TEMPO.CO, Jakarta - Pembunuhan massal terhadap 36 orang termasuk 24 anak-anak di Thailand pada Kamis, 6 Oktober 2022, menyadarkan masyarakat dan pemerintah bahaya penggunaan narkoba dan senjata yang tidak terkontrol.
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha memerintahkan lembaga-lembaga penegak hukum untuk memperketat aturan kepemilikan senjata dan menindak penggunaan narkoba setelah pembunuhan massal oleh seorang mantan polisi di pusat penitipan anak yang pergi membuat negara itu terkejut.
Sebanyak 36 orang termasuk 24 anak tewas akibat amukan dengan pisau dan senjata oleh mantan polisi yang kemudian bunuh diri di Uthai Sawan, sebuah kota 500 km timur laut Bangkok. Kejadian ini adalah salah satu pembunuhan terhadap anak terburuk dalam pembantaian oleh seorang pembunuh tunggal dalam sejarah.
Prayuth telah menginstruksikan pihak berwenang untuk secara proaktif mencari dan menguji penggunaan obat-obatan terlarang di antara para pejabat dan masyarakat, dan meningkatkan perawatan untuk pecandu, kata juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri.
Perdana Menteri telah memerintahkan pihak berwenang mencabut lisensi senjata dari pemilik terdaftar yang dilaporkan berperilaku "mengancam masyarakat" dan "menciptakan kekacauan atau menyebabkan kerusuhan", kata Anucha, di samping tindakan keras terhadap penjualan senjata ilegal, penyelundupan senjata, dan penggunaan senjata api ilegal.
Pihak berwenang Thailand berencana untuk menarik senjata pejabat dan petugas polisi yang telah menyalahgunakan senjata api mereka atau berperilaku agresif kala bertugas.
Pemeriksaan kesehatan mental reguler juga akan diperlukan untuk pelamar dan pemegang lisensi senjata, kata Kepala Polisi Jenderal Damrongsak Kittprapas.
Kepemilikan senjata tinggi di Thailand dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Senjata ilegal, banyak yang dibawa dari negara-negara yang dilanda perselisihan, adalah hal biasa.
Daerah transit narkoba
Thailand, yang belum lama ini melegalkan penggunaan ganja secara terbatas, adalah negara transit utama untuk banjir obat-obatan terlarang jenis metamfetamin dari negara bagian Shan Myanmar yang bermasalah melalui Laos.
Menurut Kantor PBB tentang Narkoba, obat-obatan ini dijual hanya 20 baht (sekitar Rp7.500) sebutir di jalanan.
Psikolog rehabilitasi Shaowpicha Techo mengatakan ada perbedaan perkotaan-pedesaan dalam layanan perawatan obat dan program pengurangan bahaya.
Meskipun bisa mudah bagi pengguna narkoba untuk menemukan bantuan kecanduan di ibukota Bangkok dan kota-kota lain, akses jauh lebih sulit di daerah pedesaan.
Thailand juga memiliki kekurangan profesional kesehatan mental, kata Shaowpicha, sementara stigma seputar penyakit mental dan penggunaan narkoba tidak menganjurkan beberapa dari mereka mencari dukungan.
"Di Thailand, kebanyakan orang tidak berbicara tentang psikologi atau kesehatan mental ... jika seseorang memiliki masalah ... [mereka diberi label] orang yang gila," katanya, menambahkan bahwa beberapa beralih ke obat -obatan alih -alih mencari perawatan.
Pakar keamanan Anthony Davis mengatakan, kebiasaan warga Thailand untuk memendam rasa kesal dan menghindari konflik, menjadi pemicu frustrasi yang berlebihan sehingga bertindak agresif.
"Sebagai konsekuensinya, keluhan pribadi dan kehilangan wajah sering ditekan ke titik ketika mereka meledak dalam kekerasan mematikan, biasanya dalam konteks laki -laki yang marah," katanya.
“Sindrom ini diperburuk dalam dinas keamanan yang diberikan lingkungan yang lebih disiplin dan hierarkis daripada di masyarakat luas di mana kadang-kadang peringkat dan hak istimewa dapat disalahgunakan.”
Lingkungan ini bersama dengan akses mudah ke senjata api membuat campuran berbahaya, kata Davis.
Kurang dari sebulan yang lalu seorang perwira Angkatan Darat menembak mati dua kolega di pangkalan pelatihan militer di Bangkok. Dan pada tahun 2020, seorang prajurit menembak jatuh 29 orang dalam amukan 17 jam yang terkait dengan sengketa utang dengan seorang perwira senior.
Reuters, SCMP
