Tapi nada pesimistis soal rencana vaksinasi berbayar tersebut datang dari anggota Badan Anggaran DPR, Eko Patrio. Alasannya, kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, capaian vaksin pemerintah untuk program vaksin gratis saat ini belum optimal. “Yang gratis aja masih tipis, apa lagi yang bayar,” ujar Eko Patrio dalam rapat kerja Banggar bersama pemerintah, Rabu, 25 Agustus 2021.
Meski secara umum Eko mengapresiasi pemerintah yang memfokuskan anggaran untuk vaksin gratis dalam dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN, tapi realisasi program vaksinasi tahun ini belum terlalu menggembirakan. Realisasi vaksinasi pada tahun 2021, misalnya, belum kunjung mencapai target untuk menjangkau 70 persen penduduk atau 189 juta orang.
Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Mouhamad Bigwanto, menilai wacana vaksinasi berbayar yang diembuskan pemerintah itu terlalu prematur untuk dibahas. Apalagi, apabila pemerintah akan mengizinkan penjualan vaksinasi dosis ketiga atau booster.
"Cakupan vaksinasi kita masih di angka 59 juta untuk vaksin pertama," ujar Bigwanto. Dengan target sekitar 208 juta penduduk tervaksinasi, angka tersebut baru mencapai 28,53 persen. Adapun penduduk yang sudah menerima dosis kedua baru sekitar 33 juta, atau 16 persen dari target.
Dengan munculnya wacana vaksinasi berbayar ataupun ramai pejabat sudah disuntik vaksin booster belakangan ini, Bigwanto khawatir muncul kesan pemerintah tidak serius memenuhi target yang ditetapkan sendiri sebelumnya. Padahal, mencapai kekebalan kelompok seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah di masa pandemi.
"Kalaupun vaksinasi 1 juta penduduk per hari, sampai akhir tahun target itu masih belum tercapai, baru 150 jutaan. itu pun masih vaksin dosis pertama," tutur Bigwanto.
Karena itu, Bigwanto menegaskan bahwa wacana vaksinasi berbayar itu masih terlalu dini dibicarakan. "Hemat saya, rencana vaksin mandiri atau booster harus menunggu target capaian 208 juta terpenuhi dulu, atau paling tidak mendekati itu."
Pendapat serupa disampaikan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi. Ia menilai program vaksin berbayar tidak etis diadakan karena pandemi termasuk kategori bencana non alam.
Tapi jika akhirnya pemerintah membuka akses vaksinasi mandiri tahun depan, Tulus mengingatkan agar jenis vaksin yang dipakai bukan yang digunakan untuk vaksinasi gratis. Dengan begitu, program vaksinasi gratis yang masih digenjot bersamaan waktunya itu tidak terganggu.
CAESAR AKBAR | YOHANES PASKALIS | FRANCISCA CHRISTY | BISNIS
Baca: Simak Syarat serta Cara Mendapatkan Vaksin Pfizer dan Moderna di Jakarta