Usai Pemerintahan Baru, Krisis dan Pengakuan Jadi Tantangan Taliban Selanjutnya

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Salah satu pendiri Taliban, Abdul Ghani Baradar akan menjadi deputi atau wakil perdana menteri Islamic Emirates of Afghanistan. Sebelumnya ia ditunjuk sebagai kepala kantor politik Taliban dan mengawasi penandatanganan perjanjian penarikan pasukan dengan AS. Alexander Zemlianichenko via REUTERS

    Salah satu pendiri Taliban, Abdul Ghani Baradar akan menjadi deputi atau wakil perdana menteri Islamic Emirates of Afghanistan. Sebelumnya ia ditunjuk sebagai kepala kantor politik Taliban dan mengawasi penandatanganan perjanjian penarikan pasukan dengan AS. Alexander Zemlianichenko via REUTERS

    Tentara Taliban menjajal permainan menembak di sebuah taman hiburan di Kabul, Afghanistan, 8 September 2021. Rezim baru Taliban menyatakan tidak akan melarang kegiatan sosial budaya selama tidak bertentangan dengan syariah dan budaya Islam Afghanistan. WANA via REUTERS

    Problemnya saat ini, tidak semua negara mau mengakui pemerintahan Taliban. Sebab, mereka menganggap Taliban sudah berbohong soal mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan terbuka serta mengharga hak-hak warga Afghanistan, terutama perempuan.

    Salah satu pernyataan keras disampaikan oleh Prancis. Pemerintah Prancis menegaskan bahwa mereka tidak akan mengakui serta membangun hubungan diplomatik dengan pemerintahan baru di Afghanistan. Mereka memandang Taliban, selaku penguasa baru di Afghanistan, tidak menepati janji-janjinya yang merupakan syarat dari Prancis untuk bisa diakui sebagai pemerintahan yang sah.

    "Prancis menolak untuk mengakui atau membangun hubungan apapun dengan pemerintahan baru ini. Kami menginginkan aksi dari Taliban dan mereka yang membutuhkan bantuan ekonomi serta hubungan internasional," ujar Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, Sabtu pekan lalu.

    Per berita ini ditulis, Taliban belum menunjukkan niatan untuk berubah sesuai ekspektasi komunitas internasional. Soal hak-hak perempuan saja, Taliban memenuhinya dengan setengah hati. Mereka memperbolehkan perempuan Afghanistan bekerja dan belajar, namun pada sektor-sektor yang dibatasi Taliban. Medis dan pendidikan adalah dua sektor yang diperbolehkan Taliban untuk perempuan

    Jika Taliban tidak mencoba memodernkan diri, mereka berpotensi mempersulit dirinya sendiri dalam memerintah Afghanistan. Taliban memang masih menerima donor dan bantuan dari berbagai negara, namun itu masih jauh dari cukup.

    Baca juga: Dibohongi Taliban, Prancis Ogah Akui Pemerintahan Baru Afghanistan

    ISTMAN MP | AL JAZEERA | REUTERS | USIP



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.