Jaringan Korupsi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dari Kepala Dinas Sampai Lurah

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022).  KPK menahan Rahmat Effendi dan delapan orang lainnya usai ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintaha Kota Bekasi dengan barang bukti uang sebesar Rp3 miliar dan buku tabungan dengan saldo Rp2 miliar . ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc,

    Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/1/2022). KPK menahan Rahmat Effendi dan delapan orang lainnya usai ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintaha Kota Bekasi dengan barang bukti uang sebesar Rp3 miliar dan buku tabungan dengan saldo Rp2 miliar . ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc,

    Sejumlah pejabat Pemkot Bekasi terlibat praktik culas ini. Mereka adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin, Lurah Jati Sari Mulyadi, Camat Jatisampurna Wahyudin, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi, dan Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin. Seluruhnya termasuk Rahmat diduga telah menerima suap, kecuali Jumhana sebagai pemberi suap.

    Seluruhnya ditetapkan sebagai tersangka. Sementara pihak swasta yang memberi suap dan menjadi tersangka adalah Direktur PT ME Ali Amril (AA), Lai Bui Min (LBM), dan Direktur PT KBR Suryadi (SY). Totalnya ada sembilan tersangka, sudah termasuk Pepen.

    Rahmat mempercayakan pengelolaan uang dari pihak swasta itu kepada Jumhana dan Wahyudin. Jumhana disebut telah menerima uang Rp 4 miliar dari pihak swasta. Sementara Wahyudin menerima uang Rp 3 miliar dari Makhfud, dan Rp 100 juta dari Suryadi mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid naungan yayasan milik keluarga Rahmat Effendi.

    Pepen juga diduga menerima suap dari beberapa pegawai Pemkot Bekasi. "Sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di Pemerintah Kota Bekasi," ujar Firli.

    Dia menggunakan uang tersebut untuk dana operasional sebagai Wali Kota. Pengelola uang itu adalah Mulyadi. Penyidik KPK mendapati sisa uang kutipan Rp 600 juta ketika operasi tangkap tangan (OTT).

    OTT KPK itu berlangsung 5-6 Januari 2022. Rahmat dan beberapa pejabat Pemkot Bekasi ditangkap pada Rabu, 5 Januari 2022. Dia baru keluar dari kantor komisi antirasuah itu, menggunakan ropi tahanan esok harinya pukul 21.42 WIB. Total 14 orang dibawa ke Gedung KPK, sembilan di antaranya menjadi tersangka.

    Tak cuma itu, korupsi yang dilakukan Pepen juga menyasar pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi. Pepen diduga menerima Rp 30 juta dari AA melalui Bunyamin. Total uang yang diterima diperkirakan lebih dari Rp 7 miliar.

    Atas perbuatannya, tersangka selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

    Sementara itu, tersangka sebagai penerima, yakni Rahmat Effendi dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 huruf f serta Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

    Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengaku prihatin dan sedih atas penangkapan Rahmat Effendi. "Tentunya ini ada rasa prihatin dan sedih, ini terjadi di Kota Bekasi," ujarnya kepada wartawan, Kamis, 6 Januari 2022.

    LANI DIANA | M ROSSENO AJI | ANTARA

    Baca juga: Bersama Rahmat Effendi, Ini Daftar 5 Pejabat Pemkot Bekasi Tersangka Kasus Suap


     

     

    Lihat Juga


    Newsletter


    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah dan KPU Putuskan Pemilu Serentak 14 Februari 2024, Begini Jadwalnya

    Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024. KPU telah membuat rancangan tahapan dan jadwal pemilu meliputi pemilhan Presiden, DPR, DPRD, dan DPD.