara penjegalan tak melanggar aturan, kata dia, maka jegal-menjegal tak menjadi soal. Namun, menjadi haram hukumnya jika penjegalan ditunaikan dengan cara-cara kotor yang anti demokrasi dan melawan hukum.

“Toh yang lain juga berusaha hanya dirinya yang bisa maju, yang lain tak bisa maju. Bahkan kalau bisa semua partai diborong agar calon tunggal tak ada lawan. Itulah politik kita,” kata Adi.

Bukan Pertama Kali Ditawari Kursi Menteri

PKS mengaku pernah diajak masuk ke kabinet Joko Widodo alias Jokowi. Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, menyebut ajakan ini ditawarkan pada periode pertama dan awal periode kedua pemerintahan Jokowi.

“Kalau dulu periode pertama dan masa awal periode kedua Jokowi pernah dapat tawaran. Dan PKS konsisten memutuskan di luar pemerintahan,” kata Kholid saat dihubungi, Jumat, 28 Oktober 2022.

Kholid menegaskan bahwa hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuro VII menetapkan bahwa PKS tetap menjadi partai oposisi hingga 2024. Menurut dia, keputusan ini mengikat kepada seluruh anggota, pengurus, dan pimpinan.

“Ketua Majelis Syura, Wakil Ketua, Presiden, dan Sekretaris Jenderal tidak bisa secara sepihak mengubah keputusan,” kata dia kepada Tempo, Jumat, 4 November 2022.

Saat ditawari masuk ke kabinet, Kholid menyebut tidak ada posisi spesifik yang disiapkan. Ia juga enggan berkomentar soal pihak yang memberi tawaran tersebut. “Adalah (yang mengajak masuk kabinet). Posisi tidak spesifik. Tapi tawaran masuk kabinet ada saat itu. Namun PKS tetap putuskan oposisi,” ujarnya.

Tawaran Menteri Tak Goyahkan Koalisi

Kholid menampik jika isu tawaran Menteri kepada PKS berpengaruh terhadap proses pembentukan koalisi bersama Partai NasDem dan Demokrat. Menurut dia, isu ini tidak masuk dalam kalkulasi politik kala ketiga partai membahas kepastian berkoalisi.

“Isu menteri itu tidak masuk hitungan sama sekali dalam proses pengambilan keputusan koalisi. Itu noise dan rumor yang mengaburkan situasi saja. Karena keputusan Majelis Syura sudah loud and clear, PKS oposisi hingga 2024,” kata dia.

Menurut Kholid, tim kecil dari PKS, NasDem, dan Demokrat sudah membahas banyak hal. Sejauh ini, kata dia, ketiga partai kompak dan solid untuk membentuk koalisi.

“Udah jauh pembahasan di poros perubahan. Alhamdulillah kami kompak dan solid. Perbedaan itu alamiah, dinamika politik yang biasa saja,” kata dia pada Sabtu, 5 November 2022.

Saat tim kecil dihadapkan pada dinamika, Kholid menyebut ketiganya sama-sama berjuang mencari titik temu, alih-alih titik tolak. Dia mengatakan semangat untuk mencari titik temu merupakan modal penting untuk mewujudkan kesepakatan.

Senada dengan Kholid, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menyebut isu menteri tak berdampak pada rencana koalisi. Dia mengatakan komunikasi dan pertemuan dengan PKS dan Partai Demokrat terus menunjukkan kemajuan.

“NasDem, PKS, dan Demokrat sedang berkomunikasi, banyak pertemuan dan pemikiran. Sejauh ini kita tidak pernah melihat, mendengar, merasakan (isu menteri),” kata Ali kepada Tempo, Sabtu, 5 November 2022.

Baca: Anies Baswedan Ungkap 3 Kriteria Sosok Cawapresnnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Begini Komentar Prabowo soal Jokowi Dukung Capres Berambut Putih

15 jam lalu

Begini Komentar Prabowo soal Jokowi Dukung Capres Berambut Putih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mendukung calon presiden berambut putih.


Respons Prabowo soal Jokowi Ajak Relawan Pilih Capres Berambut Putih

17 jam lalu

Respons Prabowo soal Jokowi Ajak Relawan Pilih Capres Berambut Putih

Jokowi menyebut ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat memiliki banyak keriput pada wajahnya dan berambut putih.


Demokrat Kritik Analogi Jokowi: Keriput dan Rambut Putih Tanda Penuaan

1 hari lalu

Demokrat Kritik Analogi Jokowi: Keriput dan Rambut Putih Tanda Penuaan

Demokrat menilai ucapan Jokowi bahwa pemimpin yang memikirkan rakyat adalah yang berambut putih dan memiliki keriput sebagai pembodohan.


Demokrat Kritik Acara Nusantara Bersatu: Lebih Baik Dananya Untuk Korban Gempa Cianjur

1 hari lalu

Demokrat Kritik Acara Nusantara Bersatu: Lebih Baik Dananya Untuk Korban Gempa Cianjur

Partai Demokrat menyebut dana acara Nusantara Bersatu lebih baik disalurkan untuk korban Gempa Cianjur.


Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

1 hari lalu

Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

Jakpro dan Pemprov DKI sepakat menggunakan pergub Anies Baswedan sebagai acuan penetapan tarif sewa Kampung Susun Bayam.


Politikus PDIP Sebut Jokowi Terpaksa Hadiri Acara Nusantara Bersatu

1 hari lalu

Politikus PDIP Sebut Jokowi Terpaksa Hadiri Acara Nusantara Bersatu

Politikus PDIP Deddy Sitorus menilai Presiden Jokowi dijebak untuk hadir pada acara Nusantara Bersatu di Stadion GBK Sabtu kemarin.


Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

1 hari lalu

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

Hasil survei terbaru SMRC menunjukkan Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan jika Pilpres 2024 dilakukan saat ini.


Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

1 hari lalu

Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

Jakpro memastikan tarif sewa Kampung Susun Bayam mengacu ke Pergub yang diteken Anies Baswedan. Tak pakai tarif keekonomian Jakpro.


Pernyataan Jokowi Soal Rambut Putih Disebut Beri Pengaruh Elektoral untuk Ganjar Pranowo

2 hari lalu

Pernyataan Jokowi Soal Rambut Putih Disebut Beri Pengaruh Elektoral untuk Ganjar Pranowo

Agung menyebut dampak elektoral Jokowi ini bakal sangat penting untuk Ganjar Pranowo, bila Pilpres 2024 berlangsung kompetitif.


UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

2 hari lalu

UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

Rencana pemerintah merevisi UU IKN yang baru berumur 9 bulan menuai kritik