TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi telah menyerahkan tiga nama calon Pj Gubernur DKI pengganti Gubernur Anies Baswedan kepada Kemendagri. Dia diterima oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro pada Rabu, 14 September lalu.
Sehari sebelumnya, DPRD DKI telah menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) membahas tiga calon Pj Gubernur DKI. Tiga nama yang muncul adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar, dan Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali.
Staf khusus Mendagri, Kastorius Sinaga mengatakan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan usulan DPRD DKI akan diverifikasi terlebih dulu. Setelah itu, 3 nama tersebut akan diusulkan ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Semuanya diverifikasi dahulu persyaratan formilnya, administrasinya, lalu nanti akan dibawakan bapak Mendagri diusulkan ke Presiden," kata dia di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu, 14 September 2022.
Kemendagri juga akan menyodorkan tiga nama, sehingga total ada enam orang yang akan dibahas siapa cocok menjadi pengganti Gubernur DKI Jakarta hingga 2024.
Menurut Kastorius, penunjukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan bakal mempertimbangkan syarat administrasi, kualifikasi, dan rekam jejak calon. Dia berujar ada beberapa proses lainnya, tapi tak didetailkan. "Sehingga proses kita anggap sesuatu yang memang memenuhi keinginan masyarakat bahwa ini demokratis, transparan, dan akuntabel," terang dia.
Dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI Jakarta tersebut, Heru dan Marullah masing-masing mengantongi sembilan suara. Artinya seluruh fraksi di DPRD DKI yang berjumlah sembilan fraksi memilih dua figur tersebut.
Setelah terpilih tiga nama usulan dari DPRD DKI, kewenangan akhir ada di tangan Presiden Joko Widodo yang akan memilih satu orang sebagai Penjabat Gubernur DKI menggantikan Anies Baswedan yang akan mengakhiri masa jabatan pada 16 Oktober 2022 bersama dengan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (kanan) mengacungkan palu saat memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) terkait tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 13 September 2022. Rapimgab yang dihadiri oleh pimpinan sembilan fraksi memutuskan tiga nama yang akan diberikan kepada Menteri Dalam Negeri, yakni Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Selain dari DPRD DKI, Kementerian Dalam Negeri juga mengusulkan tiga nama, sehingga total akan ada enam nama yang diusulkan kepada Presiden Jokowi. Nama-nama usulan dari Kemendagri bisa sama dengan tiga nama yang diusulkan DPRD DKI atau berbeda.
Heru Budi Hartono
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hardiyanto Kenneth menilai Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono merupakan paket komplit untuk menjadi penjabat Gubernur (Pj Gubernur) DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang habis masa kepemimpinannya Oktober 2022.
Sebab, kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu, dari ketiga nama yang berembus yakni Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali dan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro, nama pertama lebih menonjol dan memahami permasalahan di ibu kota.
"Jika dilihat dari syarat dan karakter yang layak untuk mengisi jabatan tersebut ada di sosok Pak Heru Budi. Menurut saya Beliau sudah paket komplit, beliau sangat memahami tentang seluk beluk permasalahan di Jakarta," kata Kenneth dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 21 Mei 2022.
Menurut Kenneth, Heru Budi memiliki segudang pengalaman di lingkup birokrasi selama hampir seperempat abad di Jakarta, mulai dari Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara pada 1993, lalu menjadi Wali Kota Jakarta Utara, hingga menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.
"Pengalaman Pak Heru Budi di lingkup birokrasi itu sudah melebihi kata cukup untuk menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Rekam jejak beliau selama ini terbilang sangat baik, seperti pernah mengusulkan larangan penggunaan kendaraan pribadi setiap Jumat pekan pertama untuk SKPD DKI, dan itu berhasil," tuturnya.
Pria kelahiran Medan pada 13 Desember 1965 itu juga, kata Kenneth, memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak masih di DKI Jakarta hingga sebagai Kepala Sekretariat Presiden yang merupakan suatu poin keunggulan tersendiri karena akan paham permasalahan Jakarta dan nasional.
Selain itu, sambung Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) PPRA Angkatan LXII itu, Heru Budi juga dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tidak pernah lelah dalam persoalan kebaikan masyarakat, seperti yang sudah dilakukannya ketika menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara.
