Musim Somasi Para Pejabat

Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Somasi yang dilayangkan kubu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kepada Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar, menandai tren baru represi pemerintah kepada masyarakat sipil.

Pola semacam ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh pejabat publik. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga pernah menyomasi Indonesia Corruption Watch (ICW).

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati melihat tren baru ini bukan merupakan suatu kebetulan. Dalam dua somasi yang dilayangkan oleh Moeldoko dan Luhut, terdapat kesamaan.

"Dari sisi aktor, bukan hanya pemerintah tapi dari posisi dan jejak jabatan cukup dekat dengan Presiden. Dari sisi isu, keduanya menyangkut ekonomi politik," kata Asfinawati saat dihubungi Tempo, Ahad, 29 Agustus 2021.

Luhut menyomasi Haris Azhar pada Kamis lalu. Ia memprotes bincang-bincang Haris dengan koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti. Dalam perbincangan itu, Luhut disebut diduga ikut bermain dalam konsesi tambang emas di Papua. 

Kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang, mengatakan bahwa kalimat yang disampaikan Haris di video itu mengandung bahasa yang sangat provokatif, tendensius, pencemaran nama baik, penghinaan, dan berita bohong.

"Karenanya dalam surat kami itu menyatakan kepada, baik Fatia dan Haris Azhar, agar menjelaskan kepada kami mengenai motif, maksud, dan tujuan dari pengunggahan video," kata Juniver.

Juniver membantah pernyataan bahwa Luhut bermain dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua. Dalam somasinya, Luhut bahkan meminta agar video wawancara itu dihapus. Moeldoko membantah pernyataan ICW. Ia meminta ICW membuktikan tudingan mereka. Meski telah dijawab ICW, namun somasi ketiga tetap dilayangkan.

Asfin melihat somasi itu seharusnya dilayangkan warga atau masyarakat kepada pejabat publik atau pemerintah. Fungsi pejabat publik memang seharusnya mendapat pengawasan dari masyarakat. Namun dalam dua kasus ini, kejadiannya terbalik.

Ia meyakini upaya itu hanya akan menekan kebebasan berpendapat tumbuh di Indonesia. Dengan adanya somasi, masyarakat akan cenderung berpikir berkali-kali sebelum melakukan kritik terhadap pemerintah.

Asfin yakin somasi seperti ini menjadi modus baru yang dilakukan pemerintah untuk menekan kebebasan berpendapat. Asfin menduga langkah somasi sengaja dipilih agar para pejabat publik itu lebih mendapat simpati dari masyarakat dan dengan memainkan posisi menjadi korban (playing victim). "Sepertinya begitu. Setelah kritik di mana-mana tentang penghinaan pasal UU ITE," kata Asfin.

Baca juga: Ini Alasan Luhut Somasi Haris Azhar dan Koordinator KontraS






Kejar Terus Bjorka, Polri: Timsus Bekerja Butuh Kecermatan dan Ketelitian

1 hari lalu

Kejar Terus Bjorka, Polri: Timsus Bekerja Butuh Kecermatan dan Ketelitian

Tim khusus masih mencari sosok di balik hacker Bjorka. Koordinasi dengan lembaga di luar negeri pun akan dilakukan.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

1 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.


Luhut Buka Perdagangan Bursa AS: Mantan Prajurit Lulusan Lembah Tidar Dapat Kehormatan Luar Biasa

2 hari lalu

Luhut Buka Perdagangan Bursa AS: Mantan Prajurit Lulusan Lembah Tidar Dapat Kehormatan Luar Biasa

Luhut Pandjaitan membuka perdagangan New York Stock Exchange pada Rabu pagi, 21 September 2022. Ia menyebutnya sebagai pengalaman luar biasa.


10 Tugas Luhut Binsar Pandjaitan dari Jokowi, Terakhir Urus Program Kendaraan Listrik

4 hari lalu

10 Tugas Luhut Binsar Pandjaitan dari Jokowi, Terakhir Urus Program Kendaraan Listrik

Hingga hari ini, sudah 10 tugas selain Menkomarinves yang diberikan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Terakhir, mengurus kendaraan listrik.


Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY: Kenapa Harus Membandingkan

5 hari lalu

Moeldoko Tanggapi Tudingan AHY: Kenapa Harus Membandingkan

Kepala Staf Presiden Moeldoko siap mengeluarkan data untuk menangkis tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.


Antisipasi Kasus Bjorka Terulang, KSP Ingin Kembangkan Cloud Lokal

5 hari lalu

Antisipasi Kasus Bjorka Terulang, KSP Ingin Kembangkan Cloud Lokal

Moeldoko menilai kejadian pembocoran data yang dilakukan peretas dengan identitas Bjorka menjadi sinyal untuk pemerintah berbenah diri.


Moeldoko soal Dudung vs Effendi: Memang Supremasi Sipil Tak Hargai Institusi Lain?

5 hari lalu

Moeldoko soal Dudung vs Effendi: Memang Supremasi Sipil Tak Hargai Institusi Lain?

Moeldoko pun menilai perintah Dudung dalam rekaman yang tersebar hanya reaksi spontan atas pernyataan Effendi Simbolon.


Disangka Bantu Bjorka, Pemuda Madiun Dijerat Empat Pasal UU ITE

5 hari lalu

Disangka Bantu Bjorka, Pemuda Madiun Dijerat Empat Pasal UU ITE

Merujuk hasil interogasi pihak kepolisian, motif MAH membantu Bjorka adalah ingin terkenal dan memperoleh banyak uang.


Bantu Bjorka, Pemuda Madiun Dijerat Tiga Pasal UU ITE

5 hari lalu

Bantu Bjorka, Pemuda Madiun Dijerat Tiga Pasal UU ITE

Polri masih belum bisa mengungkap identitas Bjorka. Pria Madiun yang sebelumnya ditangkap dikenakan UU ITE.


Protes Penebangan Pohon Peneduh Jalan, Warga Mega Cinere Depok Somasi Pengurus Lingkungan

6 hari lalu

Protes Penebangan Pohon Peneduh Jalan, Warga Mega Cinere Depok Somasi Pengurus Lingkungan

Penebangan pohon itu tidak sesuai dengan Perda Kota Depok No. 3 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup