TEMPO.CO, Jakarta - Penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pihak yang ikut mengomandoi persoalan minyak goreng menimbulkan pro dan kontra. Apalagi tugas kepada Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman dan Investasi itu datang langsung dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Anggota komisi VI DPR, Andre Rosiade, mengakui banyak masyarakat menyorot job tambahan untuk Luhut di tengah pelbagai jabatan yang diemban. Sepanjang pemerintahan Jokowi, Luhut acap diberi mandat mengurusi aneka persoalan—yang beberapa di antaranya menyeberang dari tugas pokoknya di Kemenko Marves.
“Memang pasti penunjukan ini pro dan kontra. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Ada yang mengkritik karena Pak Luhut lagi Pak Luhut lagi,” kata Andre saat dihubungi, Selasa malam, 24 Mei 2022.
Luhut sebelumnya telah merangkap beberapa posisi untuk menangani isu penting. Pada 2020, ia ditunjuk sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Lalu pada medio Juni 2021 lalu, Jokowi meminta Luhut menjadi Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.
Tak lama kemudian, Luhut kembali mendapatkan tugas untuk memimpin Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Dia juga didapuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional dan Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Pada 2021, Luhut ditabalkan sebagai Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).
Andre mengatakan langkah Jokowi untuk lagi-lagi melibatkan Luhut dalam menyelesaikan persoalan krisis menggambarkan puncak kekesalan kepala negara. Sebab, permasalahan minyak goreng yang meliputi penyediaan stok dan stabilitas harga tak kunjung kelar.
“Presiden akhirnya menurunkan aji pamungkasnya menunjuk Pak Luhut. Presiden mungkin percaya dengan Pak Luhut yang bisa men-deliver tugas yang diberikan kepada beliau,” kata Andre.
Kendati begitu, Andre meminta masyarakat untuk bersikap objektif. “Yang penting keputusan ini menyelesaikan masalah minyak goreng,” tuturnya.
Dia berharap kebijakan presiden bisa segera menuntaskan perkara sengkarut minyak goreng sehingga harganya di pasar tradisional kembali ke level Rp 14 ribu per liter. Selain itu, Andre berharap penyaluran pasokan minyak goreng, khususnya minyak goreng curah, tak lagi terhambat serta kesejahteraan petani meningkat dengan melambungnya harga tandan buah segar (TBS).