"Menurut sepengetahuan saya, Beliau itu tipe pekerja keras, dan tidak banyak teori. Track record pengalamannya, saat menjadi Wali Kota Jakarta Utara yaitu beliau merevitalisasi Waduk Pluit. Dengan itu seharusnya sudah terbukti yang bersangkutan bisa melanjutkan program yang sedang berjalan dan diteruskan dari gubernur sebelumnya," Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDIP DKI Jakarta itu.
Heru Budi Hartono menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) sejak 2017. Heru diketahui sempat duduk diberbagai kursi jabatan di DKI Jakarta, salah satunya sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014. ANTARA
Kenneth juga menilai Heru memiliki jiwa komunikasi yang baik, hal tersebut bisa menjadi modal Heru Budi pada saat dilantik menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta untuk menjalin komunikasi yang harmonis dengan para anggota DPRD DKI Jakarta, serta pengalamannya menjadi Kepala Sekretariat Presiden otomatis mempunyai jaringan yang luas terhadap Lembaga Kementerian di Kabinet Jokowi.
Karena hal tersebut, otomatis akan memudahkan tugasnya untuk berkomunikasi lintas Lembaga Negara pada saat diberi amanah menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
"Pak Heru, saya nilai mempunyai jiwa komunikasi yang baik, bisa dijadikan modal Beliau untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan para anggota dewan Kebon Sirih. Lalu jaringan sebagai Kasetpres bisa dipakai untuk berkomunikasi lintas Kementerian, mengingat bahwa Jakarta ini dalam mengeksekusi berapa kebijakannya tetap harus melibatkan Pemerintah Pusat," ucapnya.
Karena itu, Kenneth menilai Heru Budi Hartono yang lebih cocok menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta, namun dia tetap mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Sekretaris Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyerahkan soal proses penetapan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Masih proses di Kemendagri kan," kata Heru saat dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu, 14 September 2022.
Pada Selasa (13/9), DPRD DKI Jakarta menyepakati tiga nama untuk diusulkan ke Kemendagri sebagai calon Pj DKI Jakarta yaitu Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharuddin. "Mekanismenya kan Mendagri mengusulkan nama-nama ke Presiden, dan tahapan berikutnya dibahas lagi di TPA (Tim Penilai Akhir) oleh Presiden dan lembaga terkait," ucap Heru.
Bahtiar
Pendapat berbeda diberikan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro. Menurut dia, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mumpuni sebagai calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta. Bagi dia, Bahtiar mampu mengharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
"Beliau sangat fasih mengurus daerah, networking yang luas dengan akademisi, intelektual, LSM, media, cukup baik hubungannya," kata Siti Zuhro di Jakarta, Jumat 16 September 2022, seperti dikutip dari Antara.
Sosok seperti Bahtiar, kata Siti, diperlukan untuk memimpin Provinsi DKI Jakarta yang akan meninggalkan status sebagai Ibu Kota Negara. Alasannya DKI Jakarta membutuhkan pemimpin yang memiliki kompetensi, paham alur pemerintahan dan memiliki rekam jejak baik. Pj Gubernur juga harus berpengalaman di dunia pemerintahan.
Sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dinilai cukup tepat mengisi kursi Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Anies Baswedan pada 16 Oktober mendatang. Bahtiar dianggap sanggup menjalin komunikasi dengan berbagai pihak secara vertikal maupun horizontal. "Pak Bahtiar sudah malang melintang di Kemendagri dan mengurus tentang pemilu," ujarnya.
Posisi Netral Bahtiar Mendukung Hubungan dan Jaringan Luas
Peneliti bidang politik BRIN itu mengatakan Bahtiar bisa menjalin hubungan dan jaringan yang luas karena ditunjang posisinya yang netral. Dia adalah aparatur sipil negara (ASN) dengan golongan pejabat tinggi madya atau eselon I di Kemendagri. "Posisi strategis itu, akan mudah dimanfaatkan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan kewenangannya sebagai penjabat kepala daerah," kata Siti.
Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nantinya diberikan kewenangan memimpin DKI Jakarta, namun harus dengan seizin Kemendagri. Sebagai ASN Kemendagri, Bahtiar dianggap telah paham aturan, tata krama, dan paham urusan pemerintah daerah.
