Langkah DPR Berhentikan Aswanto Ancam Independensi Mahkamah Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman (kanan) berdiskusi dengan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi, Aswanto saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI menuai kritik keras. Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai putusan yang diambil DPR untuk memberhentikan hakim di tengah masa jabatannya tidak termuat dalam Undang-Undang MK. Dia menilai hal itu dapat membahayakan independensi MK.

"Independensi peradilan itu prinsip penting secara global, hakim tidak boleh 'dievaluasi' di tengah masa jabatannya secara politik oleh lembaga politik berdasarkan putusannya", kata pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ini.

Bivitri menegaskan evaluasi terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan DPR bukan berarti bisa seenaknya melakukan pemecatan di tengah masa jabatan. Ia juga menjelaskan, surat yang diterima DPR dari MK sebenarnya hanya untuk mengkonfirmasi soal Putusan MK dan bukan meminta pergantian hakim.

Soal alasan pencopotan Aswanto karena sering menganulir produk hukum DPR, Bivitri menilai itu keliru dan sangat politis. Dia menyatakan alasan tersebut seakan-akan DPR ingin menghukum hakim yang membatalkan produk undang-undang buatan mereka. "Seorang hakim tidak boleh ditarik karena putusannya menyebalkan bagi politisi", kata dia.

Senada dengan Bivitri, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan DPR tidak punya wewenang untuk mencopot hakim konstitusi. Ia menilai pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR melanggar Undang-Undang tentang MK. 

Jimly mengatakan Pasal 23 Ayat 4 UU MK menyatakan bahwa pemberhentian hakim hanya bisa dilakukan dengan Keputusan Presiden atas permintaan dari Ketua MK. Lembaga yang mengusulkan, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung tidak berhak mengusulkan pemberhentian hakim konstitusi.

Menurut Jimly, UU MK juga mengatur sebab-sebab seorang hakim konstitusi bisa diberhentikan. “Jadi kalau tidak ada surat dari MK tidak bisa diberhentikan,” kata dia. Jimly beranggapan alasan DPR memberhentikan Aswanto karena sering menganulir peraturan yang dibuat oleh DPR adalah alasan yang tidak ada dalam UU.

Adapun Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman berkukuh bahwa pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto oleh DPR RI melaui rapat paripurna sudah sesuai konstitusi. Ia mengatakan dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa DPR dapat mengajukan Hakim Konstitusi.

Menurut dia, dengan adanya hak mengajukan, artinya DPR juga mendapat wewenangnya untuk memberhentikan Hakim Konstitusi yang dulu mereka ajukan. Hal ini Habiburokhman kemukakan karena banyaknya protes terhadap keputusan DPR memberhentikan Aswanto., 

"Yang substansi adalah DPR, bukan hanya Komisi III, melaksanakan hak konstitusionalnya," ujar Habiburokhman saat dihubungi Tempo, Ahad, 9 Oktober 2022.

Habiburokhman menerangkan, keputusan DPR tersebut merupakan respon terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh MK dengan mengirimkan Surat Kepada DPR RI Nomor 3010/KP.10/07/2022. Surat itu berisi Pemberitahuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 Tentang Uji Materi Terhadap UU MK Nomor 7 Tahun 2020. 

Ia mengatakan MK menginginkan penegasan agar ketentuan Pasal 87b dalam UU tersebut tidak terkesan dibuat untuk memberikan keistimewaan terselubung bagi orang-orang tertentu yang saat ini sedang menjabat sebagai Hakim Konstitusi. Pasal 87b mengatur batas usia masa tugas Hakim MK yang bisa sampai 70 tahun, selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun.

Adapun Aswanto merupakan salah satu Hakim Konstitusi termuda yang masih berusia 58 tahun. Sementara hakim lainnya seperti Ketua MK Anwar Usman berusia 66 tahun, anggota Hakim MK Wahidudin Adams 68 tahun, hingga Manahan MP Sitompul 69 tahun. Dengan adanya Pasal 87b, Habiburokhman mengatakan Aswanto dapat menjadi satu Hakim MK dengan durasi terlama, yakni sampai tahun 2029. 

Politikus Partai Gerindra itu berpendapat dengan adanya pemberhentian tersebut, menjadi jelas bahwa Aswanto tidak mendapat "keistimewaan terselubung" dari ketentuan Pasal 87b. 

"Dapat dipahami bahwa inti tindakan hukum tersebut adalah MK meminta penegasan kepada DPR selaku pembuat UU MK Nomor 7 Tahun 2020 apakah masih berkenan melanjutkan masa jabatan 3 hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR," kata Habiburokhman. 

Alasan politis

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengungkapkan alasan yang lebih politis tentang pemberhentian Aswanto. Ia mengakui kebijakan pemberhentian itu diambil karena Aswanto kerap menganulir produk hukum DPR. 

Padahal menurut politikus PDIP ini, Aswanto merupakan wakil DPR di MK. Sebab, Aswanto bisa duduk di jabatannya sebagai Wakil Ketua MK karena diajukan oleh DPR. 

