Alarm Pelemahan Ekonomi di Tengah Wacana Perpanjangan PPKM Darurat

Petugas gabungan menegur pedagang kaki lima yang melanggar jam operasional hingga pukul 20.00 WIB saat melakukan patroli di Kota Madiun, Jawa Timur, Sabtu, 3 Juli 2021. Pemkot Madiun menerjunkan puluhan petugas gabungan untuk meningkatkan pengawasan jam operasional tempat usaha pada saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat guna pengendalian penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Siswowidodo

TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai pihak melihat adanya sinyal pelemahan ekonomi di tengah wacana perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM Darurat yang diterapkan di 44 daerah se-Jawa dan Bali serta 15 daerah di luar Jawa-Bali. Wacana perpanjangan PPKM hingga enam pekan mengemuka menyusul meningkatnya jumlah kasus Covid-19 akibat varian baru virus corona delta yang merebak.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan dunia usaha akan menghadapi beban bertumpuk hingga ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di sektor perbelanjaan, ancaman PHK didorong oleh menurunnya pendapatan karena penutupan  operasional mal.

Selama PPKM Darurat berlangsung, seluruh sentra perbelanjaan berhenti beroperasi kecuali tenan-tenan yang menjual barang kebutuhan pokok atau obat-obatan. “Jika keadaan semakin berlarut, akan banyak terjadi lagi PHK,” ujar Alphonzus saat dihubungi Tempo pada Rabu, 14 Juli 2021.

Pada 2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 29 juta penduduk usia kerja sudah terimbas pandemi Covid-19. Dari total tenaga kerja terdampak, jumlah pengangguran karena Covid-19 meningkat mencapai 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena Covid-19 bertambah menjadi 0,76 juta, orang tidak bekerja karena Covid-19 menjadi 1,77 juta, dan pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja menjadi 24,03 juta orang.

Di tengah sulitnya dunia usaha memperpanjang napas, Alphonzus mengatakan pelaku usaha di sektor perbelanjaan masih harus menanggung beban biaya operasional meski gerai-gerai mereka tutup. Para pengusaha, ujar dia, tetap memiliki kewajiban membayar berbagai pungutan dan pajak atau retribusi yang dibebankan oleh pemerintah.

Listrik dan gas, misalnya. Kendati tidak ada pemakaian sama sekali, para penyewa tenan di pusat perbelanjaan masih harus membayar tagihan lantaran pemerintah memberlakukan ketentuan pemakaian minimum. Pengusaha juga tetap membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB secara penuh.

Selanjutnya, pajak reklame, royalti, retribusi perizinan, dan pungutan-pungutan lain masih menjadi menjadi beban yang harus ditanggung di saat pemasukan dari gerai fisik nihil. Alphonzus pun melihat dunia usaha sulit bertahan karena pada 2021, mereka tidak lagi memiliki dana cadangan dana.

Dana perusahaan atau pelaku usaha umumnya sudah terkuras untuk menanggung beban operasi pada 2020. Celah defisit kas pun diperkirakan semakin lebar bila tak ada pertolongan darurat.

Tak hanya pengusaha skala besar, dampak PPKM darurat yang berkepanjangan akan memukul sektor usaha non-formal mikro dan kecil. “Di sekitar pusat perbelanjaan banyak terdapat usaha non-formal seperti tempat kos, warung, parkir, ojek dan lainnya yang harus ikut tutup karena kehilangan pelanggan,” tutur Alphonzus.






Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

26 menit lalu

Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

Stafsus Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mengambil sikap mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai APBN.


Pertumbuhan Ekonomi Zona Euro Turun

33 menit lalu

Pertumbuhan Ekonomi Zona Euro Turun

Wakil Presiden Bank Sentral Eropa Luis de Guindos mengingatkan pertumbuhan ekonomi zona euro turun, bahkan bisa sampai nol


Ancaman Resesi, Perencana Keuangan: Kalau Mau Healing, di Dalam Negeri Dulu

1 jam lalu

Ancaman Resesi, Perencana Keuangan: Kalau Mau Healing, di Dalam Negeri Dulu

Untuk menjaga aliran dana atau cashflow saat resesi terjadi, Aidil mewanti-wanti masyarakat untuk menekan konsumsinya.


Bel Resesi Ekonomi Dunia Berdentang, Pemerintah Belum Siap

1 jam lalu

Bel Resesi Ekonomi Dunia Berdentang, Pemerintah Belum Siap

Sri Mulyani menyoroti kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia memicu resesi ekonomi global.


Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

11 jam lalu

Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

Luhut menyatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memerintahkan para menteri menganggarkan pengadaan mobil listrik dalam APBN.


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

21 jam lalu

Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

21 jam lalu

Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

Alokasi subsidi energi tersebut terdiri atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp 139,4 triliun.


Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

22 jam lalu

Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

Sri Mulyani mengatakan Rancangan APBN 2023 akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disetujui dalam sidang paripurna.


Apindo Khawatir Laju Investasi hingga Perdagangan RI Terhambat karena Resesi Global 2023

1 hari lalu

Apindo Khawatir Laju Investasi hingga Perdagangan RI Terhambat karena Resesi Global 2023

Tekanan resesi diprediksi tak hanya berimbas terhadap lalu-lintas impor, tapi juga produktivitas perekonomian.


Indosat PHK 300 Karyawan, Pakar: Jika karena Masalah Keuangan Dampaknya Bisa Kemana-mana

1 hari lalu

Indosat PHK 300 Karyawan, Pakar: Jika karena Masalah Keuangan Dampaknya Bisa Kemana-mana

Indosat Ooredoo Hutchison mengumumkan bahwa perusahaan telah menempuh langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Jumat, 23 September 2022.