Mengukur Efek Nihil Windfall Komoditas terhadap RAPBN 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan telah mengantisipasi tren melandainya harga komoditas pada tahun depan dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023 atau RAPBN 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa harga komoditas global saat ini masih relatif tinggi dan volatile. Namun belakangan ada tendensi penurunan harga beberapa komoditas energi dan pangan seiring pelemahan prospek global.

“Oleh karena itu arsitektur RAPBN 2023 dirancang dengan optimis dan tetap waspada,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa, 16 Agustus 2022.

Untuk mendorong produktivitas dalam transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kata Sri Mulyani, peran APBN dikuatkan di antaranya untuk mengantisipasi pelemahan ekonomi global dan moderasi harga komoditas di tahun 2023.

Penerimaan pajak, misalnya, diharapkan melanjutkan tren positif sedangkan kepabeanan dan cukai diperkirakan tumbuh negatif karena dampak penurunan harga komoditas ekspor. “Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun depan Rp 426,3 triliun atau turun 16,6 persen dari outlook juga terutama karena melandainya harga komoditas,” ujar Sri Mulyani.

Tak adanya lagi durian runtuh atau windfall komoditas itu pula yang di antaranya yang mendorong pemerintah tetap memberikan insentif perpajakan pada tahun 2023. Tak tanggung-tanggung, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 41,5 triliun sebagai insentif perpajakan yang bakal dikucurkan seiring mulai pulihnya perekonomian. Akibat tren penurunan harga komoditas itu, tahun depan target penerimaan pajak dinaikkan dan untuk bea dan cukai diturunkan. 

Sejumlah ekonom pun angkat bicara menanggapi dampak nihilnya windfall komoditas terhadap postur APBN. Mereka pada umumnya menilai pemerintah cenderung optimistis dalam menentukan asumsi makro ekonomi tahun depan.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira dan Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, misalnya, menilai bahwa sejumlah asumsi makro dalam RAPBN 2023 seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan harga minyak Indonesia (CPI) memperlihatkan bahwa proyeksi perekonomian nasional tahun depan membaik dibanding tahun ini.

Keduanya menggaribawahi tren penurunan harga komoditas yang bakal berlanjut pada tahun 2023 berimplikasi serius pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyoroti bahwa asumsi inflasi dan pertumbuhan ekonomi akan sangat mempengaruhi proyeksi penerimaan pajak tahun depan.

Pertumbuhan Ekonomi

Bhima menilai asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2023 yang dipatok di 5,3 persen cukup optimistis karena di saat yang sama perekonomian global diprediksi melemah. “Asumsi harga minyak mentah di 2023 juga masih di US$ 90 per barel, jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Artinya, komoditas diharapkan masih bisa menolong,” tuturnya.






Inflasi Naik, Presiden Lopez Obrador dan Pengusaha di Meksiko Bikin Kesepakatan

1 hari lalu

Inflasi Naik, Presiden Lopez Obrador dan Pengusaha di Meksiko Bikin Kesepakatan

Presiden Meksiko mencapai kesepakatan dengan perusahaan - perusahaan untuk menjaga harga stabil menyusul tingginya inflasi di negara itu.


Harga Minyak Dunia Anjlok di Level Terendah Sejak Januari, Apa Penyebabnya?

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Anjlok di Level Terendah Sejak Januari, Apa Penyebabnya?

Harga minyak WTI turun 5,7 persen menjadi US$ 78,74 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan Brent ditutup di posisi US$ 86,15 per barel.


Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin, 23 September 2022, dimulai dengan Indosat Ooredoo Hutchison melakukan PHK.


Bank Indonesia Prediksi Inflasi September 1,1 Persen, BBM dan Tarif Angkutan Penyumbang Utama

1 hari lalu

Bank Indonesia Prediksi Inflasi September 1,1 Persen, BBM dan Tarif Angkutan Penyumbang Utama

Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi pada September 2022 mencapai 1,10 persen dibandingkan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).


Anggota DPR Sebut Kenaikan Tarif Jalan Tol Akan Membuat Inflasi Lebih Tinggi

1 hari lalu

Anggota DPR Sebut Kenaikan Tarif Jalan Tol Akan Membuat Inflasi Lebih Tinggi

Angka inflasi diprediksi semakin tinggi karena kenaikan tarif tol akan menjadi tambahan beban masyarakat


Airlangga: Pemerintah Belum Putuskan Penerapan Konversi LPG 3 Kg ke Kompor Listrik

1 hari lalu

Airlangga: Pemerintah Belum Putuskan Penerapan Konversi LPG 3 Kg ke Kompor Listrik

Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah belum memiliki keputusan apapun untuk menerapkan program konversi dari kompor LPG 3 kg menjadi kompor listrik induksi.


Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

Gunting pita ini terkait penyelesaian proyek infrastruktur antara masa Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono.


Apa Itu Suku Bunga dan Fungsinya?

1 hari lalu

Apa Itu Suku Bunga dan Fungsinya?

Naik turunnya tingkat suku bunga dipengaruhi penawaran dan permintaan uang


Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

1 hari lalu

Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

Yustinus Prastowo turut mengomentari ramainya pembicaraan ihwal gunting pita antara politikus Partai Demokrat dengan politikus PDI Perjuangan.


Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan karena Raih WTP 14 Tahun Beruntun

2 hari lalu

Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan karena Raih WTP 14 Tahun Beruntun

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penghargaan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).