Namun sejumlah fraksi di DPRD DKI menunjukkan sikap yang tak sejalan dengan PDIP dan PSI soal interpelasi Formula E. Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani misalnya. Ia menganggap interpelasi Anies Baswedan soal Formula E tidak tepat.
Alasannya, anggota dewan sebelumnya telah menyepakati rencana balap mobil listrik tersebut. "Rasanya kurang elok kalau kita sudah sepakati bersama, kita juga yang mempermasalahkannya," kata Zita pada 18 Agustus lalu.
Zita beranggapan Formula E tak dapat dikatakan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI, apalagi mengganggu penanganan Covid-19.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Riano P Ahmad juga meragukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan akan terealisasi. "Hal itu karena persoalan Formula E tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai objek interpelasi," kata Riano saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 19 Agustus 2021.
Akan tetapi Riano memahami pro kontra rencana perhelatan agenda balap mobil listrik internasional di Jakarta pada Juni 2022 itu, mengingat kasus Covid-19 di Jakarta belum sepenuhnya terkendali.
Hingga saat ini Fraksi Partai Golkar dan Partai Demokrat belum menentukan sikap. Anggota Fraksi Demokrat, Mujiyono, menyebut baik PSI atau PDIP belum mengkomunikasikan rencana interpelasi ini. Tapi sikap Demokrat dari dulu sampai sekarang tetap sama, yakni menolak Formula E.
Sekretaris Fraksi Golkar Judistira mengatakan, partainya semula setuju dengan Formula E selama memberikan keuntungan jangka menengah dan panjang bagi Ibu Kota. Misalnya, Jakarta akan dikenal sebagai kota ramah wisatawan.
Judistira berpendapat sektor pariwisata pada masa mendatang akan menjadi andalan bagi ekonomi Jakarta. Namun, pandemi Covid-19 melanda sehingga perlu ada peninjauan ulang.
Selanjutnya Golkar masih menunggu penjelasan...