Telepon Jokowi, Hun Sen, Myanmar dan Masa Depan ASEAN

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) mengikuti KTT ke-22 ASEAN Plus Three (APT) di Bangkok, Thailand, Senin 4 November 2019. KTT tersebut diikuti negara-negara ASEAN serta tiga negara sahabat yaitu Jepang, Cina dan Korea Selatan. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta -  Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang juga Ketua ASEAN tahun ini, mempunyai cara pandang berbeda terhadap krisis Myanmar dibandingkan mayoritas anggota perhimpunan negara di Asia Tenggara itu.

Selain menjalin hubungan erat dengan Militer Myanmar yang melakukan kudeta pemerintahan demokratis, ia juga berniat mengundang pejabat Junta ke pertemuan ASEAN tahun ini di Kamboja. Sikap ini jelas bertentangan dengan keputusan ASEAN yang tahun lalu tidak mengundang Junta ke pertemuan ASEAN di Brunei.

Padahal sebelum berangkat ke Yangoon menemui pemimpin militer Myanmar, Hun Sen sudah ditelepon Presiden Joko Widodo yang mengingatkan bahwa  jika tidak ada kemajuan signifikan dalam rencana perdamaian, hanya perwakilan non-politik Myanmar yang boleh menghadiri pertemuan ASEAN.

Hal ini sejalan dengan kesepakatan ASEAN yang memberikan syarat konsensus 5 poin untuk penyelesaian damai krisis Myanmar.

Tapi rupanya Hun Sen punya pertimbangan berbeda. Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn mengindikasikan bahwa Kamboja  mungkin akan mengundang pejabat junta Myanmar ke pertemuan ASEAN.

"Jika mereka membangun tembok tebal dan kita menggunakan kepala kita untuk memukulnya, itu tidak berguna. Kamboja menggunakan pendekatan berbeda untuk mencapai Konsensus Lima Poin," kata Prak Sokhonn seperti dikutip Reuters, Sabtu, 7 Januari 2022.

Bisa dikatakan sikap Hun Sen ini seperti mengembalikan ASEAN ke kithoh,  yaitu menolak campur tangan urusan dalam negeri anggota lain. Itu sebabnya ketika Hun Sen melakukan kudeta pada 1997, militer Thailand atau Myanmar melakukan hal sama, penguasa negara-negara ini tidak pernah dikucilkan dari KTT ASEAN.

Itu sebabnya, tidak diundangnya pemimpin Junta Myanmar dalam KTT di Brunei merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemimpin Junta menganggap ada campur tangan dari luar yang mempengaruhi ASEAN, namun anggota yang dipelopori Indonesia, Malaysia, Thailand menganggap pengucilan diperlukan untuk menyelesaikan krisis tanpa harus campur tangan urusan dalam negeri anggota.

"Myanmar tidak akan berada dalam posisi untuk menerima hasil apapun dari diskusi dan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan, tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN," kata kementerian luar negeri junta Myanmar, dikutip dari Reuters, 22 Oktober 2021.

Tindakan Hun Sen merangkul pemimpin Junta dan meninggalkan pemimpin demokrasi terguling Aung San Suu Kyi bakal menjadi batu ujian bagi keutuhan ASEAN yang tahun ini menginjak usia 55 tahun.






Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

1 jam lalu

Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota.


Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

1 jam lalu

Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

Hari ini 28 September 2022, Luhut Binsar Pandjaitan genap berusia 75 tahun. Berikut jejak karier Menkomarinves ini di militer, politik, dan bisnis.


Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

2 jam lalu

Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerahkan soal gugatan Sekber Prabowo-Jokowi kepada keputusan Mahkamah Konstitusi.


Jokowi Minta Penyaluran BSU Dipercepat: Saya Pantau, tapi Tidak Semua

2 jam lalu

Jokowi Minta Penyaluran BSU Dipercepat: Saya Pantau, tapi Tidak Semua

Jokowi mengatakan percepatan penyaluran BSU perlu dilakukan di daerahh-daerah yang jauh dari Ibu Kota.


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

4 jam lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Kaesang Cerita Dapat Wejangan dari Lo Kheng Hong Soal Investasi Saham, Apa Saja?

4 jam lalu

Kaesang Cerita Dapat Wejangan dari Lo Kheng Hong Soal Investasi Saham, Apa Saja?

Kaesang Pangarep menceritakan pertemuannya dengan investor kawakan Lo Kheng Hong sebelum pandemi Covid-19 merebak yakni sekitar tahun 2019.


Momen Jokowi Dimarahi Siswa SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Rombongan

5 jam lalu

Momen Jokowi Dimarahi Siswa SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Rombongan

Presiden Jokowi dimarahi oleh siswa SMA di Buton Selatan bernama Sabrila. Penyebabnya, Sabrila kesal lantaran ponselnya rusak saat mengejar rombongan


Kementerian Investasi Pastikan Larangan Ekspor Timah hingga Bauksit Dilakukan Bertahap

5 jam lalu

Kementerian Investasi Pastikan Larangan Ekspor Timah hingga Bauksit Dilakukan Bertahap

Jokowi sebelumnya menegaskan pemerintah terus menjalankan larangan ekspor barang tambang mentah.


Sultan Ternate Hidayatullah Sjah Beri Gelar Jokowi sebagai Pangeran Bangsawan

7 jam lalu

Sultan Ternate Hidayatullah Sjah Beri Gelar Jokowi sebagai Pangeran Bangsawan

Sultan Ternate Hidayatullah Sjah memberikan gelar kepada Presiden Jokowi sebagai Kaicil Joko Widodo Dada Madopo Lamo


Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

8 jam lalu

Pejuang Wakaf Masjid Minta Perlindungan Jokowi dan PDIP Ingatkan Anies Soal Firaun Jadi Top 3 Metro

Pejuang masjid wakaf Kebon Sirih, Tomy Tampatty, mengirimkan surat ke Jokowi untuk meminta perlindungan.