Jurus Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Saat Idul Adha

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara saat umat muslim melaksanakan Shalat Idul Adha 1441 H di Masjid Agung Al Barkah, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 31 Juli 2020. Umat muslim di Indonesia menggelar Shalat Idul Adha 1441 H di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Foto udara saat umat muslim melaksanakan Shalat Idul Adha 1441 H di Masjid Agung Al Barkah, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 31 Juli 2020. Umat muslim di Indonesia menggelar Shalat Idul Adha 1441 H di tengah pandemi Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melakukan sejumlah upaya mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, yang jatuh pada 20 Juli 2021. Pemerintah mengandalkan peran ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam untuk mencegah kerumunan saat hari raya keagamaan umat Islam itu.

    Kemarin, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengundang 15 Ormas Islam dalam pertemuan virtual membahas hal tersebut. "Semua sepakat bahwa jangan sampai penyelenggaraan Idul Adha ini menjadi klaster baru yang menambah semakin tingginya tingkat penularan Covid-19," kata Ma’ruf usai melakukan pertemuan secara hibrid dengan ormas Islam dari kediaman resmi Wapres, di Jakarta, Ahad, 18 Juli 2021.

    Organisasi yang hadir, yakni; Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis, Syarikat Islam, Mathla'ul Anwar, dan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Kemudian ada Al-Washliyah, Al-Ittihadiyah, Dewan Masjid Indonesia, Rabithah Alawiyah, Al-Irsyad al-Islamiyah, Persatuan Umat Islam, serta Tarbiyah Perti.

    Masyarakat diimbau untuk mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 di daerah masing-masing saat merayakan Idul Adha. Untuk wilayah zona PPKM Darurat, pelaksanaan salat Id dan takbiran dilakukan di rumah masing-masing. Masyarakat juga diimbau tidak mudik.

    Kemudian penyembelihan hewan kurban, dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan. Hewan kurban dapat disembelih di rumah pemotongan hewan atau di lapangan terbuka yang tidak menimbulkan kerumunan. Pemerintah dan ormas Islam meminta agar daging kurban diantar ke rumah penerima agar tak menimbulkan kerumunan.

    Pertemuan itu juga bersepakat masjid tetap difungsikan untuk kegiatan syiar Islam meski dalam pembatasan. Kegiatan seperti azan, lantunan ayat suci, tetap dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

    Pada hari yang sama, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi juga melakukan silaturahmi virtual dengan para pimpinan Ormas Islam sekaligus menyosialisasikan SE Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan Idul Adha di Wilayah PPKM Darurat.

    Zainut menilai peran tokoh agama sangat penting dalam sosialisasi kebijakan PPKM ini. "Peranan ulama, pimpinan ormas Islam dan tokoh agama sangat penting dalam memberikan panduan dan bimbingan agama di masa pandemi, sehingga umat memiliki ketenangan dan ketentraman dalam melaksanakan ibadahnya," kata Zainut.

    Ketua Umum PP Hidayatullah KH Nashirul Haq mengatakan bahwa organisasinya sudah melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan di daerah dalam penerapan SE Menteri Agama. "Insya Allah di lapangan tidak ada masalah, memang penerimaan masyarakat beragam, untuk hal tersebut perlu ada kebijakan dalam penerapannya," ujarnya.

    Pekerja merawat sapi untuk kurban di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) PD Dharma Jaya, Cakung, Jakarta, Senin, 19 Juli 2021. Pihak pengelola menargetkan pemotongan hingga 1.000 ekor sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Sehari sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melaporkan sosialisasi SE Nomor 17 tahun sudah berjalan dengan baik. Seluruh pejabat Kemenag, pusat dan daerah hingga para penyuluh agama, dikerahkan dalam sosialisasi ini. Begitu juga dengan dukungan NU, Muhammadiyah, MUI dan ormas keagamaan lainnya yang ikut membantu sehingga edaran ini dapat diterima oleh masyarakat.

    “Ada perkembangan yang cukup bagus dari minggu sebelumnya terkait kesadaran masyarakat untuk menjalani peribadatan di rumah demi mencegah meluasnya angka Covid-19 di wilayah PPKM Darurat dan daerah lainnya," kata Menag Yaqut, Sabtu pekan lalu.

    Selain mengandalkan peran ulama, pemerintah juga membuat aturan pengetatan perjalanan jarak jauh atau antar-daerah untuk rute domestik guna menekan pergerakan masyarakat selama Idul Adha 1442 Hijriah. Ketentuan itu termaktub dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 15 tahun 2021.

    Dalam aturan tersebut, warga yang diizinkan melakukan perjalanan jarak jauh hanya mereka yang bekerja di sektor esensial serta kritikal atau orang dengan kepentingan mendesak yang telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan. Kendaraan sektor esensial yang diperbolehkan saat PPKM Darurat antara lain mencakup keuangan, teknologi informasi, perhotelan nonpenanganan karantina.

    Sedangkan kendaraan sektor kritikal antara lain logistik, kesehatan, keamanan dan energi. “Ini berlaku untuk perjalanan menggunakan transportasi di semua moda maupun untuk kendaraan pribadi,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, dalam konferensi pers virtual, Sabtu, 17 Juli 2021.

    Orang dengan kepentingan mendesak meliputi pasien yang sedang sakit keras, ibu hamil dengan pendamping maksimal satu orang, orang dengan kepentingan persalinan dengan pendamping maksimal dua orang, dan pengantar jenazah non-Covid-19 dengan jumlah maksimal lima orang. Pelaku perjalanan pun dibatasi dengan usia minimal 18 tahun.

    Dengan begitu, warga dengan usia di bawah 18 tahun untuk sementara dilarang melakukan perjalanan jarak jauh. Aturan ini akan berlaku mulai hari ini, 19 Juli hingga 25 Juli 2021 dan bisa diperpanjang sesuai dengan kondisi di lapangan.

    Sebagai antisipasi mobilitas masyarakat selama libur Idul Adha, Korlantas Polri bersama pihak-pihak terkait juga telah menambah pos-pos penyekatan termasuk di jalan tol. Korlantas menyiapkan sedikitnya 1.038 titik penyekatan mobilitas di berbagai wilayah Indonesia menjelang hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah.

    "Kami gelar untuk mengantisipasi kegiatan Idul Adha, ada 1.038 pos penyekatan PPKM darurat. Utamanya, prioritas di Lampung, Jawa, serta Bali," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Rudi Antariksawan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.