"Tentu mengecewakan dong. Ya gimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia, dia wakilnya dari DPR. Dasarnya Anda tidak komitmen, gitu loh. Nggak komit dengan kita, ya mohon maaf lah ketika kita punya hak, dipakai lah," ujar Bambang. 

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, bahkan menyebut DPR RI telah melakukan pelanggaran konstitusi. Menurut Fadli, DPR salah menafsirkan aturan soal hak pemberhentian Hakim Konstitusi seperti yang dipaparkan oleh Habiburokhman. Fadli menyebut DPR tak berwenang memberhentikan Hakim Konstitusi tanpa penyebab yang sudah diatur di dalam Undang-Undang.

"Menurut saya DPR mesti menarik keputusannya memberhentikan Aswanto, karena terjadi kesalahan dan kekeliruan secara UU dan Konstitusi," ujar Fadli. 

Fadli mengatakan pihaknya saat ini sedang berusaha melaporkan anggota dewan yang mengeluarkan pemberhentian Aswanto itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pelaporan ini dilakukan oleh LSM Indonesia Parliamentary Center (IPC) yang tergabung dengan Perludem dalam koalisi Masyarakat Madani.

Mengenai sikap pemerintah soal pencopotan Aswanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah sudah punya pandangan hukum tersendiri terkait pencopotan Aswanto.

"(Soal) Hakim Aswanto itu, iya kita sudah punya pandangan hukum, tapi itu nanti sajalah," ujar Mahfud singkat saat dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 4 Oktober 2022. 

Mahfud menyatakan Presiden Jokowi tidak bisa menolak pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto oleh DPR. Dia juga menyatakan bahwa presiden tak bisa ikut campur soal prosedur yang dilakukan oleh para wakil rakyat.

Mahfud sebelumnya telah menyatakan bahwa presiden akan menindaklanjuti surat yang dikirimkan oleh DPR soal pencopotan hakim konstitusi Aswanto itu. Menurut Mahfud, dalam hukum tata negara, pemerintah bukan melakukan pengangkatan dalam keputusan jabatan publik yang ditentukan dan ditetapkan DPR.

"Tetapi meresmikan istilah hukumnya, artinya presiden tak boleh mempersoalkan alasannya gitu. Tapi kita lihatlah perkembangannya, presiden ndak bisa," kata Mahfud. 

M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI I FAJAR PEBRIANTO

Baca: DPR Tak Akan Anulir Pencopotan Hakim MK Aswanto






Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

5 jam lalu

Terkait Distribusi Elpiji 3 Kg, Komisi VI Serap Masukan Hiswana Migas

Di lapangan, gas elpiji 3 kg diperuntukan untuk kelompok miskin masih banyak yang digunakan oleh masyarakat ekonomi yang mampu


Denny Indrayana Blak-blakan Sebut Dukung Anies Baswedan di depan Mahfud Md

9 jam lalu

Denny Indrayana Blak-blakan Sebut Dukung Anies Baswedan di depan Mahfud Md

Denny Indrayana di depan Mahfud Md mengungkapkan soal dukungannya kepada Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dia sebut Anies tokoh anti korupsi.


Bertemu Mahfud Md, Denny Indrayana Ungkap Ada Kelompok yang Ingin Sidang Istimewa MPR

11 jam lalu

Bertemu Mahfud Md, Denny Indrayana Ungkap Ada Kelompok yang Ingin Sidang Istimewa MPR

Denny Indrayana bertemu dengan Menkopolhukam Mahfud Md. Ada isu tentang kelompok yang ingin Jokowi 3 periode.


Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

11 jam lalu

Rapat dengan Panglima TNI, DPR Pertanyakan Absennya KSAD Jenderal Dudung Abdurachman

Dalam rapat antara DPR dan Panglima TNI hari ini, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman absen. Meutya Hafid mempertanyakannya.


Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

15 jam lalu

Pakar Hukum Berharap Majelis Kehormatan MK Mampu Kembalikan Kepercayaan Publik

MK mengumumkan pembentukan MKMK. Ini untuk mengungkap dugaan pengubahan substansi putusan pencopotan mantan hakim konstitusi Aswanto.


Begini Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama

17 jam lalu

Begini Pertimbangan Hukum MK Tolak Pernikahan Beda Agama

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam pernikahan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara yang saling berkaitan.


Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

1 hari lalu

Anggota Komisi XI Minta Kontribusi Lulusan Penerima Beasiswa LPDP

LPDP yang berfokus pada pengembangan masyarakat diharapkan dapat memiliki peminatan dan kebutuhan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan.


Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

1 hari lalu

Wujudkan Stabilitas ASEAN, DPR Dorong Diplomasi Parlemen

DPR RI terus mendorong berbagai upaya melalui diplomasi parlemen untuk mewujudkan stabilitas regional di kawasan dan mendorong demokrasi di Myanmar sehingga krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri


Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

1 hari lalu

Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

Sebanyak 71 CPNS dan 31 pejabat fungsional Setjen DPR RI dilantik


Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

1 hari lalu

Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

Direktur Utama LPDP Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menyatakan, jumlah penerima beasiswa LPDP ditargetkan sebanyak 7.000 orang pada 2003.