Bos Timah Ditunjuk jadi Ketua Satgas Tambang Ilegal, Ini Kata Ombudsman

Penambang ilegal di area penambangan timah di Toboali, di pantai selatan pulau Bangka, 29 April 2021. REUTERS/Willy Kurniawan KETERANGAN: Berita ini telah diubah pada 10 Juni 2021 pukul 19.00 karena ada kesalahan pada judul. Redaksi memohon maaf atas kekeliruan ini. Terima kasih.

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Penjabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Tambang Timah Ilegal. Adapun pengusaha timah, pemilik smelter PT Menara Cipta Mulia (MCM) Thamron alias Aon ditunjuk sebagai ketua Satgas tersebut. 

Ridwan yang juga Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu mengaku mengajak pelaku usaha dalam upaya penertiban tambang ilegal. Nama Aon sebagai Ketua Satgas dipilih, menurut Ridwan, setelah melalui pertimbangan matang.  

"Pertimbangan saya mengapa beliau karena beliau memang berpengalaman panjang," kata Ridwan, Rabu, 29 Juni 2022. 

Selain itu, menurut Ridwan, Aon sebagai pengusaha tetap bisa meluangkan waktu dengan bekerja memimpin Satgas. "Sepengetahuan saya beliau sudah selesai urusan sama keekonomian dia sendiri. Kira-kira sudah punya cukup uang lah. Sehingga kalau mau bekerja, bisa meluangkan waktu untuk berbakti kepada republik ini bisa diimbangi dengan cara itu," tuturnya.

Ia menyebutkan tidak ingin memberikan kesan bahwa Aon adalah orang jahat yang seolah-olah sedang dihukum. "Itu sama sekali tidak. Saya mengajak bukan hanya beliau. Semua kita ajak. Saya lengkapi susunan pengurus satgasnya nanti," kata Ridwan.

Hingga saat ini, menurut Ridwan, Aon masih menerima penunjukkan tersebut. "Saya bilang kalau ada masalah atau ada kekhawatiran kembali ke pemerintah saja."

Kepala Ombudsman Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy menyatakan belum bisa menanggapi lebih banyak soal pembentukan Satgas dan penunjukkan ketua yang berasal dari kalangan pengusaha tersebut.






Menteri ESDM Beberkan Strategi untuk Capai Target Lifting Migas Tahun Depan

3 hari lalu

Menteri ESDM Beberkan Strategi untuk Capai Target Lifting Migas Tahun Depan

Menteri Energi Arifin Tasrif membeberkan apa saja strategi untuk mencapai target lifting minyak dan gas bumi atau lifting migas pada tahun depan.


Kurangi Beban Subsidi BBM, Menteri ESDM Bicara Pembatasan Konsumsi Pertalite dan Solar

3 hari lalu

Kurangi Beban Subsidi BBM, Menteri ESDM Bicara Pembatasan Konsumsi Pertalite dan Solar

Kementerian ESDM tengah merencanakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.


Banggar DPR Sarankan Jokowi Naikkan Harga BBM Subsidi 2 Kali Tahun Ini, Kenapa?

3 hari lalu

Banggar DPR Sarankan Jokowi Naikkan Harga BBM Subsidi 2 Kali Tahun Ini, Kenapa?

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyarankan Presiden Jokowi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap. Apa sebabnya?


Mendagri Bakal Tunjuk Orang Netral Jabat Caretaker Gubernur di 3 Provinsi Papua

6 hari lalu

Mendagri Bakal Tunjuk Orang Netral Jabat Caretaker Gubernur di 3 Provinsi Papua

Mendagri Tito Karnavian menyebut dengan menempatkan orang netral sebagai caretaker Gubernur sehingga pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar.


Cabut Ribuan Izin Usaha Pertambangan, Bahlil: Janji Saya ke Pengusaha, Pemerintah Tidak Zalim

6 hari lalu

Cabut Ribuan Izin Usaha Pertambangan, Bahlil: Janji Saya ke Pengusaha, Pemerintah Tidak Zalim

Bahlil menuturkan pencabutan izin ini tidak bermaksud menyusahkan pengusaha.


Sri Mulyani Minta Penjualan BBM Bersubsidi Dikendalikan, Berapa Banyak Pertalite Sudah Terjual?

7 hari lalu

Sri Mulyani Minta Penjualan BBM Bersubsidi Dikendalikan, Berapa Banyak Pertalite Sudah Terjual?

Sri Mulyani Indrawati meminta agar volume penyaluran BBM bersubsidi dikendalikan. Berapa banyak Pertalite dan Solar subsidi telah terjual saat ini?


Royalti Progresif Batu Bara Dinaikkan jadi Maksimal 13,5 Persen, Begini Respons Pengusaha

8 hari lalu

Royalti Progresif Batu Bara Dinaikkan jadi Maksimal 13,5 Persen, Begini Respons Pengusaha

ESDM memutuskan menaikkan batas bawah dan atas tarif royalti progresif bagi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) batu bara.


71 Perusahaan Belum Setor Batu Bara ke PLN, Sanksi Tegas ESDM Ditunggu

9 hari lalu

71 Perusahaan Belum Setor Batu Bara ke PLN, Sanksi Tegas ESDM Ditunggu

71 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pasokan batu bara dalam negeri atau DMO kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).


71 Perusahaan Batu Bara Belum Penuhi DMO ke PLN, ESDM Ancam Pemberian Sanksi

9 hari lalu

71 Perusahaan Batu Bara Belum Penuhi DMO ke PLN, ESDM Ancam Pemberian Sanksi

ESDM menyebutkan ada 71 perusahaan yang belum melaksanakan pemenuhan wajib pasok batu bara untik kebutuhan domestik.


Hingga Juli 2022, Konsumsi Batu Bara PLN Tembus 72,9 Juta Ton

9 hari lalu

Hingga Juli 2022, Konsumsi Batu Bara PLN Tembus 72,9 Juta Ton

Arifin Tasrif melaporkan bahwa pada tahun 2022 rencana volume kontrak batu bara untuk kelistrikan adalah sebesar 144,1 juta ton.