Menyoal Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa, 25 Januari 2022. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan perjanjian ekstradisi dengan Singapura akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia untuk melarikan diri. Apalagi Indonesia telah memiliki perjanjian dengan negara mitra sekawasan, di antaranya Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong.

“Perjanjian ekstradisi ini akan menciptakan efek gentar (deterrence) bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Rabu pekan lalu. Yasona meneken Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa, 25 Januari 2022.

Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura akan diberlakukan bersamaan dengan perjanjian pertahanan (Defence Cooperation Agreement atau DCA) 2007 dan persetujuan tentang penyesuaian batas wilayah informasi penerbangan Indonesia - Singapura (realignment Flight Information Region atau FIR).

Yasonna menuturkan bagi Indonesia, perjanjian ekstradisi dapat menjangkau secara efektif pelaku kejahatan di masa lampau, serta mengimplemantasi Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Perjanjian ini diharapkan dapat mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkotika, dan terorisme. Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki masa retroaktif (berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya) selama 18 tahun ke belakang.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Selain masa rektroaktif, perjanjian ekstradisi ini juga menyepakati bahwa penentuan kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan.

"Hal ini untuk mencegah privilege yang mungkin timbul akibat pergantian kewarganegaraan dari pelaku tindak pidana guna menghindari proses hukum terhadap dirinya,” ujar Yasonna.

Ruang Lingkup Perjanjian






Tarif Sewa Apartemen di Singapura Melonjak, Sejumlah Pekerja Migran Pilih Mudik

9 jam lalu

Tarif Sewa Apartemen di Singapura Melonjak, Sejumlah Pekerja Migran Pilih Mudik

Tarif sewa apartemen di Singapura terus naik. Pada Desember 2022, sewa kondominium naik 34,4 persen, membuat pekerja migran memilih pulang kampung.


Singapura Menahan Pelajar Pendukung ISIS yang Berencana Melakukan Serangan

11 jam lalu

Singapura Menahan Pelajar Pendukung ISIS yang Berencana Melakukan Serangan

Pelajar Singapura pendukung ISIS berencana menyerang kamp tentara dan makam di sebuah masjid.


Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

14 jam lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.


Ukraina Geledah Rumah Miliarder Terpandang dalam Penumpasan Korupsi

17 jam lalu

Ukraina Geledah Rumah Miliarder Terpandang dalam Penumpasan Korupsi

Penggeledahan juga dilakukan di rumah mantan menteri dalam negeri yang juga dituduh terlibat kasus korupsi.


Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

1 hari lalu

Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

PT Jakpro tengah diselimuti persoalan, mulai dari dugaan persengkokolan tender revitalisasi TIM hingga penggelembungan bayar pajak tanah.


Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

1 hari lalu

Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

Berita terkini kanal Metro Tempo.co membahas soal kampung susun peninggalan Anies Baswedan hingga update pengusutan kasus mahasiswa UI.


Tak Beri Makan Kucing hingga Mati, Pria Singapura Didenda Rp 146 Juta

1 hari lalu

Tak Beri Makan Kucing hingga Mati, Pria Singapura Didenda Rp 146 Juta

Seorang pria di Singapura dihukum karena menelantarkan kucing peliharaannya hingga mati.


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

1 hari lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

1 hari lalu

DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkhawatirkan sistem jalan berbayar atau ERP bakal jadi lahan korupsi baru bagi para oknum.


Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

2 hari lalu

Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

Jakpro akan mengecek mulai dari penentuan notaris, proses pengadaan notaris, proses penentuan skup notarisnya hingga proses di divisi keuangan.