Sementara aktivitas terakhir akun Facebook Bunda Pintar Indonesia tertera pada 25 April 2021. Dari pantauan Tempo, akun itu hanya memperbarui jam kerjanya.
Zita tercatat memiliki pengalaman organisasi sebagai pembina organisasi ini. Hal itu dapat dilihat di situs resmi DPRD DKI. Namun, hingga kini Zita tak merespons pesan ataupun telepon Tempo untuk mengonfirmasi statusnya di Bunda Pintar Indonesia.
Politikus PAN lainnya di Kebon Sirih juga bergeming. Misalnya, anggota Komisi E, Oman R. Rakinda, yang hanya mengirimkan stiker pesan ketika Tempo menanyakan ihwal peruntukkan usulan anggaran Bunda Pintar Indonesia. Intinya, dia tak menjawab pesan Tempo.
Sekretaris Komisi E Johnny Simanjuntak menyampaikan ada syarat yang harus dipenuhi yayasan atau organisasi jika ingin memperoleh dana hibah pemerintah DKI. Jika pemohonnya yayasan, maka harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Syarat lain adalah status tanah dan kepengurusan yayasan.
"Itu syarat-syarat penting," ujar politikus PDIP itu.
Yayasan atau organisasi mula-mula harus mengajukan proposal permohonan dana hibah ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Proposal ini bakal masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dimasukkan di rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Rapat KUA-PPAS dihadiri eksekutif dan legislatif. Tambah-kurang nilai anggaran akan berlangsung dalam rapat ini. Kemudian, Johnny melanjutkan, KUA-PPAS yang telah disepakati akan naik ke Badan Anggaran (Banggar). Rapat Banggar juga menjadi penentu anggaran-anggaran yang perlu dicoret atau ditambahkan.
KUA-PPAS yang sudah disetujui dalam rapat Banggar bakal disahkan menjadi RAPBD dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman alias memorandum of understanding (MoU). Komisi-komisi di dewan kembali membahas RAPBD, masuk ke Banggar, lalu pengesahan APBD dalam rapat paripurna.
Kepala Dinsos DKI Premi Lasari ogah mengomentari seputar perencanaan dana hibah di dinasnya secara keseluruhan. "Sebentar saya lagi rapat, maaf ya," ucap dia saat dihubungi, Kamis, 18 November 2021. Hari ini Tempo kembali menghubunginya, tapi tak diangkat. Pesan Whatsapp Tempo juga tidak berbalas.
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria meyakini ada hitung-hitungan yang mendasari nilai dana hibah. Seluruh pemberian dana hibah, jelas dia, bakal melewati proses yang berlaku di pemerintah daerah.
"Apapun alasan dan dasarnya, tidak mungkin ya (dana hibah diberikan) kalau tidak ada alasan, tidak punya aspek legal, tidak mungkin , pasti ada aspek legalitasnya dan ada dasarnya," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan anggaran dana hibah ke Bunda Pintar Indonesia rawan konflik kepentingan. "Potensi penyalahgunaan kekuasaan sekaligus keuangan daerah juga jadi sangat besar jika penentuan penerima hibah itu adalah perkumpulan yang terkait langsung dengan Wakil Ketua DPRD," kata dia saat dihubungi, Kamis, 18 November 2021.
Baca juga: Yayasan Binaan Zita Anjani Terima Hibah Rp900 Juta, FORMAPPI: Rawan Konflik Kepentingan
LANI DIANA | M JULNIS FIRMANSYAH
