"Presiden Jokowi juga telah katakan kalau tidak ingin ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, maka juga bisa ke Pulau Rinca karena komodo di sana juga sama dengan di dua pulau tersebut. Tak ada bedanya,” kata Vikor Laiskodat melalui keterangan tertulis pada Selasa, 2 Agustus 2022.
Namun Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai ada masalah yang lebih besar dari langkah pemerintah yang seperti menawarkan alternatif ke wisatawan untuk melihat komodo dengan harga lebih murah ke daerah lain. Sebab, dari awal pemerintah salah dalam menerjemahkan konsep konservasi daerah wisata.
Tulus menyebutkan kenaikan harga tiket sama sekali tidak berhubungan dengan upaya konservasi. Jika pemerintah bertujuan menjaga kelestarian dan konservasi, cukup dengan membatasi jumlah pengunjung yang datang ke destinasi wisata. "Bukan dengan menaikkan tarif yang tidak rasional itu," tuturnya ketika dihubungi.
Yang saat ini terjadi, kata Tulus, pemerintah menggunakan kedok konservasi dalam menaikkan tarif tiket masuk ke TN Komodo. Pemerintah disarankan mencontoh sejumlah negara yang berhasil mengkonservasi daerah wisatanya.
Salah satunya adalah wisata bangunan peninggalan Suku Maya di Meksiko. Saat konservasi dilakukan, menurut Tulus, pemerintah Meksiko menutup area tertentu. Sehingga wisatawan hanya melihat dari jarak tertentu untuk mengambil foto.
Peneliti Sunspirit for Justice and Peace Venan Haryanto juga mengutarakan pendapat senada. Bila tujuan utamanya untuk konservasi, menurut dia, seharusnya berdasarkan kasus nyata yang terjadi di lapangan seperti kebakaran yang beberapa kali terjadi, pencurian rantai makanan satwa komodo, pengelolaan sampah, dan lainnya.
Bagaimana penanganan kasus-kasus itu, menurut Venan, seharusnya dijelaskan secara terang-terangan kepada warga dan dibicarakan bersama. "Ini kan semua itu tidak dibicarakan. Ujug-ujug menaikkan tiket. Itu yang membuat kita sangat marah dan akhirnya ada protes besar."
Protes besar itu juga digelar karena warga daerah khawatir kenaikan harga tiket akan langsung berimbas ke bisnis pariwisata. "Jadi memang kita pertanyakan upaya konservasinya seperti apa, karena secara ekonomi pariwisatanya juga jelas merugikan warga setempat," ujar Venan.
Warga Pulau Komodo, tuturnya, sudah sekian lama kehilangan hak agraria karena menjadi bagian dari kawasan taman nasional. Lalu kini mereka bergantung sepenuhnya pada industri pariwisata.
Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI Azril Azahari juga tak setuju bila biaya konservasi dibebankan pada pengunjung. Sebab, menurut dia, biaya konservasi sudah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selanjutnya: Sejumlah pengamat menyatakan tak ada kaitan kenaikan harga tiket dengan konservasi.
