Johny mempertanyakan apakah pemerintah DKI mampu menyiapkhttps://metro.tempo.co/read/1494506/greysia-apriyani-diabadikan-jadi-nama-gor-di-jakarta-ini-kata-anies-baswedanan infrastruktur balap Formula E hanya dalam waktu kurang dari setahun. Dia mengingatkan Formula E adalah ajang balap internasional, sebuah acara besar yang menghabiskan dana hampir Rp 1 triliun.
"Dari segi waktu saja ini kan pasti asal-asalan," ujar dia.
Untuk itulah, secara pribadi Johny menganggap dewan layak memakai hak interpelasi kepada Anies guna mempertanyakan Formula E. Jika hak interpelasi bergulir, maka Anies dan jajarannya harus buka-bukaan soal Formula E.
Sikap Johny rupanya didukung Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sudah sejak lama PSI mengkritisi pembayaran uang komitmen alias commitment fee Formula E yang nilainya ratusan miliar itu.
Pemprov DKI telah membayar commitment fee senilai Rp 560 miliar. Sebanyak Rp 360 miliar digunakan untuk biaya komitmen pada 2020 dan Rp 200 miliar untuk 2021. Belakangan Anies mengatakan penganggaran dan pembayaran kewajiban tahap 2 tahun 2020 telah dihentikan.
Setelah melakukan renegosiasi dengan Formula E Operations (FOE) disepakati commitment fee untuk penyelenggaraan pada 2020 dan seterusnya dapat digunakan untuk pelaksanaan balap yang tertunda akibat pandemi Covid-19.
Selanjutnya, pembayaran commitment fee untuk tahun 2022 dan seterusnya akan dijadwalkan kembali setelah adanya kepastian penyelenggaraan Formula E. Salah satu yang menjadi pertimbangan, lanjut Riza, adalah telah berakhirnya pandemi Covid-19.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengutarakan pernyataan PDIP soal rencana interpelasi menjadi titik cerah. Sebab, untuk menggulirkan interpelasi diperlukan dukungan dari sedikitnya dua partai dan 15 anggota dewan.
Perwakilan PSI di Gedung Kebon Sirih hanya delapan orang, tapi PDIP 25 orang. Interpelasi dapat terwujud jika seluruh anggota Fraksi PDIP membubuhkan tandatangannya dalam dokumen hak interpelasi Formula E.
"Kami senang bahwa PDIP juga sudah mulai interpelasi, jadi kami bisa langsung interpelasi bersama-sama," ucap dia.
Sayangnya, rencana ini masih terganjal. Diajukannya hak interpelasi masih sekadar wacana. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menyatakan, partainya belum menentukan sikap soal hak interpelasi.
PDIP mau menyelisik terlebih dulu studi kelayakan Formula E dan keuntungannya yang disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, pemerintah DKI melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyimpulkan, Formula E bakal menggerakan ekonomi Ibu Kota.
Selanjutnya: Sementara itu, Fraksi PAN tak berminat...