Rencana Vaksin Booster Jalan Terus, Ada Potensi Ketimpangan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Tenaga medis menyuntikkan vaksin Sinopharm saat kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk ekspatriat di Gelanggang Remaja Tanjung Priok, Jakarta, Rabu 29 Desember 2021. Kegiatan itu diikuti oleh 49 orang ekspatriat atau warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Tenaga medis menyuntikkan vaksin Sinopharm saat kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk ekspatriat di Gelanggang Remaja Tanjung Priok, Jakarta, Rabu 29 Desember 2021. Kegiatan itu diikuti oleh 49 orang ekspatriat atau warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Regulasi minimal 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua di mata Bhima bisa menciptakan disparitas kedua yang akan terjadi antar wilayah. "Hal ini berarti daerah yang rentan miskin, terutama di luar Jawa, pemulihannya akan lebih lambat dibanding Jawa atau kota besar yang akses vaksinnya baik," kata Bhima.

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengkoordinasikan PPKM di Jawa-Bali, mengakui bahwa saat ini masih ada 13,6 juta orang di Jawa-Bali atau 9 persen yang belum terlindungi vaksin. Pemerintah, kata dia, terus mendorong percepatan vaksinasi terutama di kabupaten/kota yang dosis 1-nya masih di bawah 50 persen

    "Berita baiknya, saat ini hanya 2 kabupaten/kota di Jawa Bali dengan kondisi dosis 1 di bawah 50 persen," kata Luhut usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 Januari 2022.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan sudah hampir semua provinsi mencapai 70 persen. Hanya tinggal ada lima provinsi lagi yang belum mencapai 70 persen suntik pertama, yakni Sumatera Barat, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan papua.

    "Stok vaksin ada dipegang pemerintah kita sekarang ada 446 juta total. Jadi kalau sudah disuntikan 288 juta, masih ada lebih dari 150 juta dosis yang kita bisa suntikkan," kata Budi.

    Ia menyatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah merestui dimulainya vaksinasi booster bagi masyarakat. Hal ini kemudian diiringi dengan diberikannya izin penggunaan darurat alias emergency use of authorization (EUA) bagi lima vaksin sebagai booster oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM pada Senin, 10 Desember 2021.

    Kelima vaksin yang sudah mendapat izin dari BPOM adalah vaksin Coronavac Covid-19 BioFarma, vaksin Pfizer, vaksin AstraZeneca, vaksin Moderna, dan Zivifax.

    Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan vaksin booster meningkatkan titer antibodi yang sudah turun yang dinaikan oleh vaksin primer (dosis pertama dan kedua). Booster diharapkan bisa melindungi diri menghadapi virus dengan berbagai varian yang berkembang dan meningkatkan daya tahan tubuh.

    "Ini memberikan peluang keberagaman dari vaksin yang sudah ada sehingga buka peluang yang lebih luas lagi untuk pemerintah memilih," kata Penny.

    Meski masih mendapat penolakan, pemerintah tetap akan melaksanakan kebijakan ini. Skema pun terus dimatangkan oleh Kementerian Kesehatan. Meski begitu, Kemenkes tetap menjamin vaksinasi dosis satu dan dua bagi masyarakat yang belum terjangkau akan tetap diupayakan dan berjalan beriringan.

    "Dalam pelaksanaannya tetap prioritas penyelesaian vaksin pertama dan kedua dengan adanya kriteria yang harus dicapai kabupaten/kota untuk memulai vaksinasi dosis 1 dan dosis 2," kata juru bicara vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi ihwal kebijakan vaksin booster.

    Baca: Presiden Jokowi Disebut akan Umumkan Skema Vaksin Booster


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah dan KPU Putuskan Pemilu Serentak 14 Februari 2024, Begini Jadwalnya

    Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. KPU telah membuat rancangan tahapan dan jadwal pemilu meliputi pemilhan Presiden, DPR, DPRD, dan DPD.