Bahtiar menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sejak 2020. Sebelum masuk ke dalam bursa calon PJ Gubernur DKI Jakarta, pria asal Bone, Sulawesi Selatan ini pernah menjabat sebagai Pj Gubernur Kepulauan Riau pada 2020. Foto: Istimewa
Senada dengan Siti Zuhro, pengamat politik yang juga pemerhati pemilu Jerry Sumampouw menyarankan agar Penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Gubernur Anies Baswedan sebaiknya dari internal Kementerian Dalam Negeri. Sebab, pejabat internal Kemendagri sangat memahami persoalan pemerintah daerah.
Selain itu, kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia ini, sosok Pj Gubernur haruslah orang benar-benar memahami sekaligus berpengalaman di bidang birokrasi. Dengan bekal tersebut, mereka dapat langsung bekerja tanpa harus belajar ketika mendapat tugas.
Di lain sisi, Pj Gubernur DKI akan menghadapi tahun politik saat menjalankan roda pemerintahannya nanti. Oleh karena itu, Pj Gubernur DKI haruslah sosok yang netral dan tidak memiliki kepentingan politik menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.
Mengenai sosok tersebut, Jeirry mengomentari munculnya nama Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar yang dinilai dapat menduduki kursi Pj. Gubernur DKI Jakarta.
Alasannya, Bahtiar memiliki banyak prestasi dan pengalaman di bidang birokrasi sekaligus pernah menjadi Pejabat Sementara (Pjs.) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri). Hal ini merupakan modal utama bagi Bahtiar untuk menjadi sosok yang tepat menduduki kursi Pj. Gubernur DKI Jakarta.
Terlebih, kata dia, Jakarta menyandang status Ibu Kota dengan penduduk yang heterogen, sehingga harus benar-benar menjaga iklim kondusif. "DKI Jakarta adalah etalasenya Indonesia. Nah, dengan sikap netralitasnya, saya kira Pak Bahtiar ini bisa menjaga kota Jakarta tetap kondusif saat bangsa ini sedang merayakan pesta demokrasi 2024," ujar Jerry.
Bahtiar menyampaikan terima kasih kepada DPRD DKI Jakarta karena telah mempercayai dirinya masuk bursa sebagai salah satu calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Anies Baswedan pada Oktober mendatang.
"Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD DKI sebagai representasi politik masyarakat Jakarta dan anggota DPD RI asal Dapil Jakarta yang memberikan dukungan sebagai representasi daerah provinsi," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 14 September 2022.
Marullah Matali
Anggota DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali sebagai satu-satunya ASN di Pemprov DKI yang memenuhi syarat sebagai calon Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan. Sekda DKI itu disebut memenuhui syarat administrasi. "Ada satu orang yang memenuhi syarat administrasi. Pak Sekda memenuhi syarat," kata Gembong Warsono di Jakarta, Jumat, 9 September 2022, seperti dikutip Antara.
Deretan jabatan yang pernah dipegang Marullah Matali yaitu, staf Biro Bina Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta, Kepala Sub Dinas Bina Mental Spiritual Dinas Bintal dan Kesos DKI Jakarta, Kepala Sekretariat Dinas Sosial, Kepala Biro Pendidikan dan Mental DKI Jakarta, Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pariwisata, dan Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan. Foto: Forum Jurnalis Betawi
Secara administrasi, kata Gembong, Marullah adalah satu-satunya aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov DKI yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya atau setara eselon I. Sehingga dia memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.
Syarat untuk menjadi pj gubernur tertuang dalam pasal 201 ayat 10 pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Persyatan itu juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam UU Nomor 10 tahun 2016 disebutkan pj gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.
Saat ditanya apakah Marullah Matali siap jika benar ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Sekda DKI itu mengatakan sebagai pegawai negeri dia hanya mengikuti perintah. “Tidak ada kata-kata seperti itu ya, saya mah pegawai negeri, saya ikut saja,” katanya. “Cukup ya, saya no comment dulu ya, makasih ya. Makasih banyak.”
Baca juga: Anies Baswedan Siap Calonkan Diri Jadi Presiden, Relawan bakal Memperjuangkan Menang
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
