Berikutnya, ia menargetkan pada 2022 adanya Undang-Undang EBT dan penggunaan kompor listrik untuk 2 juta rumah tangga per tahun. Selanjutnya, pada 2024 akan ada pembangunan interkoneksi, jaringan listrik pintar atau smart grid dan smart meter. Dengan begitu, setahun kemudian bauran EBT akan mencapai 23 persen yang didominasi PLTS.
Pada 2027, pemerintah juga berencana memberhentikan impor LPG dan menargetkan 42 persen EBT didominasi dari PLTS pada 2030. Saat itu, jaringan gas diproyeksikan menyentuh 10 juta rumah tangga, kendaraan listrik sebanyak 2 juta untuk mobil dan 13 juta motor, penyaluran BBG 300 ribu, pemanfaatan Dymethil Ether dengan penggunaan listrik sebesar 1.548 kWh/kapita.
Semua PLTU tahap pertama subcritical akan mengalami pensiun dini mulai 2031 dan sudah adanya interkoneksi antarpulau mulai Commercial Operation Date (COD) pada 2035 dengan konsumsi listrik sebesar 2.085 kWh/kapita dan bauran EBT mencapai 57 persen dengan didominasi PLTS, Hydro, dan Panas Bumi.
Pada 2040, bauran EBT sudah mencapai 71 persen dan tidak ada PLT Diesel yang beroperasi, Lampu LED 70 persen, tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh/kapita. Lima tahun berikutnya, pemerintah mewacanakan akan ada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama mulai COD. "Kita juga mempertimbangkan penggunaan energi nuklir yang direncanakan dimulai tahun 2045 dengan kapasitas 35 GW sampai dengan 2060," kata Arifin.
Selanjutnya, bauran EBT diharapkan sudah mencapau 87 persen pada 2050 dibarengi dengan tidak melakukan penjualan mobil konvensional dan konsumsi listrik 4.299 kWh/kapita. Terakhir, pada 2060 bauran EBT diharapkan mencapai 100 persen yang didominasi PLTS dan Hydro serta dibarengi dengan penyaluran jaringan gas sebanyak 23 juta sambungan rumah tangga, kompor listrik 52 juta rumah tangga, penggunaan kendaraan listrik, dan konsumsi listrik menyentuh angka 5.308 kWh/kapita.
Untuk mencapai seluruh target yang telah diterapkan pemerintah tersebut, sebetulnya PLN juga sudah mengambil perannya untuk membantu merealisasikan penggunaan kompor listrik. Pada Maret 2021, PLN bahkan telah nota kesepahaman dengan 9 BUMN melaksanakan gerakan penggunaan kompor induksi.
BUMN itu adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan Perum Perumnas, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Setahun kemudian, PLN mulai merealisasikan pilot project konversi kompor LPG ke kompor induksi di dua tempat, yaitu Bali dan Solo. Untuk di Solo, program ini ini menyasar 1.018 pelanggan, yang terdiri dari 542 pelanggan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), 458 pelanggan Non DTKS dan 18 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Pada Juli 2022, bos PLN mengumumkan sudah berhasil mengubah 1.000 kompor LPG punya masyarakat ke kompor induksi atau kompor listrik. "Seluruh pelanggan yang tergabung dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini telah mendapatkan bantuan berupa kompor induksi beserta alat masaknya,” ujar Darmawan.
Konversi kompor ini, kata dia, sudah menjadi amanat Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Melalui langkah ini dipastikannya pemerintah bisa menghemat APBN dan memperbaiki neraca keuangan negara. Apalagi konversi itu tidak mengubah daya listrik yang sudah digunakan masing-masing rumah tangganya yaitu untuk golongan daya listrik 450 VA dan 900 VA.
Selanjutnya: Selain Solo, Bali juga menjadi tempat uji coba.
