Menanti Pengumuman PPKM, Kapan Jawa-Bali Keluar dari Zona Level 4?

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung berbincang sambil menikmati makanannya saat sudah bisa makan di tempat atau dine in ketika masa perpanjangan PPKM Level 4 di sebuah mal di Jakarta, 21 Agustus 2021. Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 23 Agustus 2021, kapasitas mal diperlonggar jadi 50 persen. TEMPO/Fajar Januarta

    Pengunjung berbincang sambil menikmati makanannya saat sudah bisa makan di tempat atau dine in ketika masa perpanjangan PPKM Level 4 di sebuah mal di Jakarta, 21 Agustus 2021. Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 23 Agustus 2021, kapasitas mal diperlonggar jadi 50 persen. TEMPO/Fajar Januarta

    TEMPO.CO, Jakarta - Kelanjutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Jawa-Bali periode 17-23 Agustus akan diumumkan besok. Sejak 20 Juli lalu, kebijakan ini sudah diperpanjang lima kali. Pemerintah akan terus memberlakukan kebijakan ini selama pandemi Covid-19 masih ada, namun level PPKM setiap daerah yang akan berubah sesuai kondisi wilayah masing-masing.

    Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Iwan Ariawan menyebut kemungkinan besar wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) masih akan berada di zona level 4 pada perpanjangan pekan depan. Sebab, ujar dia, asesmen level PPKM ditentukan menurut daerah aglomerasi.

    Data Kementerian Kesehatan per 20 Agustus menunjukkan beberapa daerah di Jabodetabek masih berada di level 4. Di antaranya; Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Pusat dan Kota Bogor. Sementara wilayah lainnya, sebagian besar sudah masuk ke level 3.

    "Jadi, secara aglomerasi, Jabodetabek masih di PPKM level 4, kecuali ada perubahan di dua hari terakhir ini," ujar Iwan saat dihubungi Tempo pada Ahad, 22 Agustus 2021.

    Sementara di wilayah aglomerasi lain yang keseluruhannya sudah memasuki asesemen level 3, ujar dia, kemungkinan akan turun level.

    Iwan merupakan salah satu epidemiolog yang kerap dimintai masukan oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19. Ia menyebut, pembahasan evaluasi PPKM akan dilakukan pemerintah pada esok hari. "Pembahasan evaluasi PPKM besok. Tapi konsepnya, PPKM selalu diperpanjang, levelnya yang bisa tetap, naik atau turun," ujar Iwan.

    Ia menyebut, berdasarkan informasi dari pemerintah, perbaikan data kematian juga sudah rampung. Sehingga, indikator kematian dapat dipakai kembali dalam evaluasi penilaian pekan ini. Sudah dua pekan ini, data kematian dikeluarkan dari indikatorpenilaian karena pemerintah tengah melakukan perbaikan data.

    Petugas kesehatan memeriksa suhu tubuh warga sebelum mendapatkan suntikkan vaksin COVID-19 di Pusat Jajanan Serba Ada di kawasan Pendurenan, Jakarta, Jumat 20 Agustus 2021. Layanan vaksinasi malam hari dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang memiliki kesibukan di siang hari itu guna mempercepat target kekebalan komunal atau 'Herd Immunity'. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Selain wilayah Jawa-Bali, besok pemerintah juga akan mengumumkan evaluasi kebijakan PPKM luar Jawa-Bali periode 10 Agustus-23 Agustus.

    Satgas Covid-19 mencatat, perkembangan kasus di tingkat nasional telah menunjukkan perbaikan. Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan kasus positif, kematian dan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) menurun dalam kurun tiga hingga empat minggu terakhir. Sejalan dengan itu, kesembuhan juga meningkat.

    Wiku memaparkan, perbaikan kasus positif terlihat pada 25 dari 34 provinsi atau 73 persen dari seluruh provinsi. Sementara itu, sembilan provinsi harus mengejar perbaikan karena kasus mingguan di pekan ini masih naik. Provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Bali, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Jambi.

    Dan dari sembilan provinsi itu, ujar Wiku, perhatian khusus tertuju pada provinsi NTB, Sulawesi Barat dan Papua Barat yang mengalami kenaikan pada kasus positif dan kematian, diikuti menurunnya kesembuhan serta dampaknya terhadap angka BOR naik.

    Wiku menyebut, jika pemerintah daerah tidak melakukan perbaikan penanganan Covid-19, maka tidak akan terjadi pelonggaran PPKM pada daerah tersebut. "Atau bahkan peningkatan pengetatan PPKM apabila diperlukan," ujarnya.

    Mantan Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama menyebut, pemerintah memang harus sangat berhati-hati dalam menetapkan pelonggaran atau penurunan level PPKM di daerah.

    "Kalau memang akan dilakukan pelonggaran karena level sudah menurun, maka perlu dilakukan amat bertahap dan monitoring yang amat ketat," ujarnya saat dihubungi Tempo, Ahad, 22 Agustus 2021.

    Saat ini, ujar dia, pemerintah harus berhati-hati karena angka kematian masih sangat tinggi di kisaran lebih seribu kasus kematian per hari. "Kematian masih lebih dari dua kali dari awal PPKM Darurat di mulai," ujar dia.

    Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman juga mengingatkan masih ada potensi 100.000 kasus infeksi Covid-19 yang belum terdeteksi. Estimasi tersebut dihitung berbasis angka kematian, dengan asumsi indeks fatality rate 0, 5 persen dan juga memperhitungkan angka reproduksi (R) di kisaran 1,1.

    "Jadi, walaupun kasus memang sudah menurun, tapi masih terlalu banyak yang belum terdeteksi. Itulah sebabnya, kalau kasus kematian juga masih akan berkisar di 1.000-an sampai pertengahan September ini," ujar Dicky saat dihubungi terpisah.

    Untuk itu, ujar Dicky, pemerintah harus terus memperbaiki respons penanganan Covid-19 dengan meningkatkan testing, tracing, dan treatment (3T). Disamping itu juga menggenjot vaksinasi dan mengencangkan kampanye 5M (Memakai Masker, Muncuci Tangan, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi Mobilitas).

    "Kalau ini jalan, mungkin Jawa-Bali bisa menurun leveling misalnya ke PPKM level 3, tapi pemerintah harus konsisten, indikator asesemen-nya jangan diubah-ubah," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.