Besar Pasak daripada Tiang Bansos Pedagang Kecil

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengurus RT mengangkut bantuan sosial non tunai berupa beras yang siap disalurkan kepada warga di kawasan RW 02 Kelurahan Cakung Barat, Jakarta, Kamis, 29 Juli 2021. ANTARA/Aprillio Akbar

    Pengurus RT mengangkut bantuan sosial non tunai berupa beras yang siap disalurkan kepada warga di kawasan RW 02 Kelurahan Cakung Barat, Jakarta, Kamis, 29 Juli 2021. ANTARA/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Bantuan sosial (bansos) senilai Rp 1,2 juta tak cukup menutup beban usaha para pedagang kaki lima, usaha mikro kecil, dan pemilik warung akibat pembatasan selama pandemi ini.

    Banyak usaha kecil tak mengantongi pendapatan sama sekali karena kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)

    "Sudah ada yang mau kolaps sampai putus asa. Untuk modal, Rp 1,2 juta itu tidak cukup. Tapi kalau disiapkan seperti itu ya terima kasih," kata Ketua Paguyuban Pecel Lele dan Seafood Brebes iFery Zona Tri kepada Tempo, Kamis, 5 Agustus 2021.

    Fery mengatakan pengusaha kecil perlu bantuan modal dari pemerintah kembali membuka warung. Untuk memulai kembali usaha, kata dia, pengusaha kecil membutuhkan modal minimum Rp 5 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk membawa pegawai dari kampung hingga belanja bahan-bahan dagangan.

    "Kalau Rp 1,2 juta cukup untuk belanja saja. Tapi untuk transport dan mencari anak buah, mungkin beban lagi. Kalau ada sokongan ya nanti kami akan manfaatkan oleh anggota," tutur Fery.

    Selain soal besarannya, Fery berharap pemerintah menyediakan informasi yang jelas mengenai bantuan tersebut, seperti syarat dan pendataannya. Pasalnya, pada pembagian Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro sebelumnya pun, sekitar total 500 anggota paguyubannya tidak ada yang mendapatkannya. 

    Padahal, Fery mengatakan telah menyerahkan data-data yang diperlukan. "Bukti di lapangan tidak pernah mengena. Pemerintah jangan cuma bilang mau memberi bantuan tapi yang menerima bukan pedagang atau PKL. Saya sebagai ketua paguyuban juga belum pernah menerima bantuan dari pemerintah," tutur dia.

    Bantuan dari pemerintah, ujar Fery, sangat dibutuhkan. Mengingat pandemi ini menghantam para pengusaha mikro dan informal. Berdasarkan data yang dihimpun dari anggotanya, omzet harian para pengusaha pecel lele bisa anjlok hingga 75 persen. Bahkan, bukannya untung, setiap harinya mereka malah harus nombok.

    "Saya sendiri omzet dari Rp 5 juta jadi Rp 1 juta. itu belum termasuk beban membayar karyawan, belanja, kontrak lahan, bayar listrik. Kita punya usaha bukannya dapat untung malah nombokin setiap bulan," kata dia.

    Di samping memberi bantuan langsung tunai, Fery berharap pemerintah juga memberikan stimulus berupa pemutihan BI Checking serta bantuan permodalan. Musababnya, banyak anggotanya saat ini pun tidak bisa meminjam modal di bank karena terkendala BI Checking.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.