Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah meminta Pemerintah DKI Jakarta menjelaskan temuan BPK mengenai pemborosan anggaran pembelian masker N95 dan rapid test. Temuan BPK itu, kata dia, diduga merupakan kebocoran anggaran penanganan Covid-19.
“Jangan sampai Jakarta nanti dikenal sebagai provinsi kelebihan bayar, karena seringnya kasus kelebihan bayar,” kata anggota DPRD Fraksi PDIP itu saat dihubungi Tempo, Jumat, 6 Agustus 2021.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai temuan BPK itu merupakan ujian bagi kredibilitas kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Menurut dia, saat ini yang banyak muncul adalah opini publik mengenai temuan itu, bukan substansinya.
Pemerintah DKI Jakarta dan BPK perlu memberikan klarifikasi yang jelas soal apakah temuan itu menyebabkan kerugian keuangan negara. Jika tak ada penjelasan yang kuat dari pemerintah provinsi, kata Adi, Anies yang berada di pucuk kepemimpinan akan menjadi sasaran kritik berbagai pihak, terutama yang beroposisi terhadap dirinya.
“Kalau tidak bisa diklarifikasi dengan baik, ya, Anies bukan saja akan digoreng. Pasti akan menjadi bulan-bulanan,” ujar dia lewat sambungan telepon pada Sabtu, 7 Agustus 2021.
Adapun kritik yang disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dari fraksi PDIP dan PSI terkait temuan itu, kata Adi, sudah biasa. Alasannya, kedua partai itu memang menempatkan diri sebagai oposisi Anies Baswedan.
Adi menilai temuan BPK mengenai belanja tidak terduga adalah murni mengenai audit laporan keuangan dan tidak ada unsur politiknya.
Baca: Belanja Tidak Terduga Dinilai Boros, Pemerintah DKI Diminta Pertanggungjawaban
ADAM PRIREZA | LANI DIANA | TEMPO.CO | ANTARA