Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam pertemuan darurat para Menlu ASEAN yang dilaksanakan secara virtual, Jumat malam, 15 Oktober 2021, yang antara lain membahas pengecualian keikutsertaan pemimpin junta Myanmar dalam KTT ASEAN, mengingat krisis politik yang belum terselesaikan di negara itu.
Retno juga menggarisbawahi tidak adanya kemajuan berarti dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin ASEAN dan Junta Myanmar untuk membantu menyelesaikan krisis di negeri itu.
Hal senada diungkapkan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Ia mengatakan di Twitter bahwa hasil pertemuan itu adalah keputusan yang sulit tetapi perlu dilakukan untuk menegakkan kredibilitas ASEAN.
Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin mengatakan jika mengalah maka kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional hilang. "Kami menjadi sekelompok orang yang selalu setuju terhadap hal-hal yang tidak berharga," ujarnya dikutip dari Reuters.
Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing kecewa dengan keputusan tersebut. Dia menyalahkan oposisi yang menyebabkan kekerasan meningkat di Myanmar.
Dia mengatakan keputusan tak mengundang Myanmar adalah sangat memalukan dan tak pernah terjadi sebelumnya. Dia juga menyebut ada peran negara-negara Barat di dalamnya.
Sejak kudeta militer pada Februari lalu, Myanmar terus dilanda kekacauan. Ekonomi negara tersebut juga morat-marit.
Militer telah membunuh lebih dari 1.100 orang, menurut para aktivis dan PBB. Lebih dari 9.000 orang ditangkap termasuk Aung San Suu Kyi, menurut kelompok hak asasi Assistance Association for Political Prisoners, yang mendokumentasikan pembunuhan dan penangkapan.
REUTERS | CNN | ANTARA
