TEMPO.CO, Jakarta - Dalam dua hari terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung soal dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 untuk anggaran pembangunan ibu kota negara (IKN) atau ibu kota baru di Kalimantan Timur. Rencana tersebut dikritik.
Sejak awal Covid-19, dana PEN dipakai untuk penanganan pandemi maupun bantuan subsidi masyarakat terkena dampak pagebluk. Dana ini murni berasal dari Anggaran Pendapatan dam Belanja Negara (APBN).
Tahun ini Sri Mulyani menyebut dana PEN mencapai Rp 455,62 triliun atau lebih tinggi dari yang disampaikan pemerintah beberapa hari lalu yaitu Rp 451 triliun. Satu dari tiga pos alokasinya yaitu untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp 178,3 triliun.
Di dalam pos inilah, salah satu yang bisa menerima adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk proyek tahap awal ibu kota baru di 2022. Sri Mulyani sudah menerima informasi dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk pembangunan jalan untuk ibu kota baru.
"Kalau mereka bisa execute di 2022, maka dia bisa kami anggarkan dari Rp 178 triliun ini," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi Keuangan DPR di Gedung DPR, Rabu, 19 Januari 2022.
Rapat digelar sehari setelah sidang paripurna DPR pada Selasa kemarin. Sidang paripurna DPR resmi menyetujui RUU IKN untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi undang-undang.
Usai sidang kemarin, Sri Mulyani pun menyebut tahap pertama pembangunan ibu kota negara, 2022 sampai 2024 akan jadi masa kritis. Sebab, di rentang waktu tersebut ada penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, pemilihan umum, yang semuanya membutuhkan biaya.
Sri Mulyani menyebut proyek awal ibu kota negara bisa dianggap sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi. Karena itu, menurut dia, bisa dibiayai dengan dana PEN. "Sekaligus membangun momentum pembangunan ibu kota negara baru," kata dia.
Hari ini, Sri Mulyani mengatakan penyaluran dana PEN 2022 bakal dikoreksi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Ia mencontohkan dana PEN 2020 yang diarahkan untuk program ketahanan pangan, tapi ternyata daya serap anggarannya rendah.
