TEMPO.CO, Jakarta - Baru satu setengah tahun Djaharuddin memangku jabatan Camat Mampang, namun sudah tiga kali dia menyaksikan banjir besar melanda kawasan tersebut. Salah satu wilayahnya yang sering terendam banjir adalah Kelurahan Bangka Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Jumat malam kemarin, kawasan itu terendam banjir setinggi 120 sentimeter sejak pukul 14.00 hingga pukul 22.00. Djaharuddin menjelaskan, banjir disebabkan hujan deras dan luapan Kali Mampang.
Tidak cuma Kelurahan Bangka, banjir juga melanda Kelurahan Tegal Parang, Kuningan Barat, dan Pela Mampang. Di sana, ketinggian air berkisar 45 - 60 sentimeter. Air akhirnya baru surut 11 jam kemudian, setelah pihak kecamatan mengoperasikan empat pompa untuk membuang air ke dalam kali.
"Warga tidak ada yang mau mengungsi, karena mereka udah biasa, ini kejadian rutin setiap tahun," ujar Djaharuddin kepada Tempo, Sabtu, 13 November 2021.
Menurut Camat Mampang, pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah banjir tahunan itu. Mulai dari pengerukan kali agar, pembuatan dinding turap, hingga pembuatan sumur resapan atau drainase vertikal.
Sumur resapan sudah dibuat di seluruh taman, jalan, hingga kantor pemerintahan di Mampang. Termasuk di wilayah yang sering tergenang banjir. Namun sumur resapan tidak membuat banjir cepat surut.
"Vertical drainage ini kan untuk menampung air, air pelan-pelan masuk, ga bisa langsung masuk. Ini cuma meminimalkan genangan," kata Djaharuddin.
Fakta di lapangan bahwa sumur resapan tidak membantu banjir cepat surut bertolak belakang dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ia mengklaim sumur resapan terbukti efektif mengurangi genangan di wilayah yang cekung.
Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan uang lebih dari Rp 416 miliar untuk membuat 40 ribu sumur resapan. Namun hingga Oktober 2021, baru 6.232 atau 27,95 persen sumur resapan yang dibangun Dinas Sumber Daya Air.
"Insya Allah tahun ini kami akan selesaikan 22.290 sumur resapan," kata Riza.
Besarnya anggaran sumur resapan, tapi minim hasil ini kemudian mendapat kritik dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Menurut dia, alih-alih digunakan untuk pembuatan sumur resapan, seharusnya Anies Baswedan memanfaatkan dana tersebut untuk pengendalian banjir berupa normalisasi sungai.
Dengan alasan itu, pada rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022, fraksi PDIP menolak usulan dana sekitar Rp100 miliar lebih yang akan digunakan untuk pembuatan sumur resapan.
"Tahun ini diajukan sekitar Rp100 miliar sekian, ga sampai Rp200 miliar. 2021 yang besar, Rp416 miliar kalau tidak salah. Besar kan? Coba dibeliin cendol itu," ujar Gembong.
Kritik soal pembuatan sumur resapan ini juga datang dari pakar tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga. Ia menjelaskan program sumur resapan atau drainase vertikal besutan Anies Baswedan tak cocok diterapkan di semua wilayah Ibu Kota karena kontur tanah di Jakarta berbeda-beda.
Nirwono mengatakan wilayah yang tidak bisa dibuatkan sumur resapan, antara lain seluruh bagian utara dari wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.
"Di sana praktis tidak bisa karena kedalaman air tanah yang dangkal, sehingga tidak guna dibangun sumur resapan, itu pun di lokasi-lokasi yg bukan cekungan, tidak dekat kali, sungai atau kanal," ujar Nirwono saat dihubungi, Sabtu, 13 November 2021.
Sedangkan untuk wilayah yang bisa dibuatkan sumur resapan, adalah seluruh bagian selatan dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Walaupun bisa dibuat sumur resapan, Nirwono mengatakan drainase vertikal bukan solusi utama penanganan banjir Jakarta.
Jika Pemprov DKI ngotot tetap ingin melanjutkan program drainase vertikal, Nirwono menyarankan program itu jangan menggunakan APBD. Namun diserahkan kepada masing-masing warga untuk membangun sendiri sumur resapan di halaman rumahnya.
"Lebih baik dana pembuatan sumur resapan digunakan untuk mengatasi banjir seperti menata bantaran kali merevitalisasi situ/danau/embung/waduk, merehabilitasi saluran kota, menambah RTH baru, merestorasi kawsan pesisir pantura Jakarta," kata Nirwono.
Camat Mampang Djaharuddin juga berharap pembuatan embung di wilayahnya dapat mengatasi banjir akibat luapan air Kali Mampang, bukan lagi dengan sumur resapan.
Menurutnya yang perlu dibangun adalah embung agar empat kelurahan di wilayahnya tidak kebanjiran lagi. Pada Jumat kemarin, empat kelurahan di Mampang terendam banjir setinggi 45 - 60 sentimeter setelah hujan lebat mengguyur selama tiga jam.
Djaharuddin menjelaskan, alasan banjir menjadi langganan di kawasan Mampang karena menyempitnya Kali Mampang, sehingga tidak bisa menahan besarnya debit air saat hujan melanda.
"Makanya peluru dibangun embung, biar air gak langsung limpas ke kali," ujar Djaharuddin saat dihubungi Tempo, Sabtu, 13 November 2021.
Akibat embung yang belum rampung itu, Kelurahan Bangka Mampang Prapatan kembali kedatangan banjir pada Sabtu sore.
Padahal warga baru selesai membersihkan rumahnya yang sempat tergenang banjir hingga 120 sentimeter pada Sabtu siang. "Sudah sejak sore airnya naik. Memang karena wilayah kita ada di tengah aliran Kali Mampang jadinya mudah tergenang," kata Ketua RT 11/RW 04 Tukul Marwadi saat ditemui di lokasi, Sabtu, 13 November 2021.
Baca juga: Sabtu Sore, Banjir Kembali Rendam Mampang Prapatan
