Gonjang-ganjing Dana Hibah untuk Bunda Pintar Indonesia

Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Pemberian dana hibah di Dinas Sosial DKI Jakarta menjadi polemik. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2022 tertera alokasi anggaran Rp 900 juta untuk organisasi non-profit, Bunda Pintar Indonesia. 

DPRD DKI Jakarta dan Dinsos menyepakati anggaran tersebut dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022. Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Iman Satria mengatakan, anggaran itu dikucurkan untuk kegiatan guru pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Itu untuk kegiatan guru-guru PAUD," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 20 November 2021. 

Dari data proposal yang diterima Tempo, Bunda Pintar Indonesia membagi rencana anggaran 2022 ke dalam enam kegiatan. Total anggaran yang diajukan lebih besar dari yang disetujui, yakni Rp 1 miliar. 

Pertama untuk kebutuhan internal organisasi, seperti alat tulis kantor, spanduk, hingga upah penjaga sekretariat. Kedua, dana stimulan BPP, BPD, dan BPC. Ketiga anggaran untuk gerakan mengajar 100 guru. Keempat, gerakan mengajar 1000 generasi emas. Kelima, pengajian yang membutuhkan anggaran makan, penceramah, spanduk, serta keamanan. 

Keenam, bedah PAUD di lima kota dan satu kabupaten Jakarta. Bunda Pintar Indonesia merencanakan biaya material di satu tempat Rp 17,5 juta (enam titik berarti Rp 105 juta), honor tukang Rp 17 juta (enam titik berarti Rp 102 juta), transportasi survei Rp 150 ribu (enam titik berarti Rp 900 ribu), dan satu pembiayaan lagi berkaitan dengan tempat senilai Rp 162,5 ribu (enam titik berarti Rp 975 ribu). 

Iman menyebut tak ada yang salah dari pemberian dana hibah Rp 900 juta untuk Bunda Pintar Indonesia. "Karena ini namanya guru-guru, harus berbuat yang terbaik. Mereka untuk mendidik anak-anak yang usia dini," jelas politikus Partai Gerindra ini.

Menurut Iman, rencana kucuran dana hibah ini merupakan yang pertama kali. Masalahnya, nilai ini adalah yang terbesar ketiga di pos anggaran Dinsos DKI. Hibah tertinggi diberikan untuk Karang Taruna DKI yaitu Rp 1 miliar. Lalu hibah untuk organisasi non-profit Bunda Pintar Indonesia binaan Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani senilai Rp 900 miliar.

Di peringkat tertinggi ketiga adalah dana hibah untuk Yayasan Pondok Karya Pembangunan senilai Rp 486 juta. Yayasan ini diketuai KH. Amidhan, ayah Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. Nilai anggaran hibah dari Dinsos selanjutnya turun drastis, rata-rata organisasi atau yayasan hanya mendapat Rp 25 juta hingga Rp 100 juta. 

Sebagai contoh hibah untuk Al-Alifiyah Jakarta (Rp 25 juta) dan Yayasan Putra Putri Indonesia (Rp 50 juta). Dana hibah terendah adalah untuk Yayasan Cheshire Indonesia, organisasi bagi penyandang disabilitas khususnya tuna daksa, yaitu Rp 18 juta.

Akun Instagram @bundapintarindonesia juga tak aktif sepanjang tahun ini. Terakhir kali akun itu mengunggah poster digital ucapan Selamat Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2020. Dalam e-poster itu terpampang jelas foto Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani. 






Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

3 hari lalu

Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

Wagub DKI Jakarta belum pastikan pulau reklamasi Pulau G tersisa 1,7 hektare akibat abrasi dari semua 10 hektare untuk permukiman.


Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

3 hari lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Anies Baswedan Akan Lengser, PDIP Menyoal Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Gerindra dan PAN Apresiasi

12 hari lalu

Anies Baswedan Akan Lengser, PDIP Menyoal Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Gerindra dan PAN Apresiasi

Rumah sakit yang diubah menjadi rumah sehat oleh Anies Baswedan diinilai politikus PDIP akan tenggelam seiring berakhirnya jabatan dia.


Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan DP Nol Rupiah Meski Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur

13 hari lalu

Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan DP Nol Rupiah Meski Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi tetap akan melanjutkan program DP Nol Rupiah setelah Anies Baswedan tak lagi jadi gubernur. Harus ada terobosan.


Proyek Triliunan Rupiah Sekadar Lewat, Jakpro akan Bagi-bagi Proyek untuk Anak Usaha

13 hari lalu

Proyek Triliunan Rupiah Sekadar Lewat, Jakpro akan Bagi-bagi Proyek untuk Anak Usaha

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto menyebut, pihaknya akan fokus mereformasi anak usaha. Menurut dia, Jakpro bakal memprioritaskan anak usaha sebagai penerima proyek agar meraup untung.


Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

13 hari lalu

Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

Dirjen Kemendagri Bahtiar menyampaikan terima kasih ke DPRD DKI karena mengusulkan dirinya sebagai calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

13 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Diusulkan sebagai Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi Hartono Bicara Mekanisme

13 hari lalu

Diusulkan sebagai Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi Hartono Bicara Mekanisme

Heru Budi Hartono menyerahkan soal proses penetapan Penjabat Gubernur atau Pj Gubernur DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri.


Ketua DPRD DKI Temukan Banyak Masalah Pergantian Pejabat di Era Anies Baswedan

13 hari lalu

Ketua DPRD DKI Temukan Banyak Masalah Pergantian Pejabat di Era Anies Baswedan

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi siap membuka masalah pergantian pejabat di era Gubernur Anies Baswedan di pansus DPRD.


Ketua DPRD DKI Bicara Soal Etis, Minta Anies Baswedan Tak Lagi Melantik Pejabat Baru

14 hari lalu

Ketua DPRD DKI Bicara Soal Etis, Minta Anies Baswedan Tak Lagi Melantik Pejabat Baru

Ketua DPRD DKI mengatakan tidak etis bila Anies Baswedan masih melantik pejabat baru di DKI menjelang berakhirnya masa jabatan Oktober nanti.