Ragam Kisah Pengusaha yang Kembali Gigit Jari Akibat Perpanjangan PPKM Darurat

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Meski mengaku paham bahwa pemerintah tengah menghadapi dilema dalam pengambilan kebijakan tersebut, para anggota asosiasi tetap berharap pemerintah bisa mendengar masukan dari para pelaku usaha.

    Perpanjangan PPKM Darurat pun disebut akan memukul para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang selama ini situasinya sudah sangat berat. "Karena biasanya mereka jualan hari ini untuk biaya hidup besok," kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta, Sarman Simanjorang, dalam keterangan tertulis, Rabu.

    Ia mengatakan pemerintah harus mempercepat penyaluran bantuan insentif Rp 1,2 juta kepada para pelaku usaha mikro, seperti yang dijanjikan Jokowi. Sehingga, mereka tidak pusing perlu pusing urusan permodalan ketika PPKM diperlonggar lagi.

    Apabila nantinya PPKM Darurat itu jadi dilonggarkan pada 26 Juli 2021, Sarman meminta beberapa sektor UKM diprioritaskan. Sejumlah sektor UKM yang dinilai bisa mulai diperlonggar setelah perpanjangan PPKM Darurat itu antara lain outlet voucher hp, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan usaha sejenisnya.

    "Sektor UKM ini jumlahnya sangat banyak dan memberikan kontribusi dalam menggerakkan ekonomi akar rumput dan konsumsi rumah tangga," kata dia.

    Tak hanya para pengusaha sektor ritel dan UKM yang menjerit akibat perpanjangan masa pembatasan itu, pada pagi ini sejumlah asosiasi industri dari berbagai sektor ramai-ramai juga membuat pernyataan menanggapi perpanjangan PPKM Darurat itu.

    Sedikitnya ada 11 organisasi yang membuat pernyataan bersama menyangkut nasib industri manufaktur selama perpanjangan PPKM Darurat ini. Pernyataan bersama itu dibacakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia alias Apindo, Hariyadi Sukamdani.

    Selain Apindo, organisasi yang tergabung dalam pernyataan sikap ini adalah Kadin Indonesia, Asaki, API, Asosiasi Persepatuan Indonesia, PPA Kosmetika, Perkosmi, Gabel, GAPPMI, Inaplas, dan Asosiasi Semen Indonesia.

    Pada pokoknya, asosiasi-asosiasi itu berharap perusahaan industri manufaktur sektor kritikal dan esensial serta industri penunjangnya, dan industri yang berorientasi ekspor bisa tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 100 persen karyawan operasional dan 25 persen karyawan penunjang operasional. Syaratnya, perusahaan sudah melakukan vaksinasi minimal dua kali untuk seluruh karyawannya.

    Akan tetapi, apabila ada kasus konfirmasi positif dalam industri manufaktur tersebut, evaluasi akan cepat dilakukan dengan menurunkan kapasitas menjadi 50 persen karyawan operasional dan 10 persen karyawan penunjang operasional.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.