TEMPO.CO, Jakarta - Pada akhir pekan lalu, suasana tegang terasa di Selat Taiwan setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taipei, yang sejak awal ditentang Beijing.
Kapal perang dan jet tempur China unjuk kekuatan di perairan internasional yang mepet dengan Taiwan. Belasan kapal dengan senjata lengkap itu, berlalu-lalang hanya berjarap 20 km dari garis pantai Taiwan.
Tak cukup dengan memamerkan kapal dan jet tempur canggihnya, China uga untuk pertama kalinya menguji coba menembakkan rudal yang empat di antaranya meluncur di atasi langit Taipei.
AS menyebut tindakan China itu tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, kata juru bicara keamanan nasional John Kirby, Jumat, 5 Agustus 2022.
Taiwan juga menurunkan sejumlah kapal perang di sepanjang perairannya, untuk mengawal kapal China agar tak masuk wilayahnya.
Sejak invasi Rusia ke Ukraina, Februari 2022, Taiwan yang diklaim China sebagai bagian dari wilayahnya, sudah mulai cemas bernasib sama dengan Kyiv. Mereka pun siaga apalagi Beijing berkali-kali menyatakan akan berusaha mengembalikan wilayahnya itu meski dengan kekerasan.
Taiwan memerintah sendiri sejak 1949, ketika partai komunis di bawah Mao Zedong mengambil alih kekuasaan di Beijing setelah mengalahkan kelompok nasionalis Kuomintang (KMT) di bawah Chiang Kai-shek dalam perang saudara. Pemerintah yang dipimpin KMT akhirnya mundur ke pulau itu.
Amerika Serikat, yang sejak awal mendukung Taiwan, terikat dengan undang-undang yang mewajibkan Washington membantu pertahanan Taipei.
"Kami menjalankan komitmen kami sesuai Undang-undang Taiwan, dan akan terus membantu pertahanan Taiwan. Kami akan terus melawan upaya mengubah status quo secara sepihak,” kata juru bicara Gedung Putih.
Sebuah pesawat Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) yang membawa rudal terbang di atas 68 mil laut, salah satu titik terdekat daratan Cina dengan pulau Taiwan, di pulau Pingtan, provinsi Fujian, Cina 5 Agustus 2022. Kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi membuat marah Beijing yang melakukan perjalanan solidaritas ke pulau yang diklaim China sebagai miliknya. REUTERS/Aly Song
Kemarahan Beijing tidak hanya diwujudkan dengan unjuk kekuatan militer. China langsung menghentikan impor ratusan jenis produk dari Taiwan, terutama makanan.
Ketegangan ini bila berlanjut, bisa mengganggu perdamaian kawasan. Taiwan pun menyerukan negara-negara di Asia mengutuk latihan militer China.
Indonesia, yang seperti kebanyakan negara di dunia menganut politik satu China, harus siaga jika ketegangan di Selat Taiwan tak kunjung usai. Hal ini karena ada 300 ribu WNI yang tinggal di Taipei, sebagian besar pekerja migran.
Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan, 300 ribu WNI yang berada di Taiwan dalam kondisi aman.
"Saat ini dapat kami sampaikan bahwa kondisi WNI kita di Taiwan masih tetap tenang, aman, dan tentunya kita berharap tidak ada eskalasi (ketegangan) lebih lanjut," kata Judha.
Keadaan ini dibenarkan WNI yang berada di Taiwan. "Mereka masih menjalankan berbagai aktivitas, jadi tidak ada pengaruh sama sekali," kata Kartika, warga Indonesia yang tinggal di Taipei.
Kondisi kota Taipei juga tidak berubah, kecuali sejumlah warga Taiwan akhir pekan lalu memborong makanan karena khawatir ekskalasi meningkat.
Menurut Kartika, jika ada yang berubah adalah di sektoor penerbangan. Karena militer China memperpanjang latihan perangnya, banyak maskapai membatalkan penerbangannya ke Taiipei.
Namun Migrant CARE menyarankan Pemerintah Indonesia mulai mengambil ancang-ancang untuk menyelamatkan WNI di Taiwan.
"Kementerian Luar Negeri mulai harus melihat perkembangan situasi politik. Jika itu membahayakan, harus ada upaya penyelamatan, evakuasi," kata Anis Hidayah, Ketua Pusat Studi Migrasi dari Migrant CARE.
Ia pun merujuk pada UU No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran.
Anis menyarankan agar sekarang mulai diinformasikan kepada WNI di Taiwan supaya ikut memantau perkembangan. Diinformasikan pula, langkah apa yang harus dilakukan jika ada WNI yang tinggal di wilayah dekat perbatasan dan membutuhkan upaya penyelamatan.
