Menakar Jurus Pemerintah Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mobil ambulance membawa pasien saat tiba di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, 13 Juni 2021. Menurut data dari Satgas Penanganan COVID-19, kasus COVID-19 di DKI Jakarta mengalami peningkatan 302% dalam kurun waktu 10 hari terakhir. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Mobil ambulance membawa pasien saat tiba di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, 13 Juni 2021. Menurut data dari Satgas Penanganan COVID-19, kasus COVID-19 di DKI Jakarta mengalami peningkatan 302% dalam kurun waktu 10 hari terakhir. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kenaikan kasus Covid-19 imbas libur Lebaran diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir Juni dan awal Juli mendatang. Pada periode Idul Fitri 2021 ini kenaikan kasus masih didominasi di Jawa. Bahkan kenaikannya sudah terlihat sejak pekan pertama setelah Idul Fitri. Hingga pekan ketiga kenaikan di Pulau Jawa sebesar 56 persen. Kasus di Jawa berkontribusi sebesar 57,6 persen dari kasus nasional. 

    Ahad lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat via telekonferensi yang dihadiri gubernur se-Jawa. Hari ini, Presiden juga menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri membahas perkembangan terkini Covid-19 di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 14 Juni 2021.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut ada dua hal yang ditekankan Presiden Jokowi dalam rapat tersebut. Pertama, memastikan penerapan protokol kesehatan terimplementasi dengan baik di lapangan sesuai dengan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro.

    "Beliau menekankan, implementasi di lapangannya perlu disiplinkan," ujar Budi dalam konferensi pers daring seusai ratas, Senin, 14 Juni 2021.

    Dalam hal ini, Presiden Jokowi memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri memastikan bahwa implementasi di lapangan sesuai dengan yang sudah dirumuskan. Jokowi menyoroti banyaknya klaster keluarga yang timbul khususnya disebabkan oleh aktivitas mudik, pariwisata, dan kuliner. "Beliau meminta agar ketiga aktivitas, di mana kesempatan untuk membuka maskernya tinggi ini, benar-benar diperhatikan," ujarnya.

    Kedua, Jokowi meminta dilakukannya akselerasi program vaksinasi Covid-19 guna menekan laju penyebaran Covid-19. Ia memasang target vaksinasi 700.000 dosis per hari pada Juni ini. Kemudian meningkat menjadi 1 juta dosis per hari pada Juli.

    Kepala negara memerintahkan jajaran TNI dan Polri turut serta mendampingi vaksinasi melalui program pemerintah daerah. "Sehingga 600 ribu per hari akan melalui jalur pemerintah daerah sedangkan 400 ratus ribu per hari akan dilakukan melalui jalur sentra TNI dan Polri," ujar Budi.

    Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto  menambahkan, untuk menyikapi kenaikan kasus di sejumlah provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta, pemerintah akan meningkatkan fasilitas rumah sakit menjadi 40 persen, terutama di daerah kabupaten/kota dengan bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di atas 60 persen. 

    Di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran misalnya, sebelumnya sudah ditambahkan fasilitas  700 bed. "Dan siang ini ditambah kembali, sehingga kapasitasnya bertambah jumlah tempat tidur pasien ada 7.937, ditambah 2.000 unit dan jumlah yang diisolasi 5.028. Jadi masih ada sisa 2.909 bed sehingga BOR-nya bisa 63,34 persen," tutur Airlangga.

    Kemudian pemerintah juga akan menyiapkan hotel-hotel untuk isolasi, terutama untuk DKI Jakarta. Pemerintah juga akan mendorong percepatan pelaksanaan pengecekan whole genome sequencing dari yang dua pekan akan ditekan menjadi satu pekan.

    Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah harian kasus baru Covid-19 per kemarin mencapai 9.868. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak 22 Februari 2021. Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman, memprediksi kasus Covid-19 secara nasional akan mengalami lonjakan signifikan dalam tiga pekan mendatang. 

    Menurut Dicky, lonjakan kasus kali ini bukan semata imbas libur Lebaran, melainkan akumulasi buruknya pelbagai strategi penanganan pandemi mulai dari lemahnya tracing dan testing, kekeliruan fokus hingga kontradiksi kebijakan.

    Belum lagi, lanjut Dicky, diperburuk dengan masuknya varian Covid-19 delta (B.1.617.2) asal India. Varian delta ini juga meningkatkan derajat keparahan gejala dan mempengaruhi efektivitas vaksin. Berbagai studi saat ini menyatakan hanya vaksin jenis Pfizer dan AstraZeneca yang tidak terpengaruh oleh varian delta. Dicky meminta pemerintah tidak menganggap enteng penyebaran varian baru ini, sebarannya harus segera dipetakan.

    "Varian Delta ini yang nanti akan menjadi pencetus ledakan kasus di Indonesia ini, memenuhi kriteria sebagai super strain. Ini adalah ancaman epidemi di tengah pandemi. Ini amat serius," tuturnya.

    Menkes Budi Gunadi mengakui, varian Delta dari India memang sudah menyebar bahkan mendominasi di beberapa daerah di Indonesia. "Kami tadi melaporkan kepada beliau (Presiden) di beberapa wilayah seperti di Kudus, DKI Jakarta, Bangkalan memang sudah terkonfirmasi Varian Delta B.1617.2 atau juga varian dari India mendominasi," ujar Budi.

    Ia menyebut, masuknya varian delta ke Indonesia disebabkan banyaknya para pekerja migran yang kembali ke Tanah Air melalui pelabuhan-pelabuhan laut. Menurut Budi, pelabuhan laut cenderung lebih sulit diawasi karena banyaknya kapal yang mengangkut barang, termasuk yang berasal dari India. "Sehingga masuk dari sana varian-varian baru," ujar dia.

    Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut apakah varian itu berdampak langsung pada kenaikan kasus. Sabtu lalu, Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito menyebut, sampai sekarang belum ada penelitian yang membuktikan adanya hubungan langsung antara peningkatan kasus dan varian baru. Lonjakan kasus yang terjadi saat ini, ujar dia, merupakan dampak dari aktivitas masyarakat selama libur panjang Idul Fitri 2021. 

    Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan lonjakan jumlah kasus akan sangat bergantung pada efektivitas penanganan wabah. Ia mengatakan pemerintah seharusnya menyikapi temuan varian baru dengan segera menerapkan karantina wilayah. 

    Pandu menganggap keputusan karantina wilayah menjadi opsi terbaik di tengah mutasi virus yang cepat dan deteksi yang tak memadai. Sehingga, petugas kesehatan bisa fokus melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang punya kontak erat, perawatan, serta isolasi.

    Di samping itu, kata Pandu, pemerintah menyegerakan vaksinasi Covid-19 di daerah yang mengalami lonjakan jumlah kasus hebat. "Jangan lakukan pendekatan biasa terhadap varian delta ini. Jika tidak, akan berkepanjangan," kata dia. 

    Baca juga: Ternyata Target Vaksinasi Covid-19 Antara Jokowi dengan Anies Sejalan



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.