Wakil Ketua Komisi D Bidang Pembangunan Nova Paloh berujar, sejumlah dewan berpendapat sumur resapan tidak efektif mengatasi persoalan banjir.
"Ada beberapa masukan dari kawan-kawan, di beberapa wilayah ada yang terlihat (sumur resapan) belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya," kata dia saat dihubungi, Rabu, 1 Desember 2021.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) besar DPRD DKI. Anggaran sumur resapan yang semula Rp 322 miliar dipangkas menjadi Rp 120 miliar. Kini anggarannya menjadi nol.
Prasetyo sendiri menilai pembangunan sumur resapan justru merugikan warga. Sebab, sumur yang dikubur dalam tanah itu ditempatkan di badan jalan.
Anggota Banggar DPRD DKI, Gembong Warsono, sebelumnya juga meminta anggaran Rp 120 miliar untuk sumur resapan digeser ke program lain. Politikus PDIP ini berpendapat sumur resapan tidak maksimal mengatasi banjir di Ibu Kota.
Pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menganggap pemerintah DKI tak memiliki perencanaan yang matang soal pembangunan sumur resapan. Buktinya, tutur dia, pemerintah DKI membangun sumur resapan di trotoar atau sekitar kali.
Sumur resapan juga hanya berfungsi mengurangi genangan air skala mikro, seperti di halaman rumah, sekolah, parkiran, jalan lingkungan, dan taman. "Bukan meredam banjir skala kawasan atau kota," ujar Nirwono.