Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tiket Pulau Komodo Resmi Naik jadi Rp 3,75 Juta: Konservasi atau Komersialisasi?

image-gnews
Seekor komodo di Pulau Rinca, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dok. Kemenparekraf
Seekor komodo di Pulau Rinca, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dok. Kemenparekraf
Iklan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Presiden Jokowi juga telah katakan kalau tidak ingin ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, maka juga bisa ke Pulau Rinca karena komodo di sana juga sama dengan di dua pulau tersebut. Tak ada bedanya,” kata Vikor Laiskodat melalui keterangan tertulis pada Selasa, 2 Agustus 2022. 

Namun Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai ada masalah yang lebih besar dari langkah pemerintah yang seperti menawarkan alternatif ke wisatawan untuk melihat komodo dengan harga lebih murah ke daerah lain. Sebab, dari awal pemerintah salah dalam menerjemahkan konsep konservasi daerah wisata.

Tulus menyebutkan kenaikan harga tiket sama sekali tidak berhubungan dengan upaya konservasi. Jika pemerintah bertujuan menjaga kelestarian dan konservasi, cukup dengan membatasi jumlah pengunjung yang datang ke destinasi wisata. "Bukan dengan menaikkan tarif yang tidak rasional itu," tuturnya ketika dihubungi.

Yang saat ini terjadi, kata Tulus, pemerintah menggunakan kedok konservasi dalam menaikkan tarif tiket masuk ke TN Komodo. Pemerintah disarankan mencontoh sejumlah negara yang berhasil mengkonservasi daerah wisatanya.

Salah satunya adalah wisata bangunan peninggalan Suku Maya di Meksiko. Saat konservasi dilakukan, menurut Tulus, pemerintah Meksiko menutup area tertentu. Sehingga wisatawan hanya melihat dari jarak tertentu untuk mengambil foto. 

Peneliti Sunspirit for Justice and Peace Venan Haryanto juga mengutarakan pendapat senada. Bila tujuan utamanya untuk konservasi, menurut dia, seharusnya berdasarkan kasus nyata yang terjadi di lapangan seperti kebakaran yang beberapa kali terjadi, pencurian rantai makanan satwa komodo, pengelolaan sampah, dan lainnya.

Bagaimana penanganan kasus-kasus itu, menurut Venan, seharusnya dijelaskan secara terang-terangan kepada warga dan dibicarakan bersama. "Ini kan semua itu tidak dibicarakan. Ujug-ujug menaikkan tiket. Itu yang membuat kita sangat marah dan akhirnya ada protes besar."

Protes besar itu juga digelar karena warga daerah khawatir kenaikan harga tiket akan langsung berimbas ke bisnis pariwisata. "Jadi memang kita pertanyakan upaya konservasinya seperti apa, karena secara ekonomi pariwisatanya juga jelas merugikan warga setempat," ujar Venan. 

Warga Pulau Komodo, tuturnya, sudah sekian lama kehilangan hak agraria karena menjadi bagian dari kawasan taman nasional. Lalu kini mereka bergantung sepenuhnya pada industri pariwisata.

Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI Azril Azahari juga tak setuju bila biaya konservasi dibebankan pada pengunjung. Sebab, menurut dia, biaya konservasi sudah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selanjutnya: Sejumlah pengamat menyatakan tak ada kaitan kenaikan harga tiket dengan konservasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Seharian Bersama Gajah Way Kambas, Mulai dari Sarapan sampai Makan Malam Bareng

1 hari lalu

Pawang memberi minum tiga ekor gajah Sumatera usai di lepas liarkan di Taman Nasional Way Kambas, Lampung. Rumah sakit ini diharapkan dapat mengurangi kematian gajah sehingga populasi gajah Sumatera akan terus bertambah dan terjaga kelestariannya. ANTARA/Muhammad Adimaja
Seharian Bersama Gajah Way Kambas, Mulai dari Sarapan sampai Makan Malam Bareng

Taman Nasional Way Kambas akan dibuka lagi untuk umum mulai 20 Desember 2023, sempat tutup karena pandemi Covid-19.


Sandiaga Uno Anggap Ijeck Juara Meski Gagal Finis Reli APRC Danau Toba 2023

1 hari lalu

Menparekraf Sandiaga Uno memberi semangat Musa Rajekshah yang gagal mencapai finis di Grand Final APRC Danau Toba 2023. Dia merangkul dan memeluk Ijeck di paddock yang berada  di konsesi PT TPL Sektor Aek Nauli, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumut. Dok: Istimewa
Sandiaga Uno Anggap Ijeck Juara Meski Gagal Finis Reli APRC Danau Toba 2023

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo hadir di Grand Final Reli APRC Danau Toba 2023.


