Berharap Pertolongan Investor untuk Pembangunan Ibu Kota Baru

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas memutar otak mencari pendanaan pembangunan ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN) tanpa mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun depan. Musababnya dalam RAPBN 2022, pemerintah tidak memasukkan alokasi untuk pembangunan ibu kota negara.

    Kebutuhan untuk pembangunan ibu kota negara selain dari APBN akan dipenuhi dari hasil kerja sama badan usaha maupun modal investor.

    “Pemerintah akan memberikan kesempatan yang luas dan terbuka kepada semua calon investor. Saat ini, sedang dilakukan penyusunan konsep struktur kerja sama yang sesuai dengan penerimaan risiko investasi dari para investor dan lembaga keuangan,” tutur Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rudy S. Prawiradinata kepada Tempo, Rabu, 25 Agustus 2021.

    Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020-2024, proyek IKN di Kalimantan Timur membutuhkan duit Rp 466,98 triliun. Berdasarkan rancangannya, pembangunan ibu kota negara seharusnya memiliki empat skema pendanaan.

    Keempatnya adalah APBN, badan usaha milik negara (BUMN), kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan swasta murni. Meski demikian, sumber pendanaan dari APBN tidak akan mendominasi proyek ibu kota. APBN hanya akan dipakai untuk mendanai sarana dan prasarana publik serta bangunan strategis.

    Merujuk pada rencana pemerintah, porsi anggaran APBN untuk pembangunan IKN hanya 19 persen. Sementara itu, sisanya sebanyak 81 persen akan bersumber dari investor. Sedangkan untuk BUMN, negara akan memanfaatkan aset korporasi pelat merah, baik yang eksisting di kawasan IKN maupun yang tidak eksisting di luar ibu kota.

    Rudy melanjutkan, dana yang bermuasal dari swasta murni akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur-infrastruktur yang komersial. Sedangkan untuk KPBU, nantinya pemerintah merencanakan tiga macam kerja sama. Pertama KPBU tarif atau layanan. Kedua, KPBU avaibility payment atau pembayaran ketersediaan layanan. Terakhir, KPBU lainnya untuk bundling dengan kegiatan komersial.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.