TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah militer Myanmar kembali membebaskan ratusan tahanan politik dari penjara Insein yang terkenal kejam. Di antara yang dibebaskan adalah juru bicara partai Aung San Suu Kyi dan seorang komedian terkenal Zarganar. Sebelumnya, Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing telah membebaskan lebih dari 5.000 orang pengunjuk rasa yang memprotes kudeta pada Februari lalu.
Pembebasan itu dilakukan setelah Myanmar dihujani kritik oleh negara-negara ASEAN. Puncaknya Myanmar tak dundang dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN beberapa waktu lalu.
Pelapor Khusus PBB Tom Andrews di Twitter, menyambut baik pembebasan itu. Namun dia mengatakan pembebasan dilakukan karena junta berada di bawah tekanan. "Junta membebaskan tahanan politik di Myanmar bukan karena perubahan hati, tapi karena tekanan," katanya. Junta telah membebaskan tahanan beberapa kali sejak kudeta Februari.
Sikap pemerintah ASEAN terhadap Myanmar sebenarnya terbelah. Ada yang berprinsip tak ingin mencampuri urusan dalam negeri Myanmar, ada pula yang mempertahankan kredibilitas dengan memberikan sanksi kepada pemimpin kudeta.
Indonesia, Malaysia, Filipina dan Singapura mendorong sikap yang lebih keras terhadap pemimpin junta Min Aung Hlaing. Dalam pertemuan yang berlangsung tegang, diputuskan untuk mengecualikan Myanmar dari KTT ASEAN.
Akhirnya dengan suara mayoritas, Brunei yang menjabat sebagai Ketua ASEAN, mengukuhkan keputusan tersebut. Myanmar tak diundang dalam pertemuan yang berlangsung pada 26-28 Oktober 2021. Sebagai gantinya diusulkan untuk mengundang perwakilan non politik dari Myanmar.
"Suasana pertemuan amat tegang," kata salah satu orang yang mengetahui diskusi tersebut. "ASEAN sedang berubah, tahun lalu mungkin ASEAN tidak akan melakukan hal seperti itu," ujarnya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia mengusulkan Junta Myanmar tidak perlu dilibatkan dalam KTT ASEAN pada 26-28 Oktober 2021 sampai negeri itu memulihkan demokrasi.
“Indonesia mengusulkan partisipasi Myanmar di KTT tidak harus diwakili di tingkat politik sampai Myanmar memulihkan demokrasi melalui proses inklusif,” kata Menlu Retno melalui Twitter.