5 Destinasi Wisata di Mali: Kota Timbuktu hingga Taman Nasional Boucle de Baoule

1 hari lalu

Taman Nasional Boucle de Baoule di Mali. Foto: Facebook
5 Destinasi Wisata di Mali: Kota Timbuktu hingga Taman Nasional Boucle de Baoule

Wilayah Mali berada di Gurun Sahara dan Sahel. Mali juga menjadi destinasi wisata yang memikat dengan kekayaan sejarah, alam, dan pesona budaya


Mobil Klasik Ramaikan Nostalgia Komunitas Otomotif Era 90-an di Bandung

2 hari lalu

Mobil era 1990an meramaikan kegiatan Nostalgia Jalur Da90's di Taman Radio, Dago, Kota Bandung pada Minggu, 26 November 2023. (Group Otomotif 1990)
Mobil Klasik Ramaikan Nostalgia Komunitas Otomotif Era 90-an di Bandung

Nostalgia Jalur Da90's diikuti sejumlah mobil klasik seperti Toyota Crown, BMW E30, Mitsubishi Colt, Daihatsu Feroza, hingga Mazda RX7.


Kunjungi Tana Toraja, Ganjar Diajak Bicara soal Pariwisata dan Isu Perempuan

3 hari lalu

Calon Presiden Ganjar Pranowo (kanan) bersama Calon Wakil Presiden Mahfud MD saat hadir pada acara dialog terbuka bersama Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis, 23 November 2023. Dalam dialog yang dihadiri mahasiswa, para kader Muhammadiyah dan masyarakat umum tersebut pasangan capres dan cawapres menyampaikan visi dan misinya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kunjungi Tana Toraja, Ganjar Diajak Bicara soal Pariwisata dan Isu Perempuan

Ganjar mengatakan untuk memajukan pariwisata perlu asesmen potensi dengan menggandeng ahli di bidang wisata.


Wamenparekraf : Aquabike Jetski World Championship 2023 di Danau Toba Berdampak Positif bagi Pariwisata

3 hari lalu

Pembalap Aquabike Jetski World Championship 2023 sedang berlatih (ANTARA/HO)
Wamenparekraf : Aquabike Jetski World Championship 2023 di Danau Toba Berdampak Positif bagi Pariwisata

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo menyebutkan Aquabike Jetski World Championship 2023 berdampak positif bagi pelaku pariwisata di Danau Toba.


Tutup Selama Covid-19, TN Way Kambas Lampung Bakal Dibuka Kembali dengan Konsep Baru

5 hari lalu

Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, bakal buka kembali untuk umum setelah tutup selama pandemi Covid-19. Pengelola TNWK menjanjikan konsep baru yang lebih menarik. (TEMPO/Parliza Hendrawan)
Tutup Selama Covid-19, TN Way Kambas Lampung Bakal Dibuka Kembali dengan Konsep Baru

Taman Nasional Way Kambas di Lampung dijadwalkan buka mulai 20 Desember 2023, bisa untuk liburan Natal dan tahun baru.


Legalisasi Tanah Ulayat, Menteri ATR: Investor Bisa Bekerja Sama dengan Masyarakat Adat

5 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers usai Rakernas Reforma Agraria di Jakarta Selatan pada Selasa, 31 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Legalisasi Tanah Ulayat, Menteri ATR: Investor Bisa Bekerja Sama dengan Masyarakat Adat

Menteri ATR Hadi Tjahjanto mengungkapkan tata ruang dan legalisasi tanah dapat meningkatkan sektor pariwisata.


Aturan Baru Jepang, Pelancong Asal Indonesia dan 5 Negara Lain Wajib Tes TBC

6 hari lalu

Pengunjung menaiki perahu di samping bunga sakura yang bermekaran di Taman Chidorigafuchi di Tokyo, Jepang, 22 Maret 2023. REUTERS/Issei Kato
Aturan Baru Jepang, Pelancong Asal Indonesia dan 5 Negara Lain Wajib Tes TBC

Beleid baru menjalani tes TBC mulai tahun 2024 ini berlaku bila berkunjung ke Jepang lebih dari tiga bulan atau jangka menengah hingga jangka panjang.


Cabut Perda Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu, Heru Budi Jaga Ketahanan Pangan

7 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan penjelasan Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kota Madya Jakarta Utara di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Cabut Perda Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu, Heru Budi Jaga Ketahanan Pangan

Arah pembangunan di Kepulauan Seribu adalah mendorong peningkatan kegiatan pariwisata yang berbasis ekologi.