Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Inginkan Pembantu Jokowi Jadi Pengganti Anies Baswedan

image-gnews
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyampaikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 4 Juni 2020. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyampaikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 4 Juni 2020. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Usulan nama Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono untuk menjadi penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, pengganti Anies Baswedan,  sarat kepentingan politik. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut Heru tak hanya berpengalaman mengurus Jakarta, tapi juga dekat dengan PDIP.

"PDIP tentu berkepentingan bahwa penjabat di Jakarta itu adalah orang yang cukup dekat dan terafiliasi dengan PDIP," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 16 April 2022.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono yang pertama kali meyebut nama Heru. Heru digadang-gadang layak menjadi Pj Gubernur DKI lantaran pengalamannya di Ibu Kota.

Dia pernah menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI periode 2015-2017. Sebelum itu, Heru menjabat Wali Kota Jakarta Utara pada 2014.

Mantan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dulu memperkenalkan Heru kepada eks Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi.

Pada 2013, Heru bertemu dengan Ahok. Keduanya mendiskusikan ihwal rencana penertiban Waduk Pluit, Jakarta Utara yang akan dinormalisasi.

Ahok lantas mempertemukan Heru dengan Jokowi. Sebab, Herulah yang bertanggung jawab menangani penertiban Waduk Pluit dan Taman Bersih Manusiawi Berwibawa (BMW) di Jakarta Utara.

Adi menilai wajar sikap PDIP yang terus-menerus menjagokan Heru di hadapan publik. "Satu, dia adalah orang yang dekat dengan lingkaran Istana, presiden, dan PDIP," ujar dia, "Yang kedua, dia bisa bekerja."

Selain Heru, muncul lagi nama baru yang dinilai layak menggantikan Gubernur Anies Baswedan. Dia adalah Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali.

Menurut versi Gembong, Marullah telah memenuhi syarat menjadi Pj Gubernur. Sebab, Marullah adalah aparatur sipil negara (ASN) dan memahami seluk-beluk persoalan Jakarta.

Walau memenuhi syarat administrasi, Gembong tak tahu-menahu apakah Presiden Jokowi akan mempertimbangkan Marullah. Dia berujar pemilihan Pj Gubernur DKI sepenuhnya prerogatif presiden.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sekali lagi dewan (DPRD) tidak punya hak untuk mengusulkan nama, tapi itu sekadar harapan (Pj Gubernur DKI) orang yang memahami persoalan Jakarta," terang dia.

Anies Baswedan bakal menanggalkan kursinya di DKI 1 pada Oktober 2022. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2017. Jokowi melantik pasangan ini pada 16 Oktober 2017.

Pada Februari 2022, Jokowi menyebut tengah mempersiapkan nama-nama Pj kepala daerah masa jabatannya berakhir tahun ini. "Sedang proses persiapan nama-nama itu," ujar Jokowi di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta pada Selasa, 22 Februari 2022.

Akan tetapi, hingga berita ini ditulis belum ada pengumuman resmi siapa Pj yang bakal mengisi kekosongan jabatan di sejumlah daerah. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irwan pernah menyampaikan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan mengusulkan tiga orang Pj kepada Jokowi.

Usulan nama, kata dia, diperkirakan akan dimulai ketika mendekati masa akhir periode kepemimpinan kepala daerah definitif. Misalnya, untuk DKI Jakarta yang berakhir pada Oktober 2022, diperkirakan usulan dimulai pada Agustus-September 2022.

Ia menyebut tidak ada kriteria khusus menjadi penjabat gubernur DKI Jakarta, namun harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap Pj Gubernur DKI tetap melanjutkan program yang ditinggalkan Anies Baswedan.

"Program yang berjalan baik seperti kolaborasi, kesetaraan, kesempatan sama bagi semua warga, ruang publik berkualitas, integrasi antarmoda dan urban culture merupakan legacy yang tetap perlu dilanjutkan," tutur Riza dalam Forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 secara daring, Jumat, 15 Februari 2022.

LANI DIANA | DEWI NURITA | ANTARA

Baca juga: PDIP Sodorkan Lagi Nama Heru Budi Hartono Pejabat Gubernur Pengganti Anies

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

19 menit lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Duduk Semeja Prabowo, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Para Menteri di Istana

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

40 menit lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

46 menit lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

1 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

1 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.


Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

2 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

3 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

4 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

5 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Serba-serbi Sidang MK, Amicus Curiae hingga Gugatan Digabung

5 jam lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Serba-serbi Sidang MK, Amicus Curiae hingga Gugatan Digabung

Warga sipil mengirimkan amicus curiae (sahabat pengadilan) ke